- Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyoroti bencana Sumatra sebagai peringatan perbaikan tata kelola hutan Indonesia.
- Pernyataan disampaikan saat rapat bersama Komisi IV DPR RI di Senayan pada Kamis (4/12/2025) untuk introspeksi mendalam.
- Kementerian Kehutanan memobilisasi bantuan darurat di Sumatra sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Suara.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, menegaskan bahwa bencana alam yang melanda wilayah Sumatra menjadi peringatan keras bagi jajarannya untuk membenahi pengelolaan hutan di Indonesia.
Hal itu disampaikan Raja Juli dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Raja Juli mengakui peristiwa ini menjadi momentum bagi Kementerian Kehutanan (Kemhut) untuk melakukan introspeksi mendalam terkait forest governance atau tata kelola hutan yang selama ini berjalan.
"Peristiwa ini juga memecut saya sebagai pimpinan dan jajaran pimpinan di Kemhut untuk berefleksi dan mengevaluasi secara menyeluruh terhadap penatakelolaan hutan, forest governance," ujar Raja Juli di hadapan anggota dewan.
Evaluasi menyeluruh tersebut, lanjut Raja Juli, dinilai krusial agar mitigasi bencana dapat dilakukan lebih efektif di masa mendatang, sehingga risiko korban jiwa maupun kerugian materiil dapat diminimalisasi.
"Sehingga peristiwa serupa bisa dimitigasi dengan lebih baik di kemudian hari," imbuhnya.
Selain fokus pada evaluasi jangka panjang, Menhut juga memastikan langkah tanggap darurat telah berjalan. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Kemhut telah memobilisasi bantuan untuk para korban terdampak bencana di Sumatra.
Instruksi tersebut diteruskan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan Sekretaris Kabinet (Seskab) agar kementerian terkait segera turun tangan.
"Kami di Kemhut sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto melalui Mensesneg dan Seskab terus menggalang bantuan," jelas Raja Juli.
Baca Juga: Gus Miftah Kritik Bantuan Bencana yang Dilempar dari Helikopter: 'Niat Baik Harus dengan Cara Baik'
Ia menjelaskan bahwa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan yang berada di wilayah Sumatra telah dikerahkan menjadi garda terdepan dalam penyaluran bantuan dan solidaritas kemanusiaan.
"Terutama dari UPT-UPT di Sumatra untuk membantu, berbagi solidaritas dengan para korban terdampak," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Resmi Dibuka, Pusat Belanja Baru Ini Hadirkan Promo Menarik untuk Pengunjung
- Nggak Perlu Jutaan! Ini 5 Sepatu Lari Terbaik Versi Dokter Tirta untuk Pemula
- Kenapa Motor Yamaha RX-King Banyak Dicari? Motor yang Dinaiki Gary Iskak saat Kecelakaan
- 5 Shio Paling Beruntung di 1 Desember 2025, Awal Bulan Hoki Maksimal
- 5 Moisturizer dengan Kolagen agar Kulit Tetap Elastis dan Muda
Pilihan
-
KLH Sebut Tambang Milik Astra International Perparah Banjir Sumatera, Akan Ditindak
-
5 HP Memori 512 GB Paling Murah Desember 2025: Ideal untuk Gamer dan Content Creator Pemula
-
Roblox Ditunjuk Jadi Pemungut PPN Baru, Penerimaan Pajak Digital Tembus Rp43,75 T
-
Bank Indonesia Ambil Kendali Awasi Pasar Uang dan Valuta Asing, Ini Fungsinya
-
Geger Isu Patrick Kluivert Dipecat Karena Warna Kulit?
Terkini
-
Gurita Narkoba Dewi Astutik: Edarkan Sabu Lintas Benua, Tembus Brasil dan Ethiopia
-
Pramono Anung: Blok M Sudah Lebih dari Tokyo, Tapi yang Dipotret Urusan Sampah
-
Jakarta Siaga Banjir Rob: Modifikasi Cuaca dan 600 Pompa Siap Redam Genangan Pesisir
-
TOK! MA Perberat Hukuman Agus Buntung Jadi 12 Tahun Penjara, Ini Pertimbangannya
-
Usut Tuntas 'Dosa' di Balik Banjir Sumatra, Tim Khusus Buru Asal Kayu Gelondongan
-
Paradoks Banjir Sumatra: Menhut Klaim Deforestasi Turun, Ratusan Ribu Hektare Lahan Kritis Terkuak
-
Air Laut Pasang, 16 RT di Jakarta Terendam Banjir Rob
-
Mangkir dari Panggilan, Lisa Mariana Dijemput Paksa Polda Jabar Terkait Kasus Video Syur!
-
Tawa Prabowo dan Ketua MPR Tiongkok Bahas 'Rio', Anak Panda di Taman Safari
-
Bantahan Keras Jimly untuk Luhut: Bandara IMIP Ancam Kedaulatan, Pintu Masuk TKA Ilegal