- DPRD DKI Jakarta hapus aturan larangan jual rokok 200 meter dari sekolah.
- Keputusan ini belum final karena masih menunggu evaluasi dari pihak Kemendagri.
- Jika aturan dikembalikan, teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Pergub.
Suara.com - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk menghapus pasal kontroversial dalam Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda Kawasan Tanpa Rokok/KTR. Pasal yang dicoret adalah larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari sekolah dan tempat bermain anak.
Keputusan ini diambil setelah adanya protes dari sejumlah pelaku UMKM yang khawatir usahanya akan terdampak.
"Dari hasil pembahasan Bapemperda, pasal tersebut di-drop," kata Ketua Bapemperda DKI Jakarta, Abdul Aziz, di Kompleks DPRD DKI, Selasa (25/11/2025).
Meski demikian, Aziz menegaskan bahwa keputusan ini belum final. Raperda KTR masih harus melalui proses fasilitasi dan evaluasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia mengakui bahwa ada peraturan yang lebih tinggi, seperti UU Nomor 17 Tahun 2023, yang sebenarnya mewajibkan adanya aturan jarak tersebut.
"Di sana dinyatakan secara jelas adanya ketentuan jarak 200 meter. Jika Kemendagri mengembalikan pasal tersebut, kami harus mengikuti," jelas Aziz.
Jika Kemendagri memutuskan untuk mempertahankan pasal tersebut, Aziz menyebutkan bahwa pemerintah daerah masih memiliki fleksibilitas untuk mengatur teknis pelaksanaannya melalui Peraturan Gubernur (Pergub).
"Perda itu payung hukumnya, sedangkan aturan teknis ada di Pergub. Jika pasal 200 meter dikembalikan, pengaturan detailnya dapat disesuaikan," tuturnya.
Ia mencontohkan, gubernur nantinya bisa menerapkan aturan tersebut secara bertahap, misalnya dimulai dari jarak 20 meter, lalu meningkat secara berkala.
"Itu menjadi kewenangan gubernur," pungkasnya.
Baca Juga: Raperda KTR Ancam 'Bunuh' Konser Musik Jakarta, Legislator: Banyak Mudharatnya
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar