Menteri LH Ungkap Hutan Lindung Jabar Susut 1,2 Juta Hektare, Potensi Bencana Meningkat

Suara.com - Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, menyoroti kondisi kritis kawasan hutan lindung di Jawa Barat dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI.

Menurutnya, bahwa kawasan hutan lindung di provinsi tersebut telah menyusut secara drastis hingga 1,2 juta hektare, yang berdampak pada meningkatnya kerentanan wilayah tersebut terhadap bencana hidrometeorologi.

Dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025), Hanif awalnya memaparkan potensi ancaman bencana akibat siklon di Pulau Jawa.

Ia mengajak semua pihak belajar dari bencana di Sumatera yang dipicu oleh faktor alam dan curah hujan tinggi.

"Kemudian untuk siklon di utara dari Sumatera ini, jumlah volume hujannya dua kali dari kejadian yang ada di Ciliwung, sehingga dengan demikian kita juga patut memproyeksikan seandainya siklon ini berada di Jawa, maka potensi bencananya akan sangat besar. Untuk itu tentu keberadaan pimpinan rapat ini harus kita inisiasi untuk melakukan langkah-langkah adaptasi terkait dengan konteks ini," katanya.

Pemerintah dinilai perlu mengambil langkah strategis guna memitigasi risiko tersebut.

Hanif secara khusus menyoroti Jawa Barat sebagai contoh wilayah yang mengalami degradasi kawasan lindung secara masif.

"Baru-baru ini dengan Sumatera Utara, maka kemudian ini harus membangkitkan kita semua mengambil ahli, pemerintah harus hadir untuk bersama merumuskan langkah-langkah operasional, semisal kalau kita bicara Jawa Barat, maka Jawa Barat telah kehilangan kawasan lindungnya sejumlah 1,2 juta hektare," ungkap Hanif.

Penurunan luas hutan ini dinilai sangat mengkhawatirkan. Dari total 1,6 juta hektare yang seharusnya ada, kini tersisa sangat sedikit untuk menopang ekosistem.

Baca Juga: Aceh Tamiang Masih Tenggelam dalam Genangan Pasca banjir

Sehingga hari ini Jawa Barat hanya dilindungi 400 ribu hektare untuk kawasan lindung yang melindungi ekosistem di bawahnya, sehingga sangat rentan bencana," ujar Hanif.

Ia menegaskan, bahwa penyusutan ini bertentangan dengan rekomendasi kajian lingkungan.

Alih-alih ditambah untuk memperkuat daya dukung lingkungan, luas kawasan lindung justru terpangkas signifikan dalam peraturan daerah terbaru.

"Berdasarkan kajian lingkungan hidup yang strategis yang ditandatangani Menteri, seharusnya area lindung yang sejumlah 1,6 juta itu ditingkatkan bukan dihilangkan. Namun, dalam peraturan daerah tahun 2022 tentang data ruang Provinsi Jawa Barat, kawasan lindung itu tinggal 400 ribu," tegasnya.

Untuk itu Kementerian LH meminta dukungan politik dari parlemen untuk mendorong pemerintah daerah agar lebih patuh terhadap perencanaan tata ruang yang berbasis lingkungan demi mencegah bencana di masa depan.

"Kami telah menyurati banyak pihak, sepertinya perlu dukungan politik dari Komisi 12 untuk kemudian mengingatkan kita semua agar mentaati daya dukung, daya tampung dalam perencanaan kabupaten, provinsinya masing-masing untuk melakukan langkah-langkah mitigasi terkait dengan potensi bencana ini," pungkasnya.