- Komnas Perempuan mengingatkan pembangunan Indonesia menciptakan ketidakadilan, terutama bagi perempuan yang paling rentan terdampak.
- Dampak nyata pembangunan meliputi hilangnya air bersih, lahan produktif, dan pencemaran lingkungan yang dirasakan pertama oleh perempuan.
- Komnas Perempuan merumuskan 15 agenda perlindungan untuk perempuan adat periode 2025–2030 melalui advokasi bersama.
Suara.com - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) kembali mengingatkan bahwa pembangunan di Indonesia masih menyisakan jejak ketidakadilan, terutama bagi kelompok perempuan.
Isu ini disampaikan Komisioner Komnas Perempuan, Triana Komalasari, dalam diskusi buku “Pembangunan untuk Siapa? Kisah Perempuan di Kampung Kami” pada Selasa, 25 November 2025.
Menurut Triana, perempuan merupakan kelompok yang paling rentan terdampak setiap kali sebuah proyek pembangunan dijalankan.
“Perempuan itu menjadi kelompok yang paling terdampak. Bahkan menurut saya, perempuan itu situs pertama yang mengalami risiko terhadap pembangunan itu sendiri,” tegasnya.
Dampaknya hadir dalam bentuk yang sangat nyata: mulai dari hilangnya akses air bersih, berkurangnya lahan produktif, hingga pencemaran lingkungan. Dan semua ini, kata Triana, paling dulu dirasakan oleh perempuan.
“Lahan-lahan yang sudah tercemar akibat pembangunan itu amat dirasakan perempuan,” ujarnya.
Pembangunan Tak Bisa Dilihat Hanya Sebagai Kemajuan Fisik
Triana mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh dipahami sebatas transformasi infrastruktur atau teknologi.
Ada biaya sosial yang harus diperhitungkan—dan selama ini, perempuanlah yang banyak menanggungnya.
Baca Juga: Peran Kepemimpinan Ketua Kelompok Mekaar dalam Pemberdayaan Perempuan untuk Ketahanan Ekonomi
“Pembangunan itu bukan cuma sekadar transformasi teknologi. Kita harus menyadari, siapa yang membayar pembangunan itu,” kata Triana.
Ia menilai kondisi di lapangan, termasuk krisis iklim, menunjukkan bagaimana dampak buruk pembangunan justru lebih terasa dibanding manfaatnya bagi perempuan di wilayah terdampak.
Data Komnas Perempuan: Perempuan Kehilangan Lebih dari Sekadar Tanah
Komnas Perempuan telah mendokumentasikan kasus-kasus terkait konflik Sumber Daya Alam (SDA) dan Proyek Strategis Nasional (PSN). Hasilnya menunjukkan pola yang seragam: perempuan kehilangan ekosistem hidupnya.
“Hilangnya kehidupan dan sumber nafkah itu perempuan yang paling terdampak. Perempuan adat dan perempuan desa punya relasi sangat erat dengan tanah, hutan, dan air,” jelasnya.
Karena itu, ketika lahan digusur atau dialihfungsikan, yang musnah bukan hanya sumber pendapatan, melainkan seluruh sistem kehidupan mereka.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
-
QRIS Jadi 'Alat Bantu' Judi Online: Mengapa Sistem Pembayaran BI Ini Rentan Disalahgunakan?
Terkini
-
Permohonan RJ Eggi Sudjana Masuk, Polda Metro Tunggu Kesepakatan Pelapor di Kasus Ijazah Jokowi
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Tegaskan Kedaulatan NKRI dan Tolak Intervensi Asing atas Venezuela
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Desak Pilkada Tetap Langsung Dipilih Rakyat, Usul Ada E-voting
-
Polisi Periksa 12 Saksi Kasus Teror DJ Donny dan Influencer, Kapan Pelaku Ditangkap?
-
Ketua KONI Ponorogo Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Bupati Nonaktif Sugiri Sancoko
-
Libatkan Ahli, Polisi Bedah Batas Kebebasan Berekspresi dalam Kasus Mens Rea Pandji Pragiwaksono
-
Prabowo Duga Ada Kekuatan Asing Bayar Segelintir Orang untuk Mengejek
-
Bantah Tak Kooperatif, Legislator Bekasi Nyumarno Sambangi KPK: Undangan Tak Sampai ke Alamat KTP
-
Prabowo Janjikan Kampus Kedokteran Gratis
-
50 Medsos Lokal Ramaikan ISMN Yogyakarta Meetup 2026, Bahas Kolaborasi di Era Digital