Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!

Suara.com - Amnesty International Indonesia merespons terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan kebanggaan Menteri HAM, Pigai, bisa kembali merebut posisi Presiden Dewan HAM PBB merupakan kebanggaan semu karena tidak sesuai dengan fakta.

Padahal, posisi itu dijabat bergilir menurut kawasan di dunia. Tahun ini, lanjut Usman, giliran kawasan Asia Pasifik. Kebetulan, Indonesia merupakan calon tunggal untuk posisi bergilir tersebut.

“Jadi tidak tepat jika dikatakan Indonesia meraih posisi tersebut karena ‘merebut’, apalagi jika dikatakan karena Kementerian HAM,” kata Usman, Jumat (9/1/2026).

Terpilihnya Indonesia menjadi Presiden Dewan HAM PBB bukan karena adanya kemajuan HAM di dalam maupun luar negeri.

Usman mengatakan reputasi HAM Indonesia sepanjang tahun 2025 semakin memburuk. Ada lebih dari 5.000 orang ditangkap karena demonstrasi.

Ada 283 pembela HAM mengalami serangan. Ironisnya, Kementerian HAM cenderung menjadi pembenar pelanggaran HAM.

Terbaru, kata Usman, Pigai bahkan memuji penyusun KUHAP baru yang jelas-jelas mengancam HAM.

“Reputasi HAM luar negeri lemah, Indonesia cenderung menolak rekomendasi Dewan HAM untuk memperbaiki situasi HAM. Pada tahun 2022, misalnya, Indonesia menolak 59 dari total 269 rekomendasi dalam UPR (Universal Periodic Review),” jelasnya.

Baca Juga: Urgensi HAM dalam KUHP: Bukan Aksesoris Kebijakan yang Bisa Dibahas Nanti

“Kedua situasi itu menimbulkan ironi ketika dengan posisi Presiden Dewan HAM, Indonesia akan memimpin peninjauan HAM negara anggota dalam UPR, apalagi Indonesia juga akan menjadi objek peninjauan UPR,” imbuhnya.

Tak hanya itu, lanjut Usman, laporan UPR Indonesia sering berbeda dengan realitas. Pada tahun 2022, Indonesia hanya melaporkan Papua dari perspektif infrastruktur dan kesejahteraan tanpa menyebutkan kekerasan terhadap warga sipil yang berlanjut di sana.

Indonesia, kata Usman, kurang menunjukkan keberpihakan HAM dan kerap mendorong pendekatan permisif seperti dialog atau konsensus pada negara yang diduga melakukan pelanggaran HAM.

Sebagai contoh, pada 2022, setelah laporan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia menyimpulkan bahwa pelanggaran HAM di Xinjiang, China, berpotensi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

“Saat itu, Indonesia menolak mosi untuk membahas laporan tersebut dengan alasan tidak akan menghasilkan kemajuan bermakna karena usulan itu tidak mendapat persetujuan dan dukungan dari negara yang bersangkutan,” ungkapnya.

Indonesia, kata Usman, juga memiliki rekam jejak kurang baik dalam pemberian akses pelapor khusus PBB untuk berkunjung memeriksa situasi HAM Indonesia.

Pada tahun 2023, Indonesia menolak permohonan Pelapor Khusus untuk Independensi Peradilan datang ke Indonesia.

Di tahun itu, Indonesia menolak permohonan Pelapor Khusus PBB untuk Perbudakan. Lalu di tahun 2024, Indonesia menolak permohonan Pelapor Khusus PBB untuk Kebenaran, Keadilan, dan Reparasi.

Sebabnya, lewat posisi Presiden Dewan HAM, kita bisa menguji keseriusan Indonesia dengan melihat apakah Indonesia berperan aktif mendorong para anggota Dewan HAM, termasuk Indonesia sendiri, untuk menyetujui langkah tegas tentang dugaan pelanggaran HAM, menerima rekomendasi yang diberikan, dan memfasilitasi permohonan kunjungan resmi dari para ahli independen dan pelapor khusus PBB.

“Di Indonesia, ini bisa dimulai misalnya, dengan menerima permohonan kunjungan Pelapor Khusus PBB untuk Pembela HAM, Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berekspresi, Pelapor Khusus PBB untuk Bisnis dan HAM, hingga Kelompok Kerja Penghilangan Paksa,” tegas Usman.

“Jabatan Presiden Dewan HAM PBB tidak akan berarti apa-apa bagi Indonesia dan hanyalah kebanggaan semu belaka tanpa ada keselarasan keberpihakan HAM dalam kebijakan luar negeri dan dalam negeri,” imbuhnya menandaskan.