- Presiden Prabowo Subianto menyetujui usulan Partai Golkar mengenai penataan ulang desain politik, termasuk Pilkada melalui DPRD.
- Prabowo mendukung pertimbangan sistem politik yang lebih sesuai Indonesia dan mengurangi ongkos politik mahal serta potensi korupsi.
- Sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD telah diterapkan oleh beberapa negara maju seperti Malaysia, India, dan Inggris.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto setuju atas usulan Partai Golkar agar Indonesia dapat menata ulang desain politik di dalam negeri.
Salah satunya, pemilihan kepala daerah atau pilkada melalui DPRD.
Lampu hijau dari kepala negara itu terlihat melalui pidatonya di HUT ke-61 Partai Golkar.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memberikan sambutan lebih dulu.
Bahlil adalah orang yang menyampaikan pandangan-pandangan Partai Golkar berkaitan tata ulang desain politik, Pilkada melalui DPRD, dan perlunya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) bidang politik guna mengakomodir.
Lantas, apa alasan Prabowo setuju, bahkan mau mempertimbangan lebih lanjut pandangan-pandangan Partai Golkar tersebut?
Cari Demokrasi Terbaik
Prabowo berpemikiran Indonesia perlu mencari sistem demokrasinya sendiri, yang terbaik dan sesuai dengan Indonesia.
"Demokrasi kita pun harus kita cari jalan terbaik sendiri. Yang disampaikan Partai Golkar berkali-kali harus kita pertimbangkan yang baik-baik," kata Prabowo, Jumat (5/12/2025).
Baca Juga: Demi Stabilitas Pemerintahan, Bahlil Usulkan Pembentukan Koalisi Permanen: Jangan On Off
Prabowo menegaskan pemikiran-pemikiran Partai Golkar, seperti yang disampaikan Bahlil memang perlu dipertimbangkan dengan baik. Menurutnya, Indonesia harus berani.
"Marilah kita berani ya. Sekali lagi saya sampaikan keyakinan saya politik demokrasi Indonesia harus bercirikan persaingan pada saat bersaing, begitu selesai bersaing, bersatu, kompak, gotong royong, kerja sama," kata Prabowo.
Ongkos Mahal dan Rawan Korupsi
Menurut Ketua Umum Partai Gerindra ini, sistem politik di mana Pilkada dilakukan secara langsung berpeluang mebimbulkan tindakan korupsi. Di luar itu, ia menyoroti ongkos politik yang mahal.
Ia menilai sudah saatnya sistem dibuat lebih minimal lagi untuk mencegah penghamburan uang dan potensi korupsi.
"Demokrasi harus mengurangi, terlalu banyak permainan uang, demokrasi harus kita bikin minimal ongkos politik supaya nanti politik kita jangan ditentukan hanya orang-orang berduit," kata Prabowo.
Berita Terkait
-
Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden Prabowo, Habiburokhman: Saya Orangnya Pak Prabowo
-
KPK Undang Presiden Prabowo Hadiri Hakordia 2025, Tapi Jokowi Tak Masuk Daftar
-
Golkar Semprot Cak Imin soal 'Tobat Nasuha': Anda Bukan Presiden, Cuma Menko!
-
Jurus Baru Bahlil, Golkar Siap 'Perang Digital' Rebut Hati 73 Persen Pemilih Muda 2029
-
Ratusan Nyawa Melayang, Mengapa Status Bencana Nasional Masih Menggantung?
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Ban Motor Anti Slip dan Tidak Cepat Botak, Cocok Buat Ojol
- 5 Shio yang Diprediksi Paling Beruntung di Tahun 2026, Ada Naga dan Anjing!
- Jordi Cruyff Sudah Tinggalkan Indonesia, Tinggal Tandatangan Kontrak dengan Ajax
- 5 Mobil Bekas Senyaman Karimun Budget Rp60 Jutaan untuk Anak Kuliah
- 5 Sabun Cuci Muka Wardah untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Sehat dan Awet Muda
Pilihan
-
Orang Pintar Ramal Kans Argentina Masuk Grup Neraka di Piala Dunia 2026, Begini Hasilnya
-
6 Rekomendasi HP Rp 3 Jutaan Terbaik Desember 2025, Siap Gaming Berat Tanpa Ngelag
-
Listrik Aceh, Sumut, Sumbar Dipulihkan Bertahap Usai Banjir dan Longsor: Berikut Progresnya!
-
Google Munculkan Peringatan saat Pencarian Bencana Banjir dan Longsor
-
Google Year in Search 2025: Dari Budaya Timur hingga AI, Purbaya dan Ahmad Sahroni Ikut Jadi Sorotan
Terkini
-
Demi Stabilitas Pemerintahan, Bahlil Usulkan Pembentukan Koalisi Permanen: Jangan On Off
-
Minta Pilkada Lewat DPRD, Bahlil di Depan Prabowo-Puan: Usul Bahas RUU Politik Hingga Sentil MK
-
Bahlil Pasang Target Tinggi di Pileg 2029: Bisa Terwujud Kalau Presiden Senyum Bersama Golkar
-
Lampu Hijau DPR: Anggaran Bencana Sumatera Boleh Diutak-atik Tanpa Izin, Ini Syaratnya
-
Menteri Bahlil Kerahkan Pasukan ESDM dan ERT Bangun Dapur Umum di Sumatera - Aceh
-
Janji Sat-Set Menteri Bahlil: 2 Hari Pasca Kunjungan, Masjid dan Pengungsi di Agam Terang Benderang
-
Update Jalur Aceh: Geumpang-Pameu Akhirnya Tembus Mobil, Tapi Akses ke Kota Takengon Masih Lumpuh
-
Kejagung Siapkan Jurus Ekstradisi, 3 Buron Kakap Jurist Tan hingga Riza Chalid Siap Dijemput Paksa
-
Diduga Gelapkan Uang Ganti Rugi Rp5,9 M, Lurah Rawa Burung Dilaporkan ke Polda Metro Jaya
-
Kementerian P2MI Paparkan Kemajuan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Hadapan Komite PBB