- PDIP Menegaskan Politik Moral dan Gerakan Akar Rumput sebagai Fondasi Utama
- Kritik Keras terhadap Praktik Politik Uang dan Dominasi Oligarki
- Contoh Kemenangan Tanpa Modal Besar Menginspirasi Strategi Baru PDIP
Suara.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa kekuatan utama dalam politik bukanlah uang, melainkan rakyat.
Pernyataan itu disampaikannya dalam Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) PDIP yang digelar serentak di Pekanbaru, Sabtu (22/11/2025).
Dalam arahannya, Hasto membawa pesan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahwa partai harus kembali pada jati diri sebagai partai yang membangun kekuatan di akar rumput.
“Ibu Mega selalu mengingatkan: perkuat akar rumput, nyalakan semangat juang, dan jangan masuk zona nyaman. PDI Perjuangan adalah partai yang bergerak ke bawah, bukan partai elite kekuasaan,” tegas Hasto.
Hasto mengecam praktik politik uang yang ia sebut sebagai Political Industrial Complex, yang sering membuat pemimpin daerah tersandera oleh kepentingan investor politik.
Menurutnya, banyak kepala daerah terpilih akhirnya terjebak dalam korupsi karena harus membayar kembali “modal” yang digunakan untuk kampanye.
“Watak Political Industrial Complex menyebabkan banyak kepala daerah tersandera. Penyalahgunaan kekuasaan terjadi untuk mengembalikan modal dan pinjaman,” ujar Hasto.
Sebagai contoh bahwa uang bukan penentu kemenangan, Hasto menyoroti kisah Zohran Mamdani, politikus Muslim yang baru saja terpilih sebagai Wali Kota New York.
Dengan dana kampanye hanya sekitar Rp40 miliar dari donatur kecil, Mamdani mengalahkan lawannya yang memiliki Rp350 miliar.
Baca Juga: Permudah Kebutuhan Transaksi Warga, AgenBRILink di Riau Ini Hadirkan Layanan Jemput Bola
“Dia minoritas, dia imigran, tetapi menang karena ide, gagasan, dan keberanian menentang arus. Bukan karena uang,” kata Hasto.
Menurutnya, keberhasilan Mamdani menegaskan tiga nilai utama, keadilan sosial, anti-oligarki, gerakan organisasi rakyat
Pesan kampanye Mamdani yang terkenal, “We don't need billionaires in our democracy,” dinilai sangat relevan untuk Indonesia.
Hasto menegaskan bahwa PDIP kini menetapkan “Rakyat Segalanya” sebagai strategi politik utama, bukan ketergantungan pada dana besar.
“Kekuatan sejati politik bukan dana, tapi pergerakan rakyat. Itulah arah baru PDI Perjuangan,” tegas Hasto, disambut pekikan Merdeka dari para kader.
Ia juga menginstruksikan agar semua kantor PDIP—baik DPD maupun DPC—harus terbuka terhadap kritik serta ide dari kader.
Berita Terkait
-
Permudah Kebutuhan Transaksi Warga, AgenBRILink di Riau Ini Hadirkan Layanan Jemput Bola
-
Jaksa KPK Ungkap Pertarungan Gengsi dengan Penasihat Hukum di Kasus Hasto Kristiyanto
-
Bebas Berkat Amnesti Prabowo, KPK Ungkap Momen Hasto Kristiyanto Cocokkan Nomor Tahanan
-
Diduga Rusak Segel KPK, 3 Pramusaji Rumah Dinas Gubernur Riau Diperiksa
-
Finish 10K BorMar 2025 dalam 81 Menit, Hasto Kristiyanto Lampaui Capaian Pribadi: Merdeka!
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar