- Fenomena pengibaran bendera putih di Aceh menandakan keputusasaan ekstrem masyarakat akibat bencana yang diyakini bersifat ekologis.
- Peneliti SOREC menyebut bencana tersebut disebabkan oleh faktor manusia berupa eksploitasi lingkungan dan model pembangunan berisiko.
- Dampak terberat adalah hilangnya harapan sosial dan kegagalan respons darurat pemerintah yang mendorong tuntutan penetapan bencana nasional.
Kondisi tersebut membuat warga kehilangan daya lenting dan kemampuan bertahan hidup, hingga akhirnya bergantung penuh pada bantuan dari luar daerah.
Ia menegaskan, pengibaran bendera putih merupakan simbol hilangnya harapan hidup dan masa depan masyarakat.
Dalam situasi tersebut, negara seharusnya hadir melalui respons darurat yang cepat dan tepat, terutama untuk menjangkau wilayah-wilayah yang terisolasi dan tidak tersentuh bantuan.
"Membutuhkan mitigasi sehingga rasa frustrasi sosial ini bisa diatasi. Sesungguhnya ini adalah bentuk dari seberapa cekatan pemerintah merespons," ujarnya.
Desak Tetapkan Bencana Nasional
Lebih lanjut, Abe mendorong agar banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara ditetapkan sebagai bencana nasional.
Hal itu bukan tanpa alasan. Pasalnya, ia menilai cakupan wilayah terdampak yang luas serta besarnya kerugian sudah bisa menjadi acuan.
Tak lupa, ia menyoroti kegagalan pola penanganan darurat yang terus berulang dari pemerintah.
"Ini sebetulnya adalah cerita kegagalan bahwa penanganan emergency response oleh pemerintah selalu saja menunjukkan pola yang tidak berubah sejak tsunami Aceh waktu itu," tegasnya.
"Jadi pemerintah ini tidak punya lesson learned untuk pembelajaran mereka sebagai pejabat publik untuk melayani. Emergency response itu ternyata tidak berbekas sama sekali dan menunjukkan kegagalan yang luar biasa pada peristiwa ini," imbuhnya.
Baca Juga: Apresiasi Wali Kota Lhokseumawe: Mentan Amran Tanggap dan Cepat Bantu Masyarakat Aceh
Penetapan bencana nasional, menurut Abe, menjadi langkah penting agar penanganan tidak lagi bersifat parsial dan membuka ruang bantuan yang lebih luas.
Ia menegaskan, BNPB perlu mengambil peran strategis untuk mendorong kebijakan tersebut demi memastikan keselamatan dan pemulihan kehidupan masyarakat terdampak.
"Jadi kami menyebutnya collateral damage-nya itu betul-betul meluluhlantakkan seluruh kehidupan. Maka sebetulnya ini adalah sebuah tuntutan yang mesti kita suarakan terus-menerus bahwa ini layak untuk kemudian ditetapkan sebagai bencana nasional, bukan daerah lagi," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Apresiasi Wali Kota Lhokseumawe: Mentan Amran Tanggap dan Cepat Bantu Masyarakat Aceh
-
Banjir Aceh: Bukan Sekadar Hujan, tapi Tragedi Ekologis Hutan yang Hilang
-
Puncak Musim Hujan Masih Berlangsung, Gubernur Sumbar Imbau Warga Waspadai Bencana Susulan
-
KLH: Tambang Emas Afiliasi Astra dan 7 Perusahaan Melanggar, Jalur Hukum Ditempuh
-
Bupati Aceh Utara Sampaikan Apresiasi atas Bantuan Mentan Amran untuk Korban Banjir Sumatra
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Tangkal Hoaks, Polda Metro Jaya dan FWP Gelar Uji Kompetensi Wartawan
-
Menko Usul WFA Nasional 2931 Desember 2025 untuk Dukung Mobilitas Nataru
-
Dana Kampanye Jadi Celah Korupsi, Pakar Sebut Pilkada Tak Langsung Tak Efektif
-
KPK Cecar Zarof Ricar Soal Percakapannya dengan Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan
-
Prabowo Bongkar Keterlibatan Oknum TNI-Polri dalam Tambang Ilegal dan Penyelundupan
-
KPK Pastikan Akan Panggil Gus Yaqut Pekan Ini untuk Kasus Kuota Haji
-
BGN Perketat SOP, Mobil Pengantar MBG Tak Lagi Masuk Halaman Sekolah
-
Dua Bibit Siklon Dekati Indonesia, Cek Daftar Daerah Berpotensi Terdampak
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah