Kepala BNPB Sebut Banjir Sumatra Cuma Mencekam di Medsos: Auto Tuai Kritik Keras dari DPR

Suara.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, melontarkan kritik keras terhadap pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, terkait penanganan bencana di Sumatra. 

Ia menilai respons verbal pejabat publik tersebut menunjukkan sikap yang tidak profesional di tengah krisis.

Hal itu disampaikan Sukamta dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Sukamta menyoroti pernyataan Kepala BNPB yang sempat meremehkan informasi kebencanaan yang beredar di media sosial, namun kemudian terkejut melihat skala bencana yang sebenarnya.

"Jadi ada semacam mungkin juga statement dari pejabat publik yang terlalu amatiran menurut saya. Jadi menganggap ‘Oh ternyata bencananya tidak seperti di medsos ya, itu cuma ramai di medsos, oh ternyata besar ya’," ujar Sukamta.

Politisi PKS ini menyayangkan sikap tersebut, mengingat posisi Kepala BNPB sebagai ujung tombak penanggulangan krisis.

"Lho, dia orang yang paling bertanggung jawab dalam penanganan bencana tapi statement-nya kekanak-kanakan dan amatiran. Nah itu membuat persoalan menjadi tambah buruk," tegasnya.

Menurut Sukamta, pernyataan blunder dari pejabat publik justru memperparah situasi "serangan siber intangibel" yang sedang dihadapi negara. 

Ia mencatat adanya gerakan di media sosial sejak Agustus lalu yang secara sistematis membangun ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah dan DPR.

Baca Juga: Perusahaan Didesak Alihkan Dana CSR untuk Korban Banjir, Tapi Jangan Ada Iklan Terselubung

Peristiwa bencana di Sumatra, lanjut Sukamta, kini dijadikan "amunisi baru" untuk memperkuat persepsi bahwa negara gagal melindungi rakyatnya.

"Negara dicitrakan seolah-olah sempat tidak hadir di awal-awal bencana. Peristiwa bencana Sumatra ini seperti menjadi amunisi baru untuk menambah daftar persepsi ketidakpercayaan publik terhadap negara," jelasnya.

Atas dasar itu, Sukamta meminta Menkomdigi Meutya Hafid untuk tidak hanya fokus pada literasi digital masyarakat umum, tetapi juga membenahi literasi digital di kalangan pejabat negara dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Ini menandakan bahwa literasi digital kita belum selesai, bahkan terhadap pejabat maupun ASN. Nah, saya kira ini juga bagian yang menjadi PR (pekerjaan rumah) kita Bu Menteri," pungkasnya.