Gus Ipul Benarkan Penasihat Khusus Ketum PBNU Dicopot Imbas Isu Zionisme

Suara.com - Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, angkat bicara terkait pencopotan Charles Holland Taylor dari posisi penasihat khusus Ketua Umum PBNU untuk urusan internasional.

Gus Ipul membenarkan bahwa pemberhentian itu berkaitan dengan isu dugaan zionisme yang tengah menghangat di lingkungan NU.

"Iya, itu salah satunya,” kata Gus Ipul kepada wartawan di Jakarta, Senin (24/11/2025).

Pencopotan Charles diumumkan melalui Surat Edaran Nomor: 4780/PB.23/Α.ΙΙ.10.71/99/11/2025 yang ditandatangani langsung oleh Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar.

Surat itu sekaligus menjadi salah satu langkah resmi PBNU merespons kegaduhan internal yang muncul setelah beredarnya risalah Syuriyah terkait dugaan pelanggaran serius dalam program kaderisasi internasional.

Meski begitu, Gus Ipul menegaskan bahwa detail alasan pencopotan tidak akan disampaikan olehnya. Seluruh penjelasan akan diumumkan langsung oleh jajaran Syuriyah PBNU sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam penyelesaian masalah.

Ia kembali menekankan bahwa persoalan ini sepenuhnya merupakan ranah internal yang akan diselesaikan sesuai mekanisme organisasi dan ketentuan dalam AD/ART PBNU.

"Otoritas penyelesaian berada di jajaran Syuriah PBNU yang dipimpin Rais Aam dan dua Wakil Rais Aam," ucapnya.

Gus Ipul juga mengaku tidak bisa memberikan komentar lebih jauh, termasuk soal pengerucutan isu dan dinamika yang sedang berkembang di tubuh PBNU.

Baca Juga: Cak Imin Bicara soal Isu Pemakzulan di PBNU Usai Rapat, Nusron Wahid: Doakan Badai Cepat Berlalu

Di tengah memuncaknya perhatian publik, ia meminta seluruh pihak, khususnya pengurus wilayah (PWNU) dan pengurus cabang (PCNU), untuk tidak ikut berspekulasi dan menunggu pernyataan resmi dari Syuriyah.

"Prinsipnya, saya minta khususnya kepada pengurus cabang dan wilayah untuk benar-benar bersabar, tetap berada dalam frekuensinya dan mengikuti perkembangan dan informasi yang ofisial dan yang penting bahwa kita serahkan kepada mereka yang memiliki otoritas sesuai dengan ADRT," ujarnya.