Waka BGN: Tidak Ada Paksaan Anak Libur Ambil MBG di Sekolah

Suara.com - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah tidak mewajibkan anak datang ke sekolah untuk mengambil bantuan makanan.

Pemberian MBG pada masa liburan sekolah terutama ditujukan kepada kelompok penerima manfaat dari kalangan ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), dan balita. Dalam klasifikasi kelompok penerima MBG, mereka biasa disebut sebagai kelompok 3B. 

“Yang tidak libur, atau tetap diberikan MBG, itu adalah untuk 3B. Siapa yang mengantar? Ya seperti biasa, para petugas yang selama ini sudah berjalan,” kata Nanik di Yogyakarta, hari ini, Selasa, 23 Desember 2025.

BGN menyadari bahwa untuk perbaikan gizi siswa perlu konsistensi. Namun BGN pun memahami bahwa anak-anak sekolah sedang memasuki masa liburan.

Karena itu SPPG menawarkan kepada sekolah-sekolah penerima manfaat, jika mau menerima MBG, mereka dipersilakan mengajukannya.

Hidangan MBG akan diantarkan SPPG sesui dengan permintaan sekolah, dalam bentuk makanan kering.

“Jadi anak-anak tidak dipaksa untuk datang ke sekolah. Silakan saja kalau makanan MBG itu diambil ibunya, ayahnya, atau saudaranya. Kalau misalnya sekolah tidak mau menerima, wali murid juga tidak mau, maka juga tidak apa-apa, dan tidak dipaksa. Jadi tidak ada yang memaksa anak-anak libur ke sekolah untuk mengambil MBG. Mohon jangan diplintir,” kata Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi antar Kementerian dan Lembaga untuk pengelolaan program MBG itu.

Nanik juga meluruskan tudingan beberapa kalangan yang mengatakan bahwa pemberian MBG di saat liburan adalah untuk menghabiskan anggaran.

“Justru sebaliknya, kami menghemat anggaran luar biasa di tahun 2025. Bayangkan, anggaran MBG tahun 2025 itu 71 T, targetnya untuk 6 juta penerima manfaat yang terdiri dari anak sekolah dan 3B, namun ternyata kami bisa memberi manfaat kepada 50 juta anak Indonesia dan kelompok 3B,” ujarnya.

Baca Juga: Mekanisme Khusus MBG Saat Libur Nataru: Datang ke Sekolah atau Tak Dapat

Penghematan bisa dilakukan karena semula ada banyak dapur yang harus dibangun BGN, tapi ternyata banyak yayasan/mitra yang mau membangun dapur MBG yang disebut sebagai Dapur Mandiri.

“Akhirnya cost yang dikeluarkan BGN hanya untuk program MBG 15 ribu/MBG; gaji karyawan BGN, termasuk SPPI, Ahli Gizi, dan Akuntan di tiap-tiap SPPG, yang saat ini hampir 100 ribu dan tersebar dari Sabang sampai Merauke; dan juga untuk operasional. Data yang saya sampaikan ini bisa dicek ke Kementerian Keuangan,” kata Nanik. 

Nanik menegaskan bahwa pemerintah terus bekerja keras untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia.

“Pesan Pak Prabowo, tidak boleh satu anak Indonesia pun, baik (anak usia sekolah) yang berada di jalanan bila belum Sekolah Rakyat, anak-anak di pondok-pondok pesantren baik yang terdaftar di Kementerian Agama, maupun yang tidak terdaftar, semua harus dapat makan bergizi gratis,” ujar mantan wartawan senior itu

Sedangkan tentang berita mengenai pemberian BGN untuk orang-orang lanjut usia dan para difable, menurut Nanik, yang akan memberikan makan gratis adalah Kementerian Sosial.

“Program itu masih wacana Kemensos, jadi bukan progam BGN ya,” kata Nanik menutup penjelasannya.