- Menteri Agama Nasaruddin Umar melarang perbedaan mazhab dijadikan alat pemecah belah umat saat Rakerwil di Buton, Sultra.
- Beliau menekankan bahwa kemajemukan Indonesia adalah kekuatan jika persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga.
- Komitmen keagamaan harus berfungsi menstabilkan, bukan memicu perpecahan demi menjaga keamanan dan kerukunan bangsa.
Suara.com - Menteri Agama Nasaruddin Umar mengingatkan agar perbedaan mazhab, pandangan keagamaan, hingga ritual ibadah tidak dijadikan alat untuk saling menyesatkan apalagi memecah belah umat.
Pesan tersebut disampaikan Menag saat memberikan arahan dalam Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2026 di Villa Nirwana Buton, Kota Baubau.
“Perbedaan mazhab, pandangan keagamaan, maupun ritual jangan sampai dijadikan alat untuk saling menyesatkan dan memecah belah,” ucap Nasaruddin dalam keterangannya, Jumat (9/1/2026).
"Sejarah membuktikan Indonesia tidak pernah runtuh karena perbedaan, tetapi bisa hancur jika umatnya diadu domba," katanya menambahkan.
Menurut Menag, secara teologis umat beragama saat ini hidup di tengah dunia yang semakin terbuka, dengan beragam pendekatan dan pemikiran keagamaan yang berkembang pesat.
Situasi tersebut, kata dia, menuntut sikap bijaksana agar perbedaan tidak berubah menjadi sumber konflik.
Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara paling plural di dunia, dengan ribuan pulau, etnik, dan bahasa.
Kondisi kemajemukan itu, lanjutnya, bukan perkara mudah untuk dikelola, namun justru bisa menjadi kekuatan jika persatuan tetap dijaga.
“Inilah wajah Indonesia yang sangat majemuk. Tidak mudah dikelola, tetapi justru menjadi kekuatan jika mampu dijaga persatuan dan kesatuannya,” ujarnya.
Baca Juga: Refleksi Akhir Tahun Menag: Bukan Ajang Euforia, Saatnya Perkuat Empati dan Spirit Kebangsaan
Karena itu, Nasaruddin menekankan bahwa komitmen keagamaan seharusnya berfungsi sebagai penyeimbang dan penstabil kehidupan berbangsa, bukan sebaliknya menjadi pemicu perpecahan di tengah masyarakat.
“Keamanan, kerukunan, dan stabilitas adalah fondasi utama. Tanpa itu, sebesar apa pun kekayaan bangsa tidak akan berarti,” kata Menag.
Ia pun meminta jajaran Kementerian Agama di daerah untuk terus berperan aktif menjaga harmoni antarumat beragama, sekaligus memastikan perbedaan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan yang merusak persatuan bangsa.
Berita Terkait
-
Anak-Anak Celine Evangelista dan Stefan William Belajar Ngaji di Masjid Nabawi
-
Menag Tinjau Pembangunan Tahap II Terowongan Silaturahmi, Tekankan Pesan Toleransi
-
Malam Tahun Baru Jakarta Jadi Wadah Doa Lintas Agama Bagi Korban Bencana Sumatera
-
Refleksi Akhir Tahun Menag: Bukan Ajang Euforia, Saatnya Perkuat Empati dan Spirit Kebangsaan
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional