KPK Undang Presiden Prabowo Hadiri Hakordia 2025, Tapi Jokowi Tak Masuk Daftar

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Bangsal Kepatihan Yogyakarta pada 9 Desember 2025.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengaku telah mengirimkan surat undangan kepada Prabowo melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Namun, dia belum mendapatkan konfirmasi soal rencana kehadiran Prabowo dalam gelaran tahunan tersebut.

“Pastinya kami akan mengundang Bapak Presiden. Beliau sebagai pemimpin negara, pasti kami akan mengundang dan berharap dengan hormat, beliau berkenan atau bersedia hadir pada saat acara puncak di tanggal 9,” kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (3/12/2025).

“Secara resmi, surat pastinya sudah kami kirimkan,” tambah dia.

Lebih lanjut, Setyo menyebut bahwa pihaknya tidak akan mengundang Presiden Ketujuh Joko Widodo atau Jokowi untuk menghadiri acara Hakordia 2025.

“Pastinya undangan-undangan itu disesuaikan dengan kegiatan ini. Jadi ada yang mungkin seperti mantan (mantan presiden) gitu, itu mungkin sudah tidak kami undang. Sudah tidak ada undangan yang diberikan kepada beliau,” ujar Setyo.

Sekadar informasi, Hakordia 2025 mengusung tema Satukan Aksi, Basmi Korupsi. Gelaran ini akan diadakan pada 6 hingga 9 Desember 2025 di Yogyakarta.

“Pada peringatan Hakordia tahun ini, sebagai bentuk pertanggungjawaban kami, kami melaporkan kepada publik langkah-langkah pendidikan, pencegahan, dan penindakan yang telah dilakukan KPK sepanjang tahun,” ucap Setyo.

Dia menjelaskan bahwa acara puncak pada rangkaian Hakordia 2025 diharapkan bisa dibuka langsung oleh Presiden Prabowo. Nantinya, KPK juga akan mengadakan penampilan seni budaya, meluncurkan program-program antikorupsi nasional, dan merilis hasil survei penilaian integritas (SPI) 2025.

Baca Juga: Setelah Periksa Ridwan Kamil, KPK Buka Peluang Tersangka Baru di Kasus BJB

Menurut Setyo, SPI ini diumumkan terhadap 653 kementerian/lembaga/ pemerintah daerah dan empat BUMN. SPI dinilai sebagai instrumen strategis yang memetakan tingkat risiko korupsi, kerentanan layanan publik, serta efektivitas langkah pencegahan.

“Output SPI akan meliputi peta integritas nasional, laporan instansi lengkap dengan risiko dan rekomendasi, serta dasar kebijakan untuk perbaikan sistem pencegahan korupsi,” tandas Setyo.