Suara.com - Di tengah tekanan terhadap demokrasi dan serangan disinformasi yang kian terorganisasi, Maria Ressa, pendiri Rappler dan peraih Nobel Perdamaian, menegaskan bahwa kolaborasi radikal adalah satu-satunya jalan bagi media untuk bertahan.
Dalam pembukaan GIJC25 di Malaysia, ia menyebut industri media berada pada titik paling genting dalam satu dekade terakhir: otoritarianisme menguat, pendanaan menurun, dan jurnalis menghadapi represi yang semakin brutal.
“Segala sesuatu yang kita ketahui sebagai sebuah industri telah hancur… Ini adalah saatnya untuk kolaborasi radikal,” kata Ressa.
Ia menekankan bahwa media tak lagi bisa bekerja sendiri-sendiri. Redaksi, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas akar rumput harus membangun ekosistem yang saling menopang, bukan jalan masing-masing tanpa terhubung satu sama lain.
Tanpa itu, fakta akan kalah cepat dari kebohongan yang diproduksi dan disebarkan secara sistematis.
Ressa mengingatkan bahwa kebebasan pers mungkin hanya punya satu tahun tersisa jika tidak ada langkah kolektif yang nyata.
Ia mengaitkan peringatannya dengan pengalaman pribadinya: 11 surat perintah penangkapan dalam setahun, tepat saat Rappler mulai mencetak keuntungan.
Bagi Ressa, ini bukti bahwa kekuasaan takut pada jurnalisme yang efektif, dan bahwa hanya solidaritas publik yang bisa menahan serangan.
Kabar baik sempat muncul ketika Rodrigo Duterte, sosok yang berusaha membungkam Rappler, ditahan di Den Haag.
Baca Juga: Masalahnya Bukan di Netflix, tapi di Literasi Digital Kita
“If you keep doing your jobs and collaborate together, impunity ends,” ujarnya. Namun ia menegaskan bahwa ancaman tetap masif: 2024 adalah tahun paling mematikan bagi jurnalis, dengan ratusan terbunuh hanya di Gaza.
Ancaman terbesar berikutnya datang dari algoritma platform digital. Ressa menyebutnya sebagai perang terhadap fakta, medan kolonialisme baru yang memperkuat kebencian dan meruntuhkan kepercayaan publik.
“Tanpa fakta, kamu tidak bisa memiliki kebenaran; tanpa kebenaran, kamu tidak bisa memiliki kepercayaan,” tegasnya.
Menurutnya, 2026 menjadi tahun penentuan: jendela terakhir bagi media independen untuk memperkuat hak, mencari model keberlanjutan baru, dan membangun aliansi lintas sektor. Jika tidak, banyak redaksi menengah bisa “mati dalam setahun.”
Di hadapan lebih dari seribu jurnalis, Ressa menutup dengan satu peringatan yang tak bisa diabaikan:
di era perang terhadap fakta, media hanya bisa bertahan bila bekerja bersama. Kolaborasi radikal bukan strategi—ini penyelamat demokrasi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 HP Android dengan Kualitas Kamera Selevel iPhone 17 Pro Max, Cocok untuk Bikin Konten
- 3 Sepatu New Balance Tanpa Tali, Bantalan Nyaman untuk Jalan Kaki Jauh
- Gugurkan Klaim Santriwati 'Hamil Tanpa Hubungan Badan', Polisi Tangkap Kiai di Pekalongan
- Persija Sudah Temukan Pengganti Mauricio Souza, Target Juara Super League Musim Depan
- 5 Moisturizer Mengandung SPF untuk Pagi Hari, Melembapkan dan Mencerahkan Kulit
Pilihan
-
Kebakaran RSUD Syekh Yusuf Gowa, Begini Kondisi Terkini Pasien
-
Israel Bombardir Lebanon, 74 Warga Jadi Korban Satu Keluarga Tewas Saat Kabur
-
AS-Iran Kembali Sepakati Gencatan Senjata, Harga Minyak Stabil di USD 90
-
Skandal! Jaksa AS Selidiki FIFA, Penjualan Tiket Piala Dunia 2026 Diduga Bermasalah
-
Live 'Pocong Jadi-Jadian' Hebohkan Warga Sragen, 3 Pelajar Diamankan Polisi
Terkini
-
Geger Eks Pegawai Sudin LH Jakpus Tewas Usai Diduga Lompat dari Jembatan Cawang
-
Gen Z Lebih Berani dan Tak Kenal Takut Dibanding Generasi Orde Baru
-
Kejagung Seret Marcella Santoso ke Kasasi, Incar Pencabutan Izin Praktik Advokat
-
Deretan Tokoh Top Bakal Turun Gunung ke UGM Besok, Bahas Nasib Bangsa Lewat Konferensi Republik
-
MAKI Desak Jaksa Tak Gentar Usut Dugaan Tambang Ilegal Kaltara yang Seret Nama Karuna Murdaya
-
Gegana Tak Sanggup? Ahli Nuklir UGM Turun Tangan Selidiki Api Misterius di Sleman
-
Misteri Belasan Luka Tusuk Balita di Bekasi Terungkap, Paman Sendiri Jadi Tersangka
-
Bawa Bukti ke Kejagung, PT PMM Bantah Tuduhan Penyelundupan: Itu Fitnah, Kasum TNI Salah Info
-
Sahroni Geram WNA Brunei Bikin Onar di Blok M: Segerakan Deportasi dan Blacklist
-
KPK Disebut Tak Lagi 'Sakti' Sejak Jadi ASN, Independensinya Hilang