- Komnas Perempuan mengingatkan pembangunan Indonesia menciptakan ketidakadilan, terutama bagi perempuan yang paling rentan terdampak.
- Dampak nyata pembangunan meliputi hilangnya air bersih, lahan produktif, dan pencemaran lingkungan yang dirasakan pertama oleh perempuan.
- Komnas Perempuan merumuskan 15 agenda perlindungan untuk perempuan adat periode 2025–2030 melalui advokasi bersama.
Suara.com - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) kembali mengingatkan bahwa pembangunan di Indonesia masih menyisakan jejak ketidakadilan, terutama bagi kelompok perempuan.
Isu ini disampaikan Komisioner Komnas Perempuan, Triana Komalasari, dalam diskusi buku “Pembangunan untuk Siapa? Kisah Perempuan di Kampung Kami” pada Selasa, 25 November 2025.
Menurut Triana, perempuan merupakan kelompok yang paling rentan terdampak setiap kali sebuah proyek pembangunan dijalankan.
“Perempuan itu menjadi kelompok yang paling terdampak. Bahkan menurut saya, perempuan itu situs pertama yang mengalami risiko terhadap pembangunan itu sendiri,” tegasnya.
Dampaknya hadir dalam bentuk yang sangat nyata: mulai dari hilangnya akses air bersih, berkurangnya lahan produktif, hingga pencemaran lingkungan. Dan semua ini, kata Triana, paling dulu dirasakan oleh perempuan.
“Lahan-lahan yang sudah tercemar akibat pembangunan itu amat dirasakan perempuan,” ujarnya.
Pembangunan Tak Bisa Dilihat Hanya Sebagai Kemajuan Fisik
Triana mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh dipahami sebatas transformasi infrastruktur atau teknologi.
Ada biaya sosial yang harus diperhitungkan—dan selama ini, perempuanlah yang banyak menanggungnya.
Baca Juga: Peran Kepemimpinan Ketua Kelompok Mekaar dalam Pemberdayaan Perempuan untuk Ketahanan Ekonomi
“Pembangunan itu bukan cuma sekadar transformasi teknologi. Kita harus menyadari, siapa yang membayar pembangunan itu,” kata Triana.
Ia menilai kondisi di lapangan, termasuk krisis iklim, menunjukkan bagaimana dampak buruk pembangunan justru lebih terasa dibanding manfaatnya bagi perempuan di wilayah terdampak.
Data Komnas Perempuan: Perempuan Kehilangan Lebih dari Sekadar Tanah
Komnas Perempuan telah mendokumentasikan kasus-kasus terkait konflik Sumber Daya Alam (SDA) dan Proyek Strategis Nasional (PSN). Hasilnya menunjukkan pola yang seragam: perempuan kehilangan ekosistem hidupnya.
“Hilangnya kehidupan dan sumber nafkah itu perempuan yang paling terdampak. Perempuan adat dan perempuan desa punya relasi sangat erat dengan tanah, hutan, dan air,” jelasnya.
Karena itu, ketika lahan digusur atau dialihfungsikan, yang musnah bukan hanya sumber pendapatan, melainkan seluruh sistem kehidupan mereka.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
Terkini
-
AS Blokade Selat Hormuz, China-Rusia Bersatu Tekan Washington
-
Wamendagri: Penyusunan Anggaran Daerah harus Selaras dengan RKPD
-
Cegah Keberangkatan Non-Prosedural, Pemerintah Siapkan Satgas Haji Ilegal
-
400 Tentara AS Terluka dalam Perang Iran
-
Disenggol Soal Paus Leo XIV hingga Tak Dibantu di Selat Hormuz, Trump Tantrum ke PM Italia
-
Anak Palestina Dilarang Sekolah, Israel Tembak Gas Air Mata ke 55 Siswa SD
-
Usai Kasus Foto AI PPSU, Pramono Benahi Sistem JAKI dan Batasi Akses Laporan ASN
-
Senyap, Iran Siap-siap Stok Rudal dan Drone di Tengah Gencatan Senjata
-
Bukan di Bawah Menteri, Baleg DPR Sepakat Bentuk Badan Baru Untuk Kelola Satu Data Indonesia
-
Petisi Tembus 1 Juta Tanda Tangan, Warga Eropa Desak Uni Eropa Putus Hubungan dengan Israel