Sebut Penanganan Banjir Sumatera Terburuk, Ray Rangkuti: Klaim Pemerintah Mudah Dipatahkan Medsos

Suara.com - Pengamat Politik, Ray Rangkuti, melontarkan kritik tajam terhadap cara pemerintah menangani musibah banjir besar yang melanda wilayah Sumatera baru-baru ini.

Dalam sebuah diskusi di kanal YouTube DeddySitorusOfficial, Ray menyebut penanganan bencana kali ini bisa dikategorikan sebagai yang terburuk.

"Secara umum kita menyebut penanganan musibah banjir Sumatera ini, kalau enggak disebut terburuk ya buruklah," ujar Ray Rangkuti, dikutip (29/12/2025).

Ray menyoroti bagaimana pemerintah saat ini sering mengeluarkan klaim keberhasilan yang dengan mudah dipatahkan oleh fakta di lapangan melalui media sosial.

Ia membandingkan era sekarang dengan awal pemerintahan SBY saat menghadapi Tsunami atau era Jokowi sebelumnya, di mana keriuhan publik tidak sampai pada tahap "olok-olok" yang masif.

"Setiap ada pemerintah pusat mengatakan terkendali, muncul gambar dan video yang memperlihatkan itu tidak sesuai. Di zaman teknologi medsos sekarang, klaim itu sangat mudah dibantah orang," tuturnya.

Menurut Ray, maraknya olok-olok di media sosial bukanlah sekadar candaan, melainkan bentuk ekspresi kemarahan masyarakat yang sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa.

Ia memperingatkan pemerintah agar tidak menjawab kritik tersebut hanya dengan basa-basi.

Poin paling krusial yang disoroti Ray adalah sikap pemerintah yang dinilai arogan dalam menyikapi tawaran bantuan dari negara sahabat.

Baca Juga: Akses Lintas Timur Pulih, Jembatan Meureudu Pidie Jaya Kembali Beroperasi

Ia menyayangkan sikap sejumlah pejabat yang menolak atau meremehkan bantuan atas nama "harga diri" bangsa.

"Tiba-tiba di sini ada pemerintah yang merasa bahwa harga diri jauh di atas segalanya. Padahal orang datang tergerak sendiri, tidak kita minta. Ngapain bicara harga diri kecuali kita yang minta-minta?" tegas Ray.

Ia secara khusus menyentil pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Sosial (Mensos).

Ray menilai tidak elegan ketika bantuan dari Malaysia disebut kecil nilainya, atau bantuan dari Uni Emirat Arab (UEA) dikembalikan.

"Cara menolaknya pun enggak elegan. Masa disebut nilainya kecil, lalu bantuan dari Uni Emirat Arab dikembalikan. Kita seolah-olah arogan menurut saya," katanya.

"Apalagi pernyataan itu keluar dari Mendagri. Ditambah lagi Menteri Sosial yang mengharuskan orang yang mau menyumbang harus pakai izin," tambahnya lagi.