- Pemprov Jawa Tengah meraih peringkat ketiga kualitas data terbaik dari Kemendukbangga pada 26 November 2025 di Jakarta.
- Penghargaan diterima atas kecepatan waktu penyajian data yang nantinya akan digabungkan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
- Data Pemutakhiran 2025 menjadi acuan Pemprov Jateng dalam menentukan kebijakan intervensi berbagai program prioritas daerah.
Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah maraih penghargaan dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN pada urutan ketiga kategori kualitas data terbaik tingkat provinsi.
Piagam penghargaan itu diberikan langsung oleh Menteri Dukbangga, Wihaji, kepada Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, dalam rangkaian kegiatan Diseminasi Nasional Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2025, di Auditorium Kemendukbangga, Jakarta, Rabu, 26 November 2025.
"Alhamdulillah kita terbaik dalam kecepatan waktu penyajian datanya. Pendataan ini nantinya akan digabung dengan pendataan DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional)," kata Taj Yasin.
Data-data itu, kata dia, akan memberikan gambaran kondisi keluarga yang ada. Contohnya tentang keluarga berencana, kelompok rentan, dan lainnya.
Sebagai informasi, berdasarkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jateng, tercatat ada 10.941.764 keluarga di provinsi ini. Data itu dicatat dari Pemutakhiran Data Keluarga 2025 secara nasional.
Dari jumlah itu, terdapat keluarga yang meniliki anak di bawah dua tahun (baduta) sebanyak 132.170, bawah lima tahun (balita) sebanyak 1.168.499. Kemudian keluarga yang memiliki pasangan suami istri (PUS) dengan istri berusia 15-49 tahun berjumlah 5.424.614, serta kondisi lansia mencapai 5.131.488.
"Data-data keluarga ini yang menjadi acuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menentukan kebijakan-kebijakan bagaimana kedepannya. Itu harapan dari pendataan ini," kata Taj Yasin.
Taj Yasin mengatakan, banyak program yang dijalankan oleh Pemprov Jateng untuk mengintervensi berbagai persoalan didasarkan data-data tersebut, di antaranya Kecamatan Berdaya, Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluaga (PKK), pengentasan kemiskinan, dan lainnya.
Sementara itu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji mengatakan, sejauh ini telah tercatat ada sebanyak 74.092.313 keluarga secara nasional yang telah dilakukan Pemutakhiran Data Keluarga 2025. Jumlah itu baru sekitar 84,1% dari jumlah estimasinya mencapai 88.121.992 keluarga.
Baca Juga: Ahmad Luthfi Komitmen Berikan Pemberdayaan Kepada Perempuan
Menurut dia, kerangka data itu dinilai penting untuk menjalankan program-program pembangunan keluarga di Indonesia.
Ia berharap, semua lembaga dan instansi pemerintah bisa menggunakan data tersebut sebagai mercusuar pengambilan keputusan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Sepatu New Balance Diskon 70 Persen di Sports Station, Mulai Rp100 Ribuan
- Petugas Haji Dibayar Berapa? Ini Kisaran Gaji dan Jadwal Rekrutmen 2026
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Mobil Bekas Selevel Innova Budget Rp60 Jutaan untuk Keluarga Besar
- 5 Shio Paling Beruntung Besok 25 November 2025, Cuan Mengalir Deras
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Diminta Jangan Banyak Omon-omon, Janji Tak Tercapai Bisa Jadi Bumerang
-
Trofi Piala Dunia Hilang 7 Hari di Siang Bolong, Misteri 59 Tahun yang Tak Pernah Tuntas
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
FIFA Atur Ulang Undian Piala Dunia 2026: 4 Tim Unggulan Dipastikan Tak Segrup
Terkini
-
PBNU Memanas! Waketum Amin Said: Islah Satu-satunya Jalan, Tak Ada Forum Bisa Copot Gus Yahya
-
Usut Kasus Bupati Ponorogo, KPK Geledah Kantor Swasta di Surabaya
-
Ditempeli Stiker 'Keluarga Miskin', Mensos Sebut Banyak Warga Mengundurkan Diri dari Penerima Bansos
-
Tak Cukup Dipublikasikan, Laporan Investigasi Butuh Engagement Agar Berdampak
-
Surat Edaran Terbit, Sebut Gus Yahya Bukan Lagi Ketua Umum PBNU Mulai 26 November 2025
-
Program Prolanis Bantu Penderita Diabetes Tetap Termotivasi Jalani Hidup Lebih Sehat
-
Tak Hadir di Audiensi, Keluarga Arya Daru Minta Gelar Perkara Khusus Lewat Kuasa Hukum
-
Gus Yahya Staquf Diberhentikan dari Ketua NU, Siapa Penggantinya?
-
Kuasa Hukum Nadiem Makarim: Kasus Kliennya Mirip Polemik Tom Lembong dan Ira Puspadewi
-
1.131 Aktivis Dikriminalisasi, ICEL dan Koalisi Sipil Desak Kapolri Terbitkan Perkap Anti-SLAPP