- Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengusulkan pembentukan koalisi permanen saat HUT Golkar di Jakarta, 6 Desember 2025.
- Ketua DPR RI, Puan Maharani, menolak membahas usulan politik tersebut di Kompleks Parlemen, Senin (8/12/2025).
- Puan menegaskan penanganan darurat bencana alam di Sumatera menjadi prioritas utama sebelum membahas agenda politik jangka panjang.
Suara.com - Wacana politik panas yang dilontarkan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadia, mengenai pembentukan koalisi permanen dan mengembalikan mekanisme Pilkada untuk dipilih oleh DPRD mendapat respons dingin dari pimpinan parlemen.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, secara tegas menolak untuk larut dalam diskusi politik di saat Indonesia tengah dirundung duka akibat bencana alam masif di Sumatera.
Saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025), Puan Maharani memilih untuk memprioritaskan empati dan penanganan bencana ketimbang manuver politik.
Ketika awak media meminta tanggapannya terkait usulan Golkar tersebut, Puan langsung mengingatkan tentang kondisi darurat yang sedang terjadi.
"Hmm sekarang kita sedang berduka karena musibah sedang melanda saudara saudara kita di Aceh di Sumut di Sumbar," kata Puan.
Menurutnya, saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk membahas agenda politik jangka panjang seperti koalisi permanen atau perubahan sistem pemilu.
Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk menyatukan energi dan doa bagi para korban serta proses pemulihan di wilayah terdampak.
"Jadi lebih baik kita sama sama berdoa dulu. Kemudian menyelesaikan permasahan bencana ini. Urusan politik masih jauh," tegasnya.
Puan memastikan bahwa pembahasan mengenai isu-isu politik strategis, termasuk revisi undang-undang pemilu, baru akan dilakukan setelah kondisi negara kembali kondusif dan para korban bencana telah mendapatkan penanganan yang layak.
Baca Juga: Usul Koalisi Permanen, Bahlil Dinilai Ingin Perkuat Stabilitas dan Konsolidasi Golkar
"Jadi kita bicarakan setelah kondisi dan situasi Indonesia kembali normal. Semuanya aman dan saudara kita pulih dan Indonesia normal lagi," sambungnya.
Meski terus didesak untuk memberikan pandangan spesifik mengenai usulan Pilkada dipilih kembali oleh DPRD, Puan tetap konsisten dengan sikapnya.
Ia menekankan bahwa prioritas utama saat ini adalah pemulihan pasca-bencana.
"Ya kita seperti yang saya sampaikan kita mikir Indonesia pulih dulu dari bencana baru bicara hal tersebut," ujar Puan.
"Nanti ngomongin RUU Pemilu, urusan koalisi permanen, urusan politik nanti aja setelah Indonesia kembali normal dan saudara kita sudah pulih," tambahnya.
Sebelumnya, dalam pidato politik di Puncak HUT Partai Golkar ke-61 di Jakarta, Jumat (6/12/2025), Ketua Umum Bahlil Lahadalia menggulirkan gagasan perlunya membangun sebuah "koalisi permanen" untuk menciptakan stabilitas pemerintahan.
Berita Terkait
-
Usul Koalisi Permanen, Bahlil Dinilai Ingin Perkuat Stabilitas dan Konsolidasi Golkar
-
Trik Jitu Bahlil Bikin Prabowo 'Jatuh Hati', Pujian Meluncur Deras di HUT Golkar
-
Setuju Pilkada Lewat DPRD, Apa Alasan Prabowo Kasih Lampu Hijau Usulan Golkar?
-
Demi Stabilitas Pemerintahan, Bahlil Usulkan Pembentukan Koalisi Permanen: Jangan On Off
-
Minta Pilkada Lewat DPRD, Bahlil di Depan Prabowo-Puan: Usul Bahas RUU Politik Hingga Sentil MK
Terpopuler
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Timnas Indonesia Lolos Semifinal Piala AFF U-19 2026 Usai Kalahkan Vietnam
Pilihan
-
Menkes Budi Gunadi Sadikin Susul Chatib Basri dan Luhut ke Istana
-
Bupati Muara Enim Resmi Pakai Rompi Oranye KPK
-
Luhut Bawa Chatib Basri ke Istana, Ini Tujuannya
-
Di Mana Menkeu Purbaya saat Chatib Basri Dipanggil Prabowo ke Istana
-
Media Asing: Donald Trump 'Permalukan' FIFA Sebelum Piala Dunia 2026 Dimulai
Terkini
-
Polri Akui Sulit Penuhi Kuota 2 Persen Disabilitas: Butuh 9.000 Personel
-
Instruksi Ngeri Ketua Yayasan Daycare Little Aresha: Kalau Lari-larian Diikat Saja
-
Prof. Ikrar Soroti Biaya Perjalanan Luar Negeri Prabowo: Pakai Uang Pribadi Harus Tetap Diaudit BPK
-
Prof Ikrar Soroti Dubes Tak Dilibatkan Diplomasi Luar Negeri Prabowo: yang Ikut Malah Teddy
-
545 Kepala Daerah Tersandung Korupsi, Wamendagri Singgung Bantuan Politik Tidak Jelas
-
Jaksa Minta Hakim Tolak Nota Pembelaan Nadiem Makarim
-
75 Persen Keluarga RI Pakai Daycare, Menteri PPPA: Banyak yang Tak Berizin dan Berisiko bagi Anak!
-
Bupati Muara Enim Resmi Pakai Rompi Oranye KPK
-
Marak Kekerasan di Daycare, DPR Desak Evaluasi Menyeluruh Sistem Pengasuhan Anak
-
Bukan Sekadar Teror, Polisi Didesak Sikat Otak Penyerangan Andrie Yunus!