- Presiden Prabowo Subianto menyetujui usulan Partai Golkar mengenai penataan ulang desain politik, termasuk Pilkada melalui DPRD.
- Prabowo mendukung pertimbangan sistem politik yang lebih sesuai Indonesia dan mengurangi ongkos politik mahal serta potensi korupsi.
- Sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD telah diterapkan oleh beberapa negara maju seperti Malaysia, India, dan Inggris.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto setuju atas usulan Partai Golkar agar Indonesia dapat menata ulang desain politik di dalam negeri.
Salah satunya, pemilihan kepala daerah atau pilkada melalui DPRD.
Lampu hijau dari kepala negara itu terlihat melalui pidatonya di HUT ke-61 Partai Golkar.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memberikan sambutan lebih dulu.
Bahlil adalah orang yang menyampaikan pandangan-pandangan Partai Golkar berkaitan tata ulang desain politik, Pilkada melalui DPRD, dan perlunya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) bidang politik guna mengakomodir.
Lantas, apa alasan Prabowo setuju, bahkan mau mempertimbangan lebih lanjut pandangan-pandangan Partai Golkar tersebut?
Cari Demokrasi Terbaik
Prabowo berpemikiran Indonesia perlu mencari sistem demokrasinya sendiri, yang terbaik dan sesuai dengan Indonesia.
"Demokrasi kita pun harus kita cari jalan terbaik sendiri. Yang disampaikan Partai Golkar berkali-kali harus kita pertimbangkan yang baik-baik," kata Prabowo, Jumat (5/12/2025).
Baca Juga: Demi Stabilitas Pemerintahan, Bahlil Usulkan Pembentukan Koalisi Permanen: Jangan On Off
Prabowo menegaskan pemikiran-pemikiran Partai Golkar, seperti yang disampaikan Bahlil memang perlu dipertimbangkan dengan baik. Menurutnya, Indonesia harus berani.
"Marilah kita berani ya. Sekali lagi saya sampaikan keyakinan saya politik demokrasi Indonesia harus bercirikan persaingan pada saat bersaing, begitu selesai bersaing, bersatu, kompak, gotong royong, kerja sama," kata Prabowo.
Ongkos Mahal dan Rawan Korupsi
Menurut Ketua Umum Partai Gerindra ini, sistem politik di mana Pilkada dilakukan secara langsung berpeluang mebimbulkan tindakan korupsi. Di luar itu, ia menyoroti ongkos politik yang mahal.
Ia menilai sudah saatnya sistem dibuat lebih minimal lagi untuk mencegah penghamburan uang dan potensi korupsi.
"Demokrasi harus mengurangi, terlalu banyak permainan uang, demokrasi harus kita bikin minimal ongkos politik supaya nanti politik kita jangan ditentukan hanya orang-orang berduit," kata Prabowo.
Berita Terkait
-
Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden Prabowo, Habiburokhman: Saya Orangnya Pak Prabowo
-
KPK Undang Presiden Prabowo Hadiri Hakordia 2025, Tapi Jokowi Tak Masuk Daftar
-
Golkar Semprot Cak Imin soal 'Tobat Nasuha': Anda Bukan Presiden, Cuma Menko!
-
Jurus Baru Bahlil, Golkar Siap 'Perang Digital' Rebut Hati 73 Persen Pemilih Muda 2029
-
Ratusan Nyawa Melayang, Mengapa Status Bencana Nasional Masih Menggantung?
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- 5 Mobil Diesel Bekas 7-Seater yang Nyaman dan Aman buat Jangka Panjang
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Senyaman Nmax Senilai BeAT dan Mio? Segini Harga Suzuki Burgman 125 Bekas
- 5 Sepatu Saucony Paling Nyaman untuk Long Run, Kualitas Jempolan
Pilihan
-
Mulai Tahun Ini Warga RI Mulai Frustasi Hadapi Kondisi Ekonomi, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
CORE Indonesia Soroti Harga Beras Mahal di Tengah Produksi Padi Meningkat
-
Karpet Merah Thomas Djiwandono: Antara Keponakan Prabowo dan Independensi BI
-
Dekati Rp17.000, Rupiah Tembus Rekor Terburuk 2026 dalam Satu Bulan Pertama
-
IHSG Tembus Rekor Baru 9.110, Bos BEI Sanjung Menkeu Purbaya
Terkini
-
Waspada! Kasus DBD di Jakarta Mulai Merayap Naik di Awal 2026
-
Temuan Komisi E DPRD DKI: Obat HIV di Jakbar Disimpan di Ruangan Apek, Pasien Keluhkan Bau Menyengat
-
Sentil Pemprov DKI Soal Tawuran, Komisi E DPRD Usul Sanksi Pidana bagi Orang Tua Pelaku
-
Pecah Kongsi! Rustam Effendi Kecewa Eggi Sudjana Sebut Jokowi Orang Baik Usai Kasus Dihentikan
-
DPRD DKI Dukung Rute Baru Transjabodetabek untuk Kurangi Macet Jakarta
-
Rustam Effendi Sebut Eggi Sudjana Musuh dalam Selimut, di TPUA Dia Duri dalam Daging!
-
Kepala Daerah yang Di-endorse Jokowi Ditangkap KPK, Bukti Pengaruh Politik Memudar Pasca Lengser?
-
BGN Tegaskan Program MBG Tak Ganggu Pendidikan, Anggaran dan Program Justru Terus Meningkat
-
Misi Berbahaya di Pongkor: Basarnas Terjang 'Lubang Maut' Demi Evakuasi 3 Penambang
-
Jaksa Agung Tindak Tegas 165 Pegawai Nakal Sepanjang 2025: 72 Orang Dijatuhi Hukuman Berat