Aceh Masih Gelap Pascabencana, DPR Desak ESDM Percepat Pemulihan Listrik

Suara.com - Anggota Komisi V DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh, Ruslan M Daud, mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk segera mempercepat pemulihan jaringan listrik di wilayah Sumatera, khususnya Aceh, yang terdampak bencana banjir dan longsor.

Ia secara tegas membantah klaim Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang sebelumnya menyebutkan bahwa suplai listrik di wilayah terdampak telah kembali normal hingga 97 persen. 

Menurutnya, fakta di lapangan menunjukkan kondisi yang berbeda, di mana banyak wilayah masih gelap gulita.

"Masih banyak daerah terdampak banjir dan longsor yang hingga hari ini listriknya belum menyala. Kondisinya tidak seperti yang dikatakan sudah 97 persen pulih. Pemadaman berkepanjangan membuat masyarakat makin kesulitan di tengah situasi pascabencana. Kami mendesak pemerintah, khususnya Menteri ESDM, benar-benar mempercepat pemulihan listrik,” ujar Ruslan kepada wartawan dikutip Kamis (11/12/2025).

Ia menyoroti dampak krusial dari matinya aliran listrik ini terhadap lambatnya proses pemulihan pascabencana. Ketiadaan listrik telah melumpuhkan pelayanan publik, mulai dari administrasi, operasional fasilitas kesehatan, hingga distribusi logistik. 

Sektor ekonomi kerakyatan pun turut terpukul akibat biaya operasional yang membengkak.

"Di banyak daerah, pelayanan publik tidak bisa berjalan maksimal karena listrik belum masuk. Banyak warung kopi dan UMKM terpaksa memakai genset dengan biaya tinggi. Bila tidak memakai genset, aktivitas mereka lumpuh dan roda ekonomi terganggu,” jelasnya.

Selain melumpuhkan ekonomi, pemadaman listrik juga berdampak vital pada kebutuhan dasar warga. 

Ia menyampaikan, bahwa akses air bersih menjadi sulit karena pompa air tidak berfungsi, dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) terhambat karena banyak SPBU yang tidak beroperasi atau hanya beroperasi terbatas dengan genset.

Baca Juga: Komnas HAM: Solidaritas Publik Menguat, Tapi Negara Tetap Wajib Pulihkan Sumatra

Lebih lanjut, Ruslan menekankan bahwa masalah kelistrikan ini juga menghambat upaya penyelamatan dan pemetaan wilayah terisolasi. 

Minimnya penerangan dan sinyal telekomunikasi menyulitkan kerja para relawan dan aparat di lapangan.

“Ketika listrik padam, akses informasi terbatas. Relawan sulit berkoordinasi, terutama di malam hari. Ini memperlambat proses evakuasi dan distribusi bantuan. Pemerintah harus menjadikan pemulihan listrik sebagai prioritas utama,” katanya.

Ia menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa percepatan pemulihan listrik bukan sekadar masalah teknis, melainkan kebutuhan mendesak yang menyangkut keselamatan nyawa, kelancaran evakuasi, serta stabilitas sosial ekonomi masyarakat Aceh yang sedang tertimpa musibah.