Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendampingi Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung sejumlah titik wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Kamis (18/12/2025). Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau sejumlah infrastruktur strategis yang rusak, hingga kawasan permukiman warga yang terdampak banjir dan longsor.
Rangkaian peninjauan diawali dengan kunjungan ke lokasi terdampak banjir bandang di Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Peninjauan dilakukan untuk memastikan penanganan darurat, pemulihan lingkungan, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak berjalan cepat dan tepat sasaran. Presiden meninjau permukiman warga yang terdampak material banjir berupa lumpur dan kayu, sekaligus berdialog langsung dengan masyarakat.
Selain itu, Presiden juga meninjau Jembatan Bailey Padang Mantuang di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, yang sebelumnya putus akibat banjir dan longsor pada akhir November lalu. Jembatan tersebut merupakan akses vital sehingga berdampak pada terganggunya konektivitas transportasi dan aktivitas masyarakat.
Usai dari Kabupaten Padang Pariaman, Presiden Prabowo bersama rombongan melanjutkan peninjauan ke kawasan Jalan Nasional Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar, yang mengalami putus total akibat bencana. Jalur tersebut merupakan salah satu akses utama arus orang dan barang dari dan menuju Sumbar. Presiden mencermati secara langsung kondisi badan jalan, struktur tebing, serta area sekitar yang terdampak bencana.
Sebelumnya, saat menyerahkan bantuan kepada Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah pada Rabu (17/12/2025), Mendagri Tito menyampaikan apresiasi atas kecepatan dan respons Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar dalam menangani bencana.
“Saya memahami bahwa Buya (Gubernur Sumbar) dan seluruh tim kerja sangat responsif dan cepat dalam penanganan awal bencana,” jelasnya.
Selain Mendagri, Presiden Prabowo juga didampingi, di antaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi; Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia; Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto; Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto; Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo; Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti; serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.***
Berita Terkait
-
BRI Terus Salurkan Bantuan Bencana di Sumatra, Jangkau Lebih dari 70.000 Masyarakat Terdampak
-
Mendikdasmen Pastikan Guru Korban Bencana di Sumatra Dapat Bantuan Rp2 Juta
-
Banjir Sumatra Picu Risiko Penyakit Menular, Kemenkes Dorong Imunisasi Darurat
-
Mendagri Tito Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana di Sumbar
-
Badan Gizi Nasional Dorong UMKM dan Masyarakat Lokal Jadi Tulang Punggung Program MBG
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab
-
Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden
-
33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme
-
KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta