- PWNU DIY konsisten mendukung islah dan berpedoman pada hasil Muktamar ke-34 NU 2021.
- Mereka menyatakan surat yang membahas pemberhentian Gus Yahya belum sah karena ketiadaan stempel resmi.
- PWNU DIY dan PCNU se-DIY menegaskan kepemimpinan KH Miftachul Akhyar dan KH Yahya Cholil Staquf masih berlaku.
Suara.com - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Daerah Istimewa Yogyakarta menegaskan sikapnya terkait dinamika yang tengah memanas di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Ketua PWNU DIY, Ahmad Zuhdi Muhdlor, memastikan bahwa pihaknya tetap berpegang pada hasil Muktamar ke-34 NU 2021 dan mendukung upaya islah di tingkat pusat.
Ahmad menuturkan kegaduhan yang terjadi beberapa hari terakhir termasuk yang kekinian muncul surat terkait posisi Ketua Umum PBNU karena tidak mengubah posisi PWNU DIY
Ia menegaskan bahwa DIY sudah mengambil sikap sejak awal dengan mendorong penyelesaian terbaik melalui mekanisme internal.
"Kalau DIY sudah jelas kita mendorong islah, sudah ada pernyataan dari kita yang kita keluarkan," kata Ahmad saat dihubungi, Kamis (27/11/2025)
Ahmad turut menanggapi soal surat yang disebut-sebut ditandatangani Katib Ahmad Tajul Mafakhir atau Gus Tajul soal pemberhentian Gus Yahya sebagai Ketum PBNU.
Menurutnya, memang ada informasi yang menyebut surat tersebut belum sah secara administratif.
"Kemudian yang kedua kemarin itu kalau ada surat yang dikatakan tentang pengunduran Gus Yahya itu kan sudah ada yang mengatakan itu kan suratnya belum resmi karena belum ada stempelnya," kata dia.
Dia berujar bahwa mekanisme pemberhentian atau perubahan struktur harus mengacu pada AD/ART dan ketentuan muktamar.
Baca Juga: Waketum Beberkan Bukti SE Pencopotan Gus Yahya Palsu: Surat Resmi PBNU Harus Penuhi 4 Unsur
Hal itu sekaligus menegaskan bahwa hingga saat ini PWNU DIY masih mengakui kepemimpinan Rais Aam KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf sebagaimana hasil muktamar.
"Memang kita ini masih tetap berpedoman hasil muktamar bahwa Rais Aam tetap Kiai Miftachul Akhyar, Ketua umum Gus Yahya," ujarnya.
Kendati dinamika di tingkat pusat mencuat, PWNU DIY memastikan situasi di daerah tetap kondusif. Ahmad bilang bahwa struktur di bawah tidak terpengaruh oleh polemik tersebut.
"Tapi yang jelas itu pertentangan di tingkat PBNU saja, kalau di daerah, di bawah kita tidak terpengaruh apa-apa, tetap jalan, tetap solid dengan program-program tetap berjalan," ungkapnya.
Ia tak memungkiri tetap ada kekhawatiran apabila polemik ini berlarut-larut. Namun pihaknya berharap persoalan dapat segera diselesaikan dan tidak ada dampak terhadap kerja organisasi di tingkat bawah.
"Ya kalau ini berlarut memang tidak baik, tapi sejauh ini belum ada saya melihat, dan mudah-mudahan tidak ada, dampak ke bawah, karena yang di bawah tetap bekerja sesuai dengan fungsinya," tandasnya.
PWNU DIY sebelumnya telah menerbitkan surat pernyataan resmi merespons polemik di tubuh PBNU.
Pernyataan itu merupakan kesepakatan bersama antara PWNU DIY dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) se-DIY
Surat pernyataan ini ditandatangani Rais Syuriyah KH Mas'ud Masduki, Katib Syuriyah H Mukhtar Salim, Ketua Tanfidziyah H Ahmad Zuhdi Muhdlor, dan Sekretaris Tanfidziyah H Muhajir.
Dalam surat bernomor 251/PW.01/A.II.07.03/15/11/2025, yang dikeluarkan pada Rabu (26/11/2025) kemarin itu terdapat tiga poin utama.
- PWNU dan PCNU Se-DIY berpegang teguh pada hasil Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama Tahun 2021 di Lampung, yang telah menetapkan KH. Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan KH. Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum PBNU hingga berakhinya masa khidmat 2021-2026.
- PWNU dan PCNU Se-DIY meminta jika terjadi perbedaan pandangan di antara pengurus diselesaikan dengan mengutamakan musyawarah, tabayyun, dan upaya islah serta mengedepankan akhlakul karimah demi kemaslahatan perkumpulan dan menjaga marwah jam'iyyah Nahdlatul Ulama.
- Menyerukan kepada seluruh warga Nahdliyyin DIY untuk tetap menjaga ketenangan, ukhuwah, dan keutuhan jam'iyyah, serta tidak terprovokasi oleh informasi yang belum jelas sumber dan validitasnya.
Berita Terkait
-
PWNU Serukan Islah! Kiai Daerah Minta Gus Yahya dan Rais Aam Akhiri Konflik Jelang Muktamar
-
Sindir Ada Pihak Tak Waras Beri Informasi Sesat, Rais Syuriyah Bawa-bawa Elite NU
-
Buntut Surat Edaran, PBNU Akan Gelar Rapat Pleno Tentukan Nasib Gus Yahya
-
Waketum Beberkan Bukti SE Pencopotan Gus Yahya Palsu: Surat Resmi PBNU Harus Penuhi 4 Unsur
-
Gus Tajul kepada Gus Yahya: Kalau Syuriah PBNU Salah, Tuntut Kami di Majelis Tahkim
Terpopuler
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- 4 HP Motorola Harga Rp1 Jutaan, Baterai Jumbo hingga 7.000 mAh
Pilihan
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
-
Mandiri Tunas Finance Terancam Sanksi OJK Buntut Debt Collector Tusuk Advokat
Terkini
-
Bansos Beras Tak Sampai Titik Akhir, KPK Bongkar Borok Distribusi yang Diduga Tak Sesuai Kontrak
-
Sidang Putusan Anak Riza Chalid Hari Ini di Kasus Korupsi Minyak Rp285 Triliun
-
Bahas Isu Strategis hingga Tindak Lanjut BoP, Ini Hasil Pertemuan Prabowo dan Raja Yordania
-
Fakta Baru Kasus SPBU Cipinang, Polisi Ungkap Pelat Nomor Pelaku
-
Viral Anak Perang Sarung di Kebumen Kena 'Binaan' Aparat TNI, KemenPPPA: Hindari Hukuman Fisik
-
Status Hukum Masih Dikaji, Bareskrim Pertimbangkan Sidang Adat Toraja dalam Kasus Pandji
-
LPDP Masih Hitung Nilai Pengembalian Dana Beasiswa Alumni AP Suami Dwi Sasetyaningtyas
-
Pegawai Rental yang Aniaya Petugas SPBU Resmi Jadi Tersangka: Positif Sabu!
-
Di Hadapan Raja Yordania, Prabowo Tegaskan Dukungan Indonesia untuk Perdamaian di Palestina
-
PDIP Soroti Rencana Impor 105.000 Mobil Pickup dari India: Jangan Rugikan Pabrikan Dalam Negeri