Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta jajaran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Papua Pegunungan memastikan program kerja tepat sasaran. Hal ini mengingat potensi TP PKK yang besar sebagai mesin sosial yang menjangkau hingga level keluarga.
“Karena satu-satunya organisasi yang menyentuh sampai keluarga, pendidikan. Selain Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, tidak ada organisasi setahu saya yang bisa sampai ke keluarga [kecuali TP PKK],” ujar Mendagri saat menghadiri Pelantikan Ketua TP PKK dan Tim Pembina Posyandu Provinsi Papua Pegunungan di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Mendagri menjelaskan, untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki, TP PKK perlu menghidupkan organisasi melalui pelaksanaan program kerja secara cepat dan tepat sasaran. Hal ini menuntut kemampuan kepemimpinan yang kuat, sehingga program yang dijalankan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar hadir menyentuh lapisan masyarakat.
Ia menambahkan bahwa 10 program utama TP PKK—termasuk bidang pendidikan dan kesehatan—memiliki manfaat besar bagi masyarakat Papua Pegunungan. Begitu pula Posyandu yang selama ini identik dengan layanan kesehatan dasar, namun sejatinya dapat diperluas perannya untuk mendukung urusan lain seperti pendidikan dan sosial.
“[Posyandu] tidak hanya sekadar urusan kesehatan timbang badan anak. Sekarang branding-nya sudah terkenal dengan hanya kesehatan. Oke, ini teruskan, tapi tambahkan dengan yang lain selagi mampu, yaitu bidang pendidikan, kemudian bantuan sosial,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Mendagri juga meminta Ketua TP PKK Provinsi Papua Pegunungan yang baru dilantik, Anggita Bestari Tabo, untuk menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Ia menilai tugas tersebut merupakan bentuk pengabdian mulia bagi masyarakat Papua Pegunungan. Mendagri pun mendorong agar Anggita melakukan studi pembelajaran ke Kabupaten Sumedang yang dinilai berhasil menangani stunting dengan pendekatan sistematis.
“Saya rekomendasi kapan-kapan Ibu ajak sama mungkin Bappeda atau Sekda atau dinas sosial di sana berangkat ke Sumedang. Sumedang itu salah satu yang menangani sangat sistematis sekali penanganan stunting,” tandas Mendagri.
Acara tersebut turut dihadiri Ketua Umum TP PKK sekaligus Ketua Umum Tim Pembina Posyandu Tri Tito Karnavian, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa La Ode Ahmad P. Bolombo, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, serta pejabat terkait lainnya.***
Baca Juga: Mendagri: Digitalisasi Bantuan Sosial Dibutuhkan untuk Ketepatan Sasaran Penyaluran
Berita Terkait
-
Mendagri: Digitalisasi Bantuan Sosial Dibutuhkan untuk Ketepatan Sasaran Penyaluran
-
Kemendagri Perkuat Koordinasi Pemda untuk Pemulihan Pascabencana Sumatra
-
Mendagri Dorong Daerah Kelola Sarpras Olahraga secara Profesional
-
Mendagri Minta Pemda Perkuat Sinergi Hadapi Potensi Bencana dan Momentum Nataru 2025
-
Turun ke Lhokseumawe, Mendagri Cek Infrastruktur Vital dan Salurkan Bantuan
Terpopuler
- Naksir Avanza Tahun 2015? Harga Tinggal Segini, Intip Pajak dan Spesifikasi Lengkap
- 5 Krim Kolagen Terbaik yang Bikin Wajah Kencang, Cocok untuk Usia 30 Tahun ke Atas
- 7 Rekomendasi Ban Motor Anti Slip dan Tidak Cepat Botak, Cocok Buat Ojol
- Innalillahi, Aktor Epy Kusnandar Meninggal Dunia
- 5 Mobil Bekas Senyaman Karimun Budget Rp60 Jutaan untuk Anak Kuliah
Pilihan
-
6 HP Tahan Air Paling Murah Desember 2025: Cocok untuk Pekerja Lapangan dan Petualang
-
Drama Sidang Haji Alim: Datang dengan Ambulans & Oksigen, Ratusan Pendukung Padati Pengadilan
-
KLH Sebut Tambang Milik Astra International Perparah Banjir Sumatera, Akan Ditindak
-
5 HP Memori 512 GB Paling Murah Desember 2025: Ideal untuk Gamer dan Content Creator Pemula
-
Roblox Ditunjuk Jadi Pemungut PPN Baru, Penerimaan Pajak Digital Tembus Rp43,75 T
Terkini
-
Geger Tragedi Alvaro, Aturan Lapor Anak Hilang 1x24 Jam Masih Relevan?
-
Anggota Komisi IV Bela Raja Juli, Sebut Menhut Cuma Kebagian 'Cuci Piring' Soal Kerusakan Hutan
-
Mendagri: Digitalisasi Bantuan Sosial Dibutuhkan untuk Ketepatan Sasaran Penyaluran
-
Menhut Raja Juli Soal Sentilan 'Tobat Nasuha' Banjir Sumatra: Gus Imin Sudah Minta Maaf Via WA
-
UMP Jakarta 2026 Bisa Tembus Rp 6 Juta? Begini Respons Pramono Anung
-
Bahlil Minta Cak Imin Taubat Nasuha Juga, Tegaskan Evaluasi Menteri Hanya Hak Presiden
-
Ancaman Belum Selesai, Indonesia Disebut Belum Usai dengan Siklus Bencana
-
Pemerintah Beri Relaksasi Pelunasan Biaya Haji untuk Calon Jemaah di Tiga Provinsi
-
Korban Tembus 770 Jiwa, Muzani Beberkan 'Kalkulasi' Pemerintah Soal Status Bencana Nasional
-
Mendagri Tito Minta Daerah Bersolidaritas untuk Bencana Sumatra: Waktunya Kepala Daerah Saling Bantu