- PBB menobatkan Jakarta sebagai kota terpadat dunia pada 18 November 2025, dengan hampir 42 juta jiwa berdasarkan metode DEURB baru.
- Kepadatan Jakarta terbukti dari kerugian ekonomi kemacetan Rp100 triliun per tahun dan hanya 61% penduduk terlayani air bersih.
- Pemprov DKI mengatasi kepadatan melalui pengembangan transportasi massal terpadu dan pemanfaatan teknologi Jakarta Smart City.
Suara.com - Pagi di Jakarta selalu dimulai dengan bunyi-bunyian yang memekakkan telinga: dering alarm, klakson yang saling sahut, dan napas panjang warga yang sudah pasrah sebelum matahari terbit.
Di kota yang seakan terus tumbuh tanpa jeda ini, orang-orang berjalan cepat, seakan kalau melambat sedikit saja, kota akan menelan mereka.
Jadi, ketika PBB tiba-tiba menobatkan Jakarta sebagai kota terpadat di dunia, banyak warga hanya terkekeh—bukan karena terkejut, tetapi karena kenyataan itu sudah mereka rasakan di trotoar, di stasiun, di antrean air, dan di lewatnya angin yang sering terasa lebih panas dari biasanya.
Di balik gedung-gedung tinggi yang memantulkan cahaya kota, ada jutaan cerita tentang bagaimana orang-orang berusaha tetap nyaman hidup di tempat yang tak pernah benar-benar memberi ruang untuk berhenti.
Pun pengamat tata kota M. Azis Muslim, sambil tertawa menyebut kalau isu kenyamanan tinggal di Jakarta jadi pertanyaan yang gampang sekaligus susah dijelaskan.
PBB Sebut Jakarta Jadi Kota Terpadat Dunia
Laporan terbaru PBB yang dirilis 18 November 2025 sebut bahwa Jakarta resmi menjadi kota dengan penduduk terbanyak di dunia, mencapai hampir 42 juta jiwa.
Kemunculan angka ini dipicu perubahan total PBB dalam mendefinisikan sebuah “kota” mulai tahun 2025.
Untuk pertama kalinya dalam sejarah, PBB membuang seluruh definisi nasional yang selama ini dipakai tiap negara.
Baca Juga: Masalah Rumput JIS Tak Kunjung Usai, Erick Thohir: Itu Aset Pemda DKI
Mulai 2025, semua kota di dunia diukur dengan satu standar global yang sama bernama Degree of Urbanization (DEURB).
PBB menggunakan grid 1 km × 1 km dari citra satelit dan data kepadatan penduduk. Jika satu kotak memiliki minimal 1.500 jiwa/km² dan bersebelahan dengan kotak serupa, maka otomatis masuk wilayah “kota”.
Hasilnya adalah wilayah metropolitan yang benar-benar menyatu (built-up area), bukan batas administrasi.
Kebingungan Pemprov DKI Jakarta
Pemprov DKI Jakarta sempat bingung dengan rilis data terbaru PBB terkait kota terpadat.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno mengatakan, lonjakan angka hingga puluhan juta jiwa itu sangat berbeda jauh dengan data resmi demografi milik pemerintah daerah saat ini.
Berita Terkait
Terpopuler
- Resmi Dibuka, Pusat Belanja Baru Ini Hadirkan Promo Menarik untuk Pengunjung
- Kenapa Motor Yamaha RX-King Banyak Dicari? Motor yang Dinaiki Gary Iskak saat Kecelakaan
- Nggak Perlu Jutaan! Ini 5 Sepatu Lari Terbaik Versi Dokter Tirta untuk Pemula
- 5 Shio Paling Beruntung di 1 Desember 2025, Awal Bulan Hoki Maksimal
- 5 Moisturizer dengan Kolagen agar Kulit Tetap Elastis dan Muda
Pilihan
-
Parah! SEA Games 2025 Baru Dimulai, Timnas Vietnam U-22 Sudah Menang Kontroversial
-
Adu Gaji Giovanni van Bronckhorst vs John Heitinga, Mana yang Pas untuk Kantong PSSI?
-
5 Tablet RAM 8 GB Paling Murah untuk Kebutuhan Produktivitas dan Gaming
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah Terbaru Desember 2025, Pilihan Wajib Gamer Berat dan Multitasker Ekstrem
-
Tak Sampai Satu Bulan, Bank Jakarta Klaim Salurkan 100 Persen Dana dari Menkeu Purbaya
Terkini
-
Pentingnya Pembangunan Berbasis Aglomerasi untuk Gerakkan Ekonomi Kawasan
-
Banjir Sumatra Penuh Kayu Gelondongan, DPR Panggil Menhut Besok, Buka Peluang Bentuk Pansus
-
Dua Karyawan PT WKM Dituntut 3,5 Tahun Bui Buntut Sengketa Lahan Tambang di Maluku Utara
-
Pastikan Tak Ada Lagi Warga Ditahan Terkait Penjarahan di Sumut, Kapolri: Mereka Hanya Butuh Makanan
-
Pemda Tak Kuat Atasi Banjir Sumatra, DPR Dorong Pusat Ambil Alih Lewat Status Bencana Nasional
-
Legislator Gerindra Warning Kemenkeu: Haram Pangkas Dana TKD Daerah Terdampak Banjir Sumatra
-
Masih Terdampak Bencana, Seleksi Petugas Haji di Aceh, Sumbar, dan Sumut Ditunda
-
Gus Yahya Ancam Tempuh Jalur Hukum, Tak Rela Posisinya Direbut Kepentingan Sepihak
-
Akses Darat Mulai Normal, Bantuan Pangan Korban Banjir di Aceh Tamiang Dipercepat
-
Soal Dugaan Aliran Uang Rp100 Miliar ke PBNU, Gus Yahya Santai: Silahkan Diproses!