- Presiden Prabowo Subianto menyetujui usulan Partai Golkar mengenai penataan ulang desain politik, termasuk Pilkada melalui DPRD.
- Prabowo mendukung pertimbangan sistem politik yang lebih sesuai Indonesia dan mengurangi ongkos politik mahal serta potensi korupsi.
- Sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD telah diterapkan oleh beberapa negara maju seperti Malaysia, India, dan Inggris.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto setuju atas usulan Partai Golkar agar Indonesia dapat menata ulang desain politik di dalam negeri.
Salah satunya, pemilihan kepala daerah atau pilkada melalui DPRD.
Lampu hijau dari kepala negara itu terlihat melalui pidatonya di HUT ke-61 Partai Golkar.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memberikan sambutan lebih dulu.
Bahlil adalah orang yang menyampaikan pandangan-pandangan Partai Golkar berkaitan tata ulang desain politik, Pilkada melalui DPRD, dan perlunya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) bidang politik guna mengakomodir.
Lantas, apa alasan Prabowo setuju, bahkan mau mempertimbangan lebih lanjut pandangan-pandangan Partai Golkar tersebut?
Cari Demokrasi Terbaik
Prabowo berpemikiran Indonesia perlu mencari sistem demokrasinya sendiri, yang terbaik dan sesuai dengan Indonesia.
"Demokrasi kita pun harus kita cari jalan terbaik sendiri. Yang disampaikan Partai Golkar berkali-kali harus kita pertimbangkan yang baik-baik," kata Prabowo, Jumat (5/12/2025).
Baca Juga: Demi Stabilitas Pemerintahan, Bahlil Usulkan Pembentukan Koalisi Permanen: Jangan On Off
Prabowo menegaskan pemikiran-pemikiran Partai Golkar, seperti yang disampaikan Bahlil memang perlu dipertimbangkan dengan baik. Menurutnya, Indonesia harus berani.
"Marilah kita berani ya. Sekali lagi saya sampaikan keyakinan saya politik demokrasi Indonesia harus bercirikan persaingan pada saat bersaing, begitu selesai bersaing, bersatu, kompak, gotong royong, kerja sama," kata Prabowo.
Ongkos Mahal dan Rawan Korupsi
Menurut Ketua Umum Partai Gerindra ini, sistem politik di mana Pilkada dilakukan secara langsung berpeluang mebimbulkan tindakan korupsi. Di luar itu, ia menyoroti ongkos politik yang mahal.
Ia menilai sudah saatnya sistem dibuat lebih minimal lagi untuk mencegah penghamburan uang dan potensi korupsi.
"Demokrasi harus mengurangi, terlalu banyak permainan uang, demokrasi harus kita bikin minimal ongkos politik supaya nanti politik kita jangan ditentukan hanya orang-orang berduit," kata Prabowo.
Berita Terkait
-
Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden Prabowo, Habiburokhman: Saya Orangnya Pak Prabowo
-
KPK Undang Presiden Prabowo Hadiri Hakordia 2025, Tapi Jokowi Tak Masuk Daftar
-
Golkar Semprot Cak Imin soal 'Tobat Nasuha': Anda Bukan Presiden, Cuma Menko!
-
Jurus Baru Bahlil, Golkar Siap 'Perang Digital' Rebut Hati 73 Persen Pemilih Muda 2029
-
Ratusan Nyawa Melayang, Mengapa Status Bencana Nasional Masih Menggantung?
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- 4 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
- 4 Sepatu Lari Lokal Harga Rp100 Ribuan dengan Ulasan Terbaik, Pas Buat Jogging
- Mengenal Sosok Alexandra Askandar, Bankir Perempuan Berpengaruh di Jajaran Top Level BUMN
Pilihan
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
Terkini
-
KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim
-
Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta
-
Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026
-
Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran
-
Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah
-
Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026
-
ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.
-
4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay
-
Sengketa Tanah Kedoya Memanas, Tergugat Persoalkan Status Kuasa Hukum Penggugat
-
Jakarta Siapkan Sistem Peringatan Dini Kualitas Udara, Warga Bisa Cek Polusi 3 Hari ke Depan