- Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyoroti bencana Sumatra sebagai peringatan perbaikan tata kelola hutan Indonesia.
- Pernyataan disampaikan saat rapat bersama Komisi IV DPR RI di Senayan pada Kamis (4/12/2025) untuk introspeksi mendalam.
- Kementerian Kehutanan memobilisasi bantuan darurat di Sumatra sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Suara.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, menegaskan bahwa bencana alam yang melanda wilayah Sumatra menjadi peringatan keras bagi jajarannya untuk membenahi pengelolaan hutan di Indonesia.
Hal itu disampaikan Raja Juli dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Raja Juli mengakui peristiwa ini menjadi momentum bagi Kementerian Kehutanan (Kemhut) untuk melakukan introspeksi mendalam terkait forest governance atau tata kelola hutan yang selama ini berjalan.
"Peristiwa ini juga memecut saya sebagai pimpinan dan jajaran pimpinan di Kemhut untuk berefleksi dan mengevaluasi secara menyeluruh terhadap penatakelolaan hutan, forest governance," ujar Raja Juli di hadapan anggota dewan.
Evaluasi menyeluruh tersebut, lanjut Raja Juli, dinilai krusial agar mitigasi bencana dapat dilakukan lebih efektif di masa mendatang, sehingga risiko korban jiwa maupun kerugian materiil dapat diminimalisasi.
"Sehingga peristiwa serupa bisa dimitigasi dengan lebih baik di kemudian hari," imbuhnya.
Selain fokus pada evaluasi jangka panjang, Menhut juga memastikan langkah tanggap darurat telah berjalan. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Kemhut telah memobilisasi bantuan untuk para korban terdampak bencana di Sumatra.
Instruksi tersebut diteruskan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan Sekretaris Kabinet (Seskab) agar kementerian terkait segera turun tangan.
"Kami di Kemhut sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto melalui Mensesneg dan Seskab terus menggalang bantuan," jelas Raja Juli.
Baca Juga: Gus Miftah Kritik Bantuan Bencana yang Dilempar dari Helikopter: 'Niat Baik Harus dengan Cara Baik'
Ia menjelaskan bahwa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan yang berada di wilayah Sumatra telah dikerahkan menjadi garda terdepan dalam penyaluran bantuan dan solidaritas kemanusiaan.
"Terutama dari UPT-UPT di Sumatra untuk membantu, berbagi solidaritas dengan para korban terdampak," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- PP THR dan Gaji 13 Tahun 2026 Diumumkan, Ini Jadwal Cair dan Rincian Lengkapnya
- Selat Hormuz Milik Siapa? Jalur Sempit Banyak Negara Tapi Iran Bisa Buka Tutup Aksesnya
Pilihan
-
Dua Hari Lalu Dinyatakan Gugur, Eks Presiden Iran Ahmadinejad Masih Hidup
-
Skandal Saham BEBS Dibongkar OJK: Rp14,5 Triliun Dibekukan, Kantor Mirae Asset Digeledah!
-
Detik-detik Remaja di Makassar Tewas Tertembak, Perwira Polisi Jadi Tersangka
-
100 Hari Jelang Piala Dunia 2026, FIFA Belum Kantongi Izin dari Dewan Kota
-
Nelayan Tanpa Perahu di Sambeng, Menjaga Kali Progo dari Ancaman Tambang Tanah Urug
Terkini
-
Dua Hari Lalu Dinyatakan Gugur, Eks Presiden Iran Ahmadinejad Masih Hidup
-
Ada Upaya Hambat Penyidikan Kasus Bupati Sudewo, KPK Buru Sosok Mastermind
-
Tingkatkan Kesehatan Mental Santri, Menag Minta Pesantren Hadirkan Tenaga Psikolog
-
Jelang Vonis 2 Tahun Penjara, Delpedro Marhaen Beri 'Orasi Terakhir' di Aksi Kamisan
-
5 Poin Pertemuan Prabowo dan Dasco di Istana Jelang Lebaran 2026
-
Pandji Pragiwaksono di Aksi Kamisan: Delpedro Cs Harusnya Tidak Perlu Diperkarakan
-
Ahli Praperadilan Gus Yaqut Sebut Negara Tak Jualan Kuota Haji, Begini Keterangannya
-
Di Sidang Praperadilan Yaqut, Ahli Sebut Dana Haji Bukan Keuangan Negara
-
ABK Fandi Ramadhan Divonis 5 Tahun, Batal Dihukum Mati oleh Hakim
-
Lawan 'Pasal Karet' KUHP Baru, Delpedro Marhaen Gugat Aturan Berita Bohong dan Penghasutan ke MK