- Profesor Ikrar Nusa Bakti mengkritik keras menteri Kabinet Prabowo awal 2026 karena tidak kompeten dan fokus pencitraan.
- Ikrar mendesak Presiden Prabowo segera melakukan perombakan kabinet besar-besaran karena kinerja menteri dianggap gagal.
- Kritik khusus ditujukan pada Zulhas terkait pencitraan dan Bahlil atas janji pemulihan listrik pascabencana yang tak terealisasi.
"Ya, kalau buat saya gini, kenapa enggak diganti secepatnya saja sih? Cari orang yang lebih pandai daripada Bahlil," tambahnya.
Menurut Ikrar, situasi tersebut terjadi karena Prabowo bukan sosok yang memahami ketatanegaraan Republik Indonesia secara mendalam.
Ia juga menilai Prabowo hanya menerima informasi dari para menteri atau orang-orang di lingkaran dalam yang justru menutup akses Presiden untuk mengetahui kondisi lapangan yang sebenarnya.
Ikrar menilai ketidakmampuan menteri-menteri tersebut semakin diperparah dengan posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dianggap tidak mampu mengambil peran signifikan seperti Jusuf Kalla di masa lalu.
Hal ini membuat Prabowo seolah bekerja sendirian dalam menangani persoalan kedaulatan, bencana di Sumatera, hingga kondisi ekonomi yang merosot.
"Ini kan kelihatannya Pak Prabowo kasihan juga ya karena dia kayaknya sendiri karena wakil presidennya tidak bisa m-backup penuh," pungkas Ikrar.
"Wakil presidennya ini kan kelihatannya enggak punya kemampuan, enggak punya konsep bagaimana menangani bencana. Ini beda dengan waktu zaman SBY, Pak JK itu. Hopeless," lanjutnya.
Profesor Ikrar menyarankan agar Prabowo segera melakukan pergantian menteri dan wakil menteri yang tidak berfungsi maksimal, terutama menteri kehutanan yang dinilai terlalu lambat karena selalu menunggu persetujuan Presiden.
Reporter: Dinda Pramesti K
Baca Juga: Pemerintah Pusat Puji Gerak Cepat Gubernur Bobby Nasution Bangun Huntap Korban Bencana
Berita Terkait
-
Pemerintah Pusat Puji Gerak Cepat Gubernur Bobby Nasution Bangun Huntap Korban Bencana
-
Prabowo Setujui Satgas Kuala! Anggarkan Rp60 Triliun untuk Keruk Sungai dari Laut
-
Tinjau Bencana Sumatra, Prabowo Rayakan Tahun Baru Bersama Pengungsi
-
Presiden Prabowo: Bantuan Bencana Wajib Transparan, Tak Ada Ujung-ujungnya Nagih
-
Prabowo: Bantuan Bencana Dibuka Seluas-luasnya, Tapi Harus Transparan dan Tanpa Kepentingan
Terpopuler
- Kinerja Tim Komunikasi Buruk, Prabowo Diingatkan Segera Reshuffle Seskab Teddy hingga Kapolri
- Ruben Onsu Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penipuan, Bakal Dipanggil Polisi Minggu Depan
- 20 Kode Redeem FF Aktif 20 Agustus 2026: Klaim Item Langka dan Bundle Spesial
- Harga Serum Penghilang Flek Hitam yang Efektif dan Aman, Ini 5 Rekomendasi Produknya
- Warga Jogja Protes Desil Naik, Status Miskin Masuk Desil 9, Pemda DIY Minta BPS Klarifikasi
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
Pati Kompak! Ratusan Ormas Deklarasi Damai di Alun-alun, Tegaskan Tolak Aksi Provokatif
-
Dari Panggung KKI 2026, Belasan UMKM Sumsel Membidik Pasar Nasional hingga Ekspor
-
Cek Kesehatan Gratis Efektif Deteksi Dini dan Eliminasi Kasus TBC di Tangsel
-
Karhutla Sumsel Belum Terkendali, 8 Lokasi Masih Terbakar, Air Makin Menipis
-
Guncang Lima Kota Besar, Deddy Corbuzier Bawa Invasi Indonesia Podcast Festival 2026 ke Luar Jakarta
-
Kemendagri Dorong Digitalisasi Transaksi Daerah Tak Sekadar Pembayaran, tapi Dongkrak PAD
-
Indonesia - China Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Bidang Pertahanan
-
Praperadilan Febrie: Ahli Sebut TPPU Pasca 2026 Wajib Pakai Pasal 607, Bukan UU Lama
-
28 Tahun Berlalu, Luka Mei 1998 Kembali Disuarakan Lewat Lagu
-
Bayi 3 Bulan di OKU Terbaring di ICU, 11 Hari Setelah Diduga Dianiaya Ayah Kandung