- Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengusulkan pembentukan koalisi permanen saat HUT Golkar di Jakarta, 6 Desember 2025.
- Ketua DPR RI, Puan Maharani, menolak membahas usulan politik tersebut di Kompleks Parlemen, Senin (8/12/2025).
- Puan menegaskan penanganan darurat bencana alam di Sumatera menjadi prioritas utama sebelum membahas agenda politik jangka panjang.
Suara.com - Wacana politik panas yang dilontarkan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadia, mengenai pembentukan koalisi permanen dan mengembalikan mekanisme Pilkada untuk dipilih oleh DPRD mendapat respons dingin dari pimpinan parlemen.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, secara tegas menolak untuk larut dalam diskusi politik di saat Indonesia tengah dirundung duka akibat bencana alam masif di Sumatera.
Saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025), Puan Maharani memilih untuk memprioritaskan empati dan penanganan bencana ketimbang manuver politik.
Ketika awak media meminta tanggapannya terkait usulan Golkar tersebut, Puan langsung mengingatkan tentang kondisi darurat yang sedang terjadi.
"Hmm sekarang kita sedang berduka karena musibah sedang melanda saudara saudara kita di Aceh di Sumut di Sumbar," kata Puan.
Menurutnya, saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk membahas agenda politik jangka panjang seperti koalisi permanen atau perubahan sistem pemilu.
Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk menyatukan energi dan doa bagi para korban serta proses pemulihan di wilayah terdampak.
"Jadi lebih baik kita sama sama berdoa dulu. Kemudian menyelesaikan permasahan bencana ini. Urusan politik masih jauh," tegasnya.
Puan memastikan bahwa pembahasan mengenai isu-isu politik strategis, termasuk revisi undang-undang pemilu, baru akan dilakukan setelah kondisi negara kembali kondusif dan para korban bencana telah mendapatkan penanganan yang layak.
Baca Juga: Usul Koalisi Permanen, Bahlil Dinilai Ingin Perkuat Stabilitas dan Konsolidasi Golkar
"Jadi kita bicarakan setelah kondisi dan situasi Indonesia kembali normal. Semuanya aman dan saudara kita pulih dan Indonesia normal lagi," sambungnya.
Meski terus didesak untuk memberikan pandangan spesifik mengenai usulan Pilkada dipilih kembali oleh DPRD, Puan tetap konsisten dengan sikapnya.
Ia menekankan bahwa prioritas utama saat ini adalah pemulihan pasca-bencana.
"Ya kita seperti yang saya sampaikan kita mikir Indonesia pulih dulu dari bencana baru bicara hal tersebut," ujar Puan.
"Nanti ngomongin RUU Pemilu, urusan koalisi permanen, urusan politik nanti aja setelah Indonesia kembali normal dan saudara kita sudah pulih," tambahnya.
Sebelumnya, dalam pidato politik di Puncak HUT Partai Golkar ke-61 di Jakarta, Jumat (6/12/2025), Ketua Umum Bahlil Lahadalia menggulirkan gagasan perlunya membangun sebuah "koalisi permanen" untuk menciptakan stabilitas pemerintahan.
Berita Terkait
-
Usul Koalisi Permanen, Bahlil Dinilai Ingin Perkuat Stabilitas dan Konsolidasi Golkar
-
Trik Jitu Bahlil Bikin Prabowo 'Jatuh Hati', Pujian Meluncur Deras di HUT Golkar
-
Setuju Pilkada Lewat DPRD, Apa Alasan Prabowo Kasih Lampu Hijau Usulan Golkar?
-
Demi Stabilitas Pemerintahan, Bahlil Usulkan Pembentukan Koalisi Permanen: Jangan On Off
-
Minta Pilkada Lewat DPRD, Bahlil di Depan Prabowo-Puan: Usul Bahas RUU Politik Hingga Sentil MK
Terpopuler
- 5 Body Lotion dengan Kolagen untuk Usia 50-an, Kulit Kencang dan Halus
- 8 Bedak Translucent untuk Usia 50-an, Wajah Jadi Flawless dan Natural
- Sepatu On Cloud Ori Berapa Harganya? Cek 5 Rekomendasi Paling Empuk buat Harian
- 6 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen agar Kulit Tetap Kenyal dan Awet Muda
- 5 Sepatu Lari Rp300 Ribuan di Sports Station, Promo Akhir Tahun
Pilihan
-
Hasil SEA Games 2025: Mutiara Ayu Pahlawan, Indonesia Siap Hajar Thailand di Final
-
Stok BBM Shell Mulai Tersedia, Cek Lokasi SPBU dan Harganya
-
Kekuatan Tersembunyi Mangrove: Bisakah Jadi Solusi Iklim Jangka Panjang?
-
Orang Pintar Ramal Kans Argentina Masuk Grup Neraka di Piala Dunia 2026, Begini Hasilnya
-
6 Rekomendasi HP Rp 3 Jutaan Terbaik Desember 2025, Siap Gaming Berat Tanpa Ngelag
Terkini
-
27 Sampel Kayu Jadi Kunci: Bareskrim Sisir Hulu Sungai Garoga, Jejak PT TBS Terendus di Banjir Sumut
-
Kerugian Negara Ditaksir Rp2,1 T, Nadiem Cs Segera Jalani Persidangan
-
Gebrakan KemenHAM di Musrenbang 2025: Pembangunan Wajib Berbasis HAM, Tak Cuma Kejar Angka
-
LBH PBNU 'Sentil' Gus Nadir: Marwah Apa Jika Syuriah Cacat Prosedur dan Abaikan Kiai Sepuh?
-
Tok! DPR Sahkan Prolegnas Prioritas 2026: Enam RUU Dicabut, RUU Penyadapan Masuk Daftar
-
Sentil Ulah Bupati Aceh Selatan Umrah Saat Bencana, Puan: Harusnya Kepala Daerah Punya Empati
-
Bencana Sumatra: Pengamat Sebut Menhut Terdahulu Perlu Diperiksa, Termasuk Zulhas
-
Habiburokhman: Polisi Harus Usut Soal Hasutan Aksi Rusuh Pakai Bahan Peledak 10 Desember
-
Gerindra Soal Wacana Pemecatan Bupati Aceh Selatan: Kita Serah ke DPRD
-
Mensos Akui Masih Ada Daerah Terisolasi di Sumatra, Tapi Pasokan Logistik Mulai Teratasi