Molotov, Bangkai dan Sinyal Merah Demokrasi: Siapa di Balik Teror Berantai Pengkritik Pemerintah?

Suara.com - Gelapnya malam di Jalan Tutul, Pondok Bambu, Jakarta Timur, pada Rabu, 31 Desember 2025 dini hari, pecah oleh kilatan api.

Dari rekaman CCTV, dua sosok misterius berboncengan motor berhenti sejenak.

Satu orang turun, menyalakan sumbu botol, lalu dengan cepat melemparkannya ke arah sebuah rumah. Bola api sempat menyala sebelum akhirnya padam oleh rintik hujan.

Sasaran teror itu adalah kediaman Ramond Dony Adam, atau yang lebih dikenal sebagai DJ Donny.

Lemparan bom molotov tersebut menjadi puncak dari serangkaian intimidasi yang ia terima, setelah dua hari sebelumnya ia dikirimi paket berisi bangkai ayam tanpa kepala dengan pesan ancaman.

Donny tidak sendirian. Dalam rentang waktu yang berdekatan, serangkaian teror dengan pola serupa menyasar sejumlah publim figur, aktivis, hingga akademisi yang vokal mengkritik kebijakan pemerintah.

Dari Guru Besar Hukum UGM Zainal Arifin Mochtar yang diancam via telepon, hingga aktivis Greenpeace Iqbal Damanik yang juga dikirimi bangkai ayam.

Pola ini memunculkan satu pertanyaan: siapa dalang di baliknya, dan mengapa mereka bergerak serempak?

Benang Merah Teror: Kritik Penanganan Bencana Sumatra

Baca Juga: Menteri HAM Minta Polisi Usut Tuntas Teror Terhadap Aktivis Pengkritik Bencana Sumatra

Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENET), Nenden Sekar Arum, melihat adanya pola yang jelas.

Gelombang serangan ini, menurutnya, selalu muncul berbarengan dengan momentum politik atau isu kontroversial.

"Di belakangan ini kan yang paling kita bisa lihat dan soroti kan bagaimana banyak orang yang akhirnya mengkritisi kebijakan pemerintah dalam penanganan, penanggulangan bencana di Sumatra," ujar Nenden saat dihubungi Suara.com, Selasa (6/1/2026).

Kritik tajam terhadap respons pemerintah atas bencana ekologis di Sumatera memang menjadi benang merah yang mengikat para korban.

DJ Donny, Sherly Annavita, hingga Iqbal Damanik adalah beberapa nama yang aktif dan lantang menyuarakan kegagalan pemerintah di media sosial.

Pesan ancaman yang diterima Iqbal bahkan sangat eksplisit: "Jagalah ucapanmu apabila Anda ingin menjaga keluargamu, mulutmu harimaumu."

Sementara itu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menegaskan bahwa ini bukan kriminal biasa.

"Pola serangan ini memiliki benang merah, yaitu pembungkaman kritik publik atas buruknya penanganan bencana. Kritik yang lahir dari solidaritas kemanusiaan dan semangat perbaikan justru dibalas intimidasi fisik dan digital," kata Usman.

Dari Ancaman Digital ke Teror Fisik: Eskalasi yang Mengerikan

Serangan yang terjadi bukan hanya soal molotov dan bangkai hewan.

Hal tersebut bagian dari sebuah spektrum teror yang lebih luas, yang seringkali dimulai dari ruang digital.

Data SAFENET menunjukkan lonjakan serangan digital yang signifikan sepanjang 2025, dengan 299 kasus tercatat hanya pada periode Juli-September.

Nenden menjelaskan bahwa batas antara ancaman digital dan teror fisik kini semakin kabur.

"Serangan digital ini biasanya juga akan berhubungan dengan situasi di ruang offline atau fisik," katanya.

Menurutnya, eskalasi ke teror fisik ini terjadi karena dua faktor utama.

Pertama, suara-suara kritis di ruang digital kini dianggap memiliki dampak yang semakin besar, sehingga para penyerang merasa perlu melakukan intimidasi di dunia nyata.

Kedua, dan yang paling krusial, adalah adanya impunitas.

Menurut Nenden, kasus-kasus teror sebelumnya yang tidak pernah terungkap sebagai penyebab para pelaku semakin berani.

"Impunitas itu kan menyebabkan orang yang melakukan serangkaian teror itu merasa dia aman, baik-baik saja, tidak ada konsekuensi yang dia hadapi," jelas Nenden.

Spekulasi Publik dan Kerugian Politik bagi Pemerintah

Lambatnya penegakan hukum dalam mengungkap pelaku teror menciptakan kekosongan yang diisi oleh spekulasi liar di ruang publik.

Analis politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai spekulasi yang mengarah ke lingkar kekuasaan adalah hal yang wajar.

"Orang tahu teror itu umumnya dilakukan oleh orang yang mempunyai power. Dan power itu umumnya ada di pemerintah," ujar Jamiluddin kepada Suara.com.

Meskipun DJ Donny sendiri enggan menuduh dan justru khawatir ada pihak ketiga yang ingin "memperkeruh suasana", Jamiluddin menegaskan bahwa kegagalan aparat mengungkap pelaku pada akhirnya merugikan citra pemerintah sendiri, khususnya Presiden Prabowo Subianto.

"Kalau aparat hukum membiarkan ini, memang yang rugi nanti Pak Prabowo. Karena kemarin saja Pak Prabowo sudah bilang bahwa perbedaan pendapat itu wajar," katanya.

Menurutnya, pernyataan pro-demokrasi dari Presiden akan dianggap "hanyalah pemanis belaka" jika di lapangan teror terhadap pengkritik terus terjadi tanpa ada penyelesaian.

"Untuk menghilangkan prasangka seperti itu, saya menyarankan dan mendesak aparat keamanan untuk menangkap semua orang-orang yang melakukan teror," tegas Jamiluddin.

Di tengah ketidakpastian ini, publik bahkan melakukan investigasi sendiri.

Muncul "cocoklogi" di media sosial yang mengaitkan sepatu salah satu pelaku teror ke rumah DJ Donny dengan seorang pria yang pernah terlihat bersama politisi PSI, Firdaus Oiwobo.

Firdaus telah membantah keras tuduhan ini dan melaporkan sejumlah akun ke polisi.

Kondisi ini semakin menunjukkan betapa rumit dan liarnya informasi yang beredar ketika kebenaran resmi tak kunjung datang.

Bukan Lagi Soal Individu, tapi Serangan pada Demokrasi

Pada akhirnya, Jamiluddin menyimpulkan bahwa identitas pelaku menjadi nomor dua. Yang terpenting adalah esensi dari tindakan itu sendiri.

"Kita tidak peduli itu sumber teror itu dari mana, tapi yang pasti teror itu mencerminkan antidemokrasi," ujarnya.

Rentetan teror ini, dari ancaman digital, vandalisme, hingga bom molotov, bukan lagi sekadar serangan terhadap individu. Ia adalah pesan intimidasi yang ditujukan kepada seluruh masyarakat: bersuara kritis memiliki risiko yang mengerikan.

Selama para pelakunya masih bebas berkeliaran dalam bayang-bayang impunitas, Safenet menilai ancaman terhadap kebebasan berpendapat akan terus menghantui ruang publik Indonesia.