- Dewas KPK menjadwalkan pemeriksaan AKBP Rossa Purbo Bekti pada Kamis (4/12/2025) terkait kasus korupsi Sumut.
- Penyidik tersebut diduga tidak memanggil Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dalam proses penyidikan perkara ini.
- Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut laporan masyarakat sipil mengenai dugaan penghambatan proses hukum.
Suara.com - Babak baru dalam penanganan kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara dimulai. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) mengambil langkah tegas dengan menjadwalkan pemeriksaan terhadap salah satu penyidik andalannya, AKBP Rossa Purbo Bekti, pada hari Kamis (4/12/2025).
Pemeriksaan ini menjadi sorotan tajam publik karena alasan di baliknya: Rossa diduga tidak memanggil dan memeriksa Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dalam proses penyidikan kasus yang merugikan negara tersebut.
Nama Bobby, yang juga menantu Presiden Joko Widodo, kerap disebut-sebut dalam pusaran korupsi yang melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara.
Konfirmasi pemanggilan ini datang langsung dari pucuk pimpinan Dewas KPK. Ketua Dewas, Gusrizal, memastikan bahwa surat panggilan telah dilayangkan dan pemeriksaan akan segera digelar.
“Yang bersangkutan sudah dipanggil. Besok diperiksa,” kata Ketua Dewas KPK Gusrizal kepada wartawan, Rabu (3/12/2025).
Gusrizal membeberkan bahwa proses klarifikasi terhadap Rossa akan dilaksanakan secara formal di markas Dewas KPK, Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi atau ACLC KPK di kawasan Jakarta Selatan, dimulai pada pagi hari.
“Benar, Gedung C1,” ujar Gusrizal, mengonfirmasi lokasi pemeriksaan yang dijadwalkan pada pukul 10.00 WIB.
Langkah Dewas ini bukanlah tanpa pemicu. Sebelumnya, gelombang desakan datang dari kelompok masyarakat sipil. Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia (KAMI) secara resmi melaporkan AKBP Rossa Purbo Bekti ke Dewas KPK pada pertengahan November lalu.
Dalam laporannya, KAMI menuding Rossa telah sengaja menghambat proses hukum yang seharusnya juga menyentuh Bobby Nasution.
Baca Juga: KPK Undang Presiden Prabowo Hadiri Hakordia 2025, Tapi Jokowi Tak Masuk Daftar
Koordinator KAMI, Yusril Skaimudin, mempertanyakan independensi KPK dalam menangani perkara yang menyeret nama besar.
Menurutnya, publik sudah ramai membicarakan dugaan keterlibatan Bobby, namun KPK terkesan mandek.
“Hari ini kami sampaikan bahwa kami menanyakan independensi sendiri daripada pihak KPK. Karena sudah banyak di media, sudah diliput di media terkait dengan dugaan kasus keterlibatan Bobby Nasution terhadap kasus korupsi yang terjadi,” kata Koordinator KAMI Yusril Skaimudin di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Senin (17/11/2025).
Yusril secara spesifik menunjuk hidung Kasatgas Penyidik KPK yang menangani perkara ini, yaitu Rossa Purbo Bekti, sebagai pihak yang diduga menghambat proses.
Oleh karena itu, KAMI menuntut Dewas KPK untuk turun tangan melakukan evaluasi dan audit internal secara menyeluruh untuk menjaga marwah lembaga antirasuah.
“Olehnya itu, karena ada kepercayaan yang muncul dari masyarakat sekitar, maka evaluasi daripada KPK ini melalui dewas yang seharusnya turun, dan kemudian mencari tahu terkait dengan persoalan keterlibatan kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Sumatera Utara ini,” ujar Yusril.
Berita Terkait
-
KPK Undang Presiden Prabowo Hadiri Hakordia 2025, Tapi Jokowi Tak Masuk Daftar
-
Bos Maktour di Pusaran Korupsi Haji, KPK Ungkap Peran Ganda Fuad Hasan Masyhur
-
Dewas KPK Panggil Jaksa yang Tak Periksa Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Pembangunan Jalan Sumut
-
5 Pengakuan Kunci Ridwan Kamil Usai 6 Jam Diperiksa KPK Soal Kasus BJB
-
Setelah Periksa Ridwan Kamil, KPK Buka Peluang Tersangka Baru di Kasus BJB
Terpopuler
- Resmi Dibuka, Pusat Belanja Baru Ini Hadirkan Promo Menarik untuk Pengunjung
- Kenapa Motor Yamaha RX-King Banyak Dicari? Motor yang Dinaiki Gary Iskak saat Kecelakaan
- Nggak Perlu Jutaan! Ini 5 Sepatu Lari Terbaik Versi Dokter Tirta untuk Pemula
- 5 Shio Paling Beruntung di 1 Desember 2025, Awal Bulan Hoki Maksimal
- 5 Moisturizer dengan Kolagen agar Kulit Tetap Elastis dan Muda
Pilihan
-
Parah! SEA Games 2025 Baru Dimulai, Timnas Vietnam U-22 Sudah Menang Kontroversial
-
Adu Gaji Giovanni van Bronckhorst vs John Heitinga, Mana yang Pas untuk Kantong PSSI?
-
5 Tablet RAM 8 GB Paling Murah untuk Kebutuhan Produktivitas dan Gaming
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah Terbaru Desember 2025, Pilihan Wajib Gamer Berat dan Multitasker Ekstrem
-
Tak Sampai Satu Bulan, Bank Jakarta Klaim Salurkan 100 Persen Dana dari Menkeu Purbaya
Terkini
-
Awas Cuaca Ekstrem, DPR Minta Kemenhub hingga BMKG 'Kawin' Data Demi Mudik Nataru Aman
-
TOK! Hakim Djuyamto Cs Dibui 11 Tahun Gegara Jual Vonis Kasus CPO
-
Percepat Penanganan, Mendagri Ajak Pemda Bantu Daerah Terdampak Bencana
-
Puan Maharani Soal Bantuan Bencana Dilempar dari Heli: Jaga Martabat Korban
-
Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa Gelontorkan Rp90 Miliar, 26 Ribu Siswa Kini Sekolah Gratis!
-
Mensos Ingatkan Instansi Pemerintah dan Swasta Harus Beri Kesempatan Kerja untuk Disabilitas
-
Pentingnya Pembangunan Berbasis Aglomerasi untuk Gerakkan Ekonomi Kawasan
-
Banjir Sumatra Penuh Kayu Gelondongan, DPR Panggil Menhut Besok, Buka Peluang Bentuk Pansus
-
Dua Karyawan PT WKM Dituntut 3,5 Tahun Bui Buntut Sengketa Lahan Tambang di Maluku Utara
-
Pastikan Tak Ada Lagi Warga Ditahan Terkait Penjarahan di Sumut, Kapolri: Mereka Hanya Butuh Makanan