Drama Tumbler Hilang Makin Panjang: Setelah Petugas KAI, Kini Anita Diduga Ikut Kehilangan Pekerjaan

Ada pula yang menilai pernyataan itu lebih mirip upaya meredam situasi ketimbang komunikasi korporat yang sah. Komentar-komentar sinis pun memenuhi kolom. 

Ada yang menyoroti buruknya komunikasi publik, ada yang menyebut bahwa tanpa bukti kuat pernyataan itu hanyalah hoaks, dan ada pula yang membandingkan profesionalismenya dengan organisasi karang taruna. 

Beberapa komentar lain justru menunjukkan kemarahan emosional, menyeret reputasi pribadi Anita serta pekerjaan yang diduga ia tekuni.

"No bukti = hoax. Kalo cuma kata kata mah cuma bisa meredamkan/ mungkin adminnya menghindari penerorran?," ujar @kris****.

"Seriusan, apa hanya cuma spam notif di sosmed aja, hanya untuk meredam konflik sementara. Netizen ni bisa cek langsung dilapangan lho. Kami butuh surat kop asli, beserta nama yang bersangkutan," tambah @mmm****.

"Komunikasi publiknya buruk banget Kenapa gk ada cop perusahaannya? Kenapa ga disebut nama karyawannya?," ucap @all****.

"Perusahaan macam apa ini? Karyawan anda siapa namanya? Ybs itu siapa? Ini beneran perusahaan? Wkwk sama karang taruna aja bagusan karang taruna. Yang kalau mengumumkan seseorang jelas. Nama, dI. Minimal nama tulis yang jelas. Nomer pegawai, bagian apa. Wkwk," ucap @mac****.

KAI Commuter sendiri sudah angkat suara terkait viralnya keluhan pengguna KRL soal hilangnya tumbler dan dugaan pemecatan petugas stasiun. Pihak KAI menegaskan perusahaan belum menjatuhkan sanksi pemecatan seperti yang ramai dibahas di media sosial.

Menanggapi kabar tersebut, VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda menekankan pihaknya masih menelusuri kronologi kejadian demi memastikan fakta yang sebenarnya. Ia menegaskan, prosedur kepegawaian di KAI Commuter tidak bisa dilakukan sembarangan.

Baca Juga: Viral! Warga Malah Nonton Saat Gunung Semeru Luncurkan Debu Vulkanik Raksasa di Jembatan Ini

“KAI Commuter sendiri tidak melakukan pemecatan sebagaimana isu beredar, karena memiliki aturan dan prosedur terkait kepegawaian yang tetap mengacu pada regulasi ketenagakerjaan,” ujar Karina dalam keterangannya, Kamis (27/11/2025).