- Komnas Perempuan mengingatkan pembangunan Indonesia menciptakan ketidakadilan, terutama bagi perempuan yang paling rentan terdampak.
- Dampak nyata pembangunan meliputi hilangnya air bersih, lahan produktif, dan pencemaran lingkungan yang dirasakan pertama oleh perempuan.
- Komnas Perempuan merumuskan 15 agenda perlindungan untuk perempuan adat periode 2025–2030 melalui advokasi bersama.
Suara.com - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) kembali mengingatkan bahwa pembangunan di Indonesia masih menyisakan jejak ketidakadilan, terutama bagi kelompok perempuan.
Isu ini disampaikan Komisioner Komnas Perempuan, Triana Komalasari, dalam diskusi buku “Pembangunan untuk Siapa? Kisah Perempuan di Kampung Kami” pada Selasa, 25 November 2025.
Menurut Triana, perempuan merupakan kelompok yang paling rentan terdampak setiap kali sebuah proyek pembangunan dijalankan.
“Perempuan itu menjadi kelompok yang paling terdampak. Bahkan menurut saya, perempuan itu situs pertama yang mengalami risiko terhadap pembangunan itu sendiri,” tegasnya.
Dampaknya hadir dalam bentuk yang sangat nyata: mulai dari hilangnya akses air bersih, berkurangnya lahan produktif, hingga pencemaran lingkungan. Dan semua ini, kata Triana, paling dulu dirasakan oleh perempuan.
“Lahan-lahan yang sudah tercemar akibat pembangunan itu amat dirasakan perempuan,” ujarnya.
Pembangunan Tak Bisa Dilihat Hanya Sebagai Kemajuan Fisik
Triana mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh dipahami sebatas transformasi infrastruktur atau teknologi.
Ada biaya sosial yang harus diperhitungkan—dan selama ini, perempuanlah yang banyak menanggungnya.
Baca Juga: Peran Kepemimpinan Ketua Kelompok Mekaar dalam Pemberdayaan Perempuan untuk Ketahanan Ekonomi
“Pembangunan itu bukan cuma sekadar transformasi teknologi. Kita harus menyadari, siapa yang membayar pembangunan itu,” kata Triana.
Ia menilai kondisi di lapangan, termasuk krisis iklim, menunjukkan bagaimana dampak buruk pembangunan justru lebih terasa dibanding manfaatnya bagi perempuan di wilayah terdampak.
Data Komnas Perempuan: Perempuan Kehilangan Lebih dari Sekadar Tanah
Komnas Perempuan telah mendokumentasikan kasus-kasus terkait konflik Sumber Daya Alam (SDA) dan Proyek Strategis Nasional (PSN). Hasilnya menunjukkan pola yang seragam: perempuan kehilangan ekosistem hidupnya.
“Hilangnya kehidupan dan sumber nafkah itu perempuan yang paling terdampak. Perempuan adat dan perempuan desa punya relasi sangat erat dengan tanah, hutan, dan air,” jelasnya.
Karena itu, ketika lahan digusur atau dialihfungsikan, yang musnah bukan hanya sumber pendapatan, melainkan seluruh sistem kehidupan mereka.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Matic untuk Keluarga yang Irit BBM dan Murah Perawatan
- 58 Kode Redeem FF Terbaru Aktif November 2025: Ada Item Digimon, Diamond, dan Skin
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil Matic Mirip Honda Brio untuk Wanita
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Sunscreen Wardah Untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Atasi Tanda Penuaan
Pilihan
-
Trofi Piala Dunia Hilang 7 Hari di Siang Bolong, Misteri 59 Tahun yang Tak Pernah Tuntas
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
FIFA Atur Ulang Undian Piala Dunia 2026: 4 Tim Unggulan Dipastikan Tak Segrup
-
Pengusaha Sebut Ketidakpastian Penetapan UMP Bikin Investor Asing Kabur
Terkini
-
1.131 Aktivis Dikriminalisasi, ICEL dan Koalisi Sipil Desak Kapolri Terbitkan Perkap Anti-SLAPP
-
Kapan Bahasa Portugis Diajarkan di Sekolah? Ini Jawaban Mendikdasmen
-
Geram Legislator Senayan Soal Bandara PT IMIP Beroperasi Tanpa Libatkan Negara: Kedaulatan Terancam!
-
Wamenkes Dante: Sistem Rujukan BPJS Tak Lagi Berjenjang, Pembayaran Klaim Disesuaikan Kompetensi RS
-
Pemprov DKI Gagas LPDP Jakarta, Siap Biayai Warga Kuliah S2-S3 hingga Luar Negeri
-
Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Picu Sorotan, Komisi III DPR Warning Penegak Hukum
-
Ira Puspadewi Cs Dapat Rehabilitasi dari Prabowo, Eks Penyidik KPK: Tamparan Penegak Hukum
-
Heboh Bandara 'Ilegal' di Morowali, Benarkah Diresmikan Jokowi? Fakta Dua Bandara Terungkap
-
TKI Asal Temanggung Hilang Selama 20 Tahun di Malaysia, Ahmad Luthfi Pastikan Kondisinya Aman
-
Drama Berujung Rehabilitasi, 7 Fakta Mengejutkan Kasus Korupsi Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi