- Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyoroti bencana Sumatra sebagai peringatan perbaikan tata kelola hutan Indonesia.
- Pernyataan disampaikan saat rapat bersama Komisi IV DPR RI di Senayan pada Kamis (4/12/2025) untuk introspeksi mendalam.
- Kementerian Kehutanan memobilisasi bantuan darurat di Sumatra sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Suara.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, menegaskan bahwa bencana alam yang melanda wilayah Sumatra menjadi peringatan keras bagi jajarannya untuk membenahi pengelolaan hutan di Indonesia.
Hal itu disampaikan Raja Juli dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Raja Juli mengakui peristiwa ini menjadi momentum bagi Kementerian Kehutanan (Kemhut) untuk melakukan introspeksi mendalam terkait forest governance atau tata kelola hutan yang selama ini berjalan.
"Peristiwa ini juga memecut saya sebagai pimpinan dan jajaran pimpinan di Kemhut untuk berefleksi dan mengevaluasi secara menyeluruh terhadap penatakelolaan hutan, forest governance," ujar Raja Juli di hadapan anggota dewan.
Evaluasi menyeluruh tersebut, lanjut Raja Juli, dinilai krusial agar mitigasi bencana dapat dilakukan lebih efektif di masa mendatang, sehingga risiko korban jiwa maupun kerugian materiil dapat diminimalisasi.
"Sehingga peristiwa serupa bisa dimitigasi dengan lebih baik di kemudian hari," imbuhnya.
Selain fokus pada evaluasi jangka panjang, Menhut juga memastikan langkah tanggap darurat telah berjalan. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Kemhut telah memobilisasi bantuan untuk para korban terdampak bencana di Sumatra.
Instruksi tersebut diteruskan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan Sekretaris Kabinet (Seskab) agar kementerian terkait segera turun tangan.
"Kami di Kemhut sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto melalui Mensesneg dan Seskab terus menggalang bantuan," jelas Raja Juli.
Baca Juga: Gus Miftah Kritik Bantuan Bencana yang Dilempar dari Helikopter: 'Niat Baik Harus dengan Cara Baik'
Ia menjelaskan bahwa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan yang berada di wilayah Sumatra telah dikerahkan menjadi garda terdepan dalam penyaluran bantuan dan solidaritas kemanusiaan.
"Terutama dari UPT-UPT di Sumatra untuk membantu, berbagi solidaritas dengan para korban terdampak," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
Pilihan
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
-
Siasat Dadan Hindayana Cs Korupsi MBG: Pakai Yayasan Sendiri, Sedot Miliaran Rupiah Tiap Hari!
-
Momen Unik Penahanan Dadan Cs, Satu Tersangka Tertinggal Mobil Tahanan hingga 'Dikepung' Wartawan
-
Pakai Rompi Pink dan Diborgol, Kejagung Resmi Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs
-
Drama 'Penjemputan' Dadan Hindayana Cs, Ada yang Sempat Lari ke Jabar
Terkini
-
Kritik Kunjungan LN Prabowo, Mahfud MD: Terlalu Sering Itu Boros, Produknya Harus Jelas!
-
Detik-detik Wamen Imipas Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK, Ajudan Dorong Awak Media
-
Silmy Karim Diburu KPK, Menteri Imipas Angkat Bicara
-
Megawati Bakal Terima Penghargaan dari Timor Leste, PDIP Jajaki Kerja Sama Strategis
-
Prabowo ke Petugas MBG: Tak Mau Bekerja Baik, Silakan Minggir!
-
Dadan Hindayana Ditahan, Irma Suryani Prihatin DPR Tak Punya Alat Sanksi untuk Mitra Kerja
-
Jabar Raih Penghargaan Terbaik Dalam Anugerah Kearsipan 2026, Bukti Hormati Setiap Jejak Sejarah
-
KPK Sita 7 Mobil hingga Emas dalam OTT Imigrasi Jakbar
-
KPK Ungkap Wamen Imigrasi Silmy Karim Diduga Terlibat Kasus Izin Tinggal WNA
-
Tolak Wacana Rusun, Korban Kebakaran Kemayoran Minta Pemerintah Bantu Bangun Rumah Lagi