- Presiden Prabowo tolak lihat daftar perusahaan pelanggar untuk menjaga independensi.
- Ia takut terpengaruh jika menemukan nama teman atau anggota partainya.
- Prabowo perintahkan aparat hukum untuk menindak tegas semua perusahaan yang melanggar.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa ia sengaja menolak untuk melihat daftar perusahaan yang izinnya akan dicabut karena melanggar aturan. Alasannya, ia tidak mau terpengaruh jika menemukan nama kerabat atau teman di dalamnya, demi menjaga independensi dalam penegakan hukum.
"Kemarin saya dikasih daftar puluhan perusahaan yang melanggar dan mau dicabut izinnya. Saya bilang saya tidak mau lihat," kata Prabowo dalam pidatonya di acara Panen Raya di Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).
Hindari Konflik Kepentingan
Presiden secara terbuka mengakui kekhawatirannya akan potensi konflik kepentingan jika ia mengetahui nama-nama dalam daftar tersebut.
"Saya takut ada teman saya di situ. Nanti tidak enak, bisa terpengaruh saya. Begitu lihat, 'Aduh, teman saya.' Begitu lihat, 'Eh, ini Gerindra lagi.' Jadi lebih baik saya tidak lihat, saya tidak mau tahu," sambung Prabowo.
Meskipun menolak melihat daftar, Prabowo menegaskan bahwa ia telah memberikan instruksi yang sangat jelas kepada para menteri dan aparat penegak hukum untuk menindak tegas semua pelanggaran tanpa pandang bulu.
"Saya serahkan ke aparat penegak hukum. Mereka tanya, 'Pak, ada petunjuk?' Jawaban saya: 'Yang melanggar, tindak.' Sederhana, bahasa Indonesia, tidak usah ditafsirkan," ujar Prabowo.
Sikapnya ini, lanjut Prabowo, didasarkan pada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa kekayaan alam harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
"Jelas, tidak usah ada penerjemah. Bumi dan air dan semua kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat," tegasnya.
Baca Juga: Kampanye Sekian Tahun, Prabowo Konsisten Fokus pada Swasembada Pangan
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Bupati Kulon Progo Hapus Logo Geblek Renteng hingga Wajibkan Sekolah Pasang Foto Kepala Daerah
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
Pilihan
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
-
Jadwal Buka Puasa Bandar Lampung 21 Februari 2026: Waktu Magrib & Salat Isya Hari Ini
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
Terkini
-
Diduga Sopir Mengantuk, Transjakarta Tanggung Biaya Medis Korban Tabrakan Dua Armada di Koridor 13
-
Disaksikan Keluarga Korban Arianto, Sidang Etik Bripda Masias Digelar Siang Ini: Bakal Dipecat?
-
Pramono Anung Bakal Tertibkan Lapangan Padel di Tengah Permukiman: Bikin Bayi Nggak Bisa Tidur
-
Murka Brimob di Tual Aniaya Pelajar hingga Tewas, Kapolri: Usut Tuntas, Hukum Setimpal!
-
Heboh Naik Jet Pribadi OSO, Menag Nasaruddin Buka Suara di KPK: Tak Ada Pesawat Tengah Malam
-
Mobil Pribadi Nyangkut di Pembatas Beton, Layanan Transjakarta di Pulomas Bypass Terganggu
-
Kasat Narkoba Diduga Terima 'Uang Setoran' Rp13 Juta Tiap Pekan dari Bandar Narkoba di Toraja Utara
-
Kakak Korban Tewas Diduga Dipukul Brimob di Tual Dipastikan Dapat Perlindungan
-
Bripda DP Diduga Tewas Dianiaya Senior di Asrama Polda Sulsel, Pihak Keluarga Tuntut Keadilan
-
Riwayat Positif Sabu Jadi Sorotan, Plh Kapolres Bima Kota Langsung Diganti!