- PDIP menegaskan bahwa Riau harus mengubah orientasi pembangunan dari berbasis daratan menuju ekonomi maritim
- Hasto Kristiyanto menyoroti kerusakan lingkungan di Riau akibat eksploitasi berlebih dan menekankan arahan Megawati untuk merawat laut,
- PDIP Riau berkomitmen menjalankan visi maritim dan pembangunan berkelanjutan
Suara.com - PDI Perjuangan Provinsi Riau menggelar Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) secara serentak di Kota Riau pada Sabtu (22/11/2025).
Dalam pidato pembukaan, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menegaskan kembali pentingnya visi geopolitik Presiden pertama RI, Soekarno, tentang Indonesia sebagai Bangsa Samudra.
Menurutnya, Riau harus menjadikan Selat Malaka sebagai halaman depan pembangunan, bukan justru terpinggirkan seperti selama ini.
“Kita bukan bangsa kontinental. Kita adalah bangsa kelautan, bangsa samudra raya, yang menjadikan laut sebagai halaman depan kita. Cara pandang ke daratan berdampak pada kerusakan hutan-hutan,” ujar Hasto.
Hasto menegaskan bahwa orientasi pembangunan Riau selama ini terlalu menitikberatkan pada wilayah pedalaman. Padahal, Selat Malaka adalah salah satu jalur perairan paling strategis di dunia.
“Yang seharusnya menjadi pusat pembangunan di Riau adalah menatap masa depan di Selat Malaka itu,” tegasnya.
Ia menyebut bahwa 80 persen minyak dunia melewati Selat Malaka, menjadikan wilayah tersebut titik kunci dalam perdagangan global.
Hasto menambahkan bahwa pesan ini merupakan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Visi tersebut bertujuan menggeser pembangunan Riau dari sektor ekstraktif menuju ekonomi maritim yang berkelanjutan.
Baca Juga: Permudah Kebutuhan Transaksi Warga, AgenBRILink di Riau Ini Hadirkan Layanan Jemput Bola
Dalam kesempatan itu, Hasto juga menyoroti kondisi hutan Riau yang dianggapnya semakin rusak akibat eksploitasi berlebihan.
“Ibu Mega mengingatkan, rawatlah Pertiwi, rawatlah sungai-sungai. Peradaban Riau dibangun melalui jalur sungai,” ujarnya.
Hasto merujuk pada empat sungai besar Riau—Siak, Kampar, Rokan, dan Indragiri—yang menjadi fondasi sejarah dan budaya masyarakat Riau. Ia menegaskan bahwa laut dan sungai tidak boleh diperlakukan sebagai halaman belakang.
Ketua DPD PDIP Riau, Zukri, dalam sambutannya menegaskan bahwa kemenangan politik PDIP di Riau harus sejalan dengan komitmen moral.
“Politik adalah alat untuk menyejahterakan rakyat. Kekuasaan yang dipercayakan rakyat Riau harus dikelola dengan rendah hati dan berjiwa kerakyatan,” kata Zukri.
Ia menambahkan bahwa visi maritim dan pelestarian lingkungan akan menjadi fokus kebijakan PDIP Riau ke depan.
Berita Terkait
-
Permudah Kebutuhan Transaksi Warga, AgenBRILink di Riau Ini Hadirkan Layanan Jemput Bola
-
Jaksa KPK Ungkap Pertarungan Gengsi dengan Penasihat Hukum di Kasus Hasto Kristiyanto
-
Bebas Berkat Amnesti Prabowo, KPK Ungkap Momen Hasto Kristiyanto Cocokkan Nomor Tahanan
-
Diduga Rusak Segel KPK, 3 Pramusaji Rumah Dinas Gubernur Riau Diperiksa
-
Finish 10K BorMar 2025 dalam 81 Menit, Hasto Kristiyanto Lampaui Capaian Pribadi: Merdeka!
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar