- KPK akan menindaklanjuti temuan audit internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengenai aliran dana.
- Penelusuran fokus pada dugaan aliran dana dari terpidana korupsi izin tambang, Mardani Maming, ke PBNU.
- KPK akan berkomunikasi dengan PBNU perihal data audit untuk verifikasi kaitan dengan kasus pidana korupsi.
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak tinggal diam merespons kabar mengejutkan terkait hasil audit keuangan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Lembaga antirasuah ini bersiap menelusuri dugaan aliran dana dari terpidana kasus korupsi izin tambang, Mardani Maming, yang disinyalir mengalir ke organisasi keagamaan tersebut.
Mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, itu diduga mengalirkan uang hasil korupsi saat dirinya menjabat. Menyikapi hal ini, KPK memastikan akan segera bergerak.
"Tentunya kami juga nanti akan menindaklanjuti ya," ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (1/12) malam.
Sambut Baik Temuan Audit
Asep menjelaskan, langkah KPK ini diambil menyusul ramainya pemberitaan mengenai audit internal PBNU yang menemukan adanya aliran dana dari Mardani Maming.
KPK menilai temuan audit ini sebagai pintu masuk yang krusial bagi penyidik.
Pihaknya berencana segera membangun komunikasi dengan PBNU untuk mendapatkan data konkret terkait audit tersebut.
"Tentunya kami ya, khususnya di Direktorat Penyidikan, ini sangat menyambut baik dengan adanya hasil audit tersebut. Nanti kami tentunya akan melakukan komunikasi untuk memperoleh hasil audit tersebut," katanya.
Baca Juga: Korupsi Proyek Rel Kereta Api Medan Ancam Keselamatan, KPK: Bisa Sebabkan Kecelakaan Maut
Lebih lanjut, Asep menegaskan bahwa jika aliran dana dari Mardani Maming ke PBNU terbukti berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang pernah ditangani KPK, maka upaya penegakan hukum wajib dilakukan.
Meski demikian, KPK masih perlu memverifikasi kerangka waktu pelaksanaan audit tersebut untuk dicocokkan dengan penanganan perkara.
"Selama ini kami juga tidak tahu audit itu kapan dilakukan, apakah sebelum penanganan perkara pidana korupsinya di kami, atau setelah pidana korupsi di sini ditangani, baru dilakukan audit di organisasi keagamaan tersebut? Jadi, ditunggu saja ya tindak lanjutnya," jelas Asep.
Jejak Kasus Mardani Maming
Sebagai pengingat, KPK resmi menetapkan tersangka dan menahan mantan Bendahara Umum PBNU tersebut pada 28 Juli 2022 lalu.
Mardani Maming terseret ke jeruji besi lantaran terbukti menerima suap saat menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu. Suap tersebut berkaitan dengan pemberian persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada PT Prolindo Cipta Nusantara. (Antara)
Berita Terkait
-
KPK Tak Paham Alasan Presiden Rehabilitasi Terdakwa Korupsi ASDP
-
KPK Jebloskan 2 Pejabat Kemenhub Terkait Proyek Kereta Api Medan, Siapa Dalangnya?
-
Tiba di Arab Saudi, Penyidik KPK Bersiap Usut Dugaan 'Permainan' Kuota Haji di Tanah Suci
-
Korupsi Proyek Rel Kereta Api Medan Ancam Keselamatan, KPK: Bisa Sebabkan Kecelakaan Maut
Terpopuler
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- Tak Perlu Mahal! Ini 3 Mobil Bekas Keluarga yang Keren dan Nyaman
- Dapat Status Pegawai BUMN, Apa Saja Tugas Manajer Koperasi Merah Putih?
- 5 HP Xiaomi yang Awet Dipakai Bertahun-tahun, Performa Tetap Mantap
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
Pilihan
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!
-
Selat Hormuz Kembali Ditutup? Iran Dituding Tembak Kapal Tanker di Dekat Oman
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
Terkini
-
Sejumlah Harga BBM Naik Hari Ini, JK: Tidak Bisa Tahan Lagi Negara Ini, Keuangannya Defisit
-
Aktivis Kecam Klaim DPR, Sebut Visum Gratis Bagi Korban Kekerasan Seksual Adalah Mandat UU
-
TB Hasanuddin Sentil Menhan dan Menlu Jarang Rapat di Komisi I: Kami Merasa Tertutup untuk Diskusi!
-
Megawati Kritik Lemhannas: Jangan Dipersempit Hanya Jadi Lembaga Pencetak Sertifikat
-
Aktivis KontraS Disiram Air Keras, TB Hasanuddin: Momentum Revisi UU Peradilan Militer
-
Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi di Papua Imbas 12 Warga Sipil Meninggal
-
Warga Lebanon Pulang di Tengah Gencatan Senjata Rapuh, Serangan Israel Masih Terjadi
-
Geram! JK Ungkit Jasa Bawa Jokowi dari Solo ke Jakarta: Kasih Tahu Semua Sama Termul-termul Itu
-
Minta Jokowi Perlihatkan Ijazah, JK: Saya Tidak Melawan, Saya Senior yang Menasihati
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!