Pimpin Dewan HAM PBB, Indonesia Dorong Dialog Lintas Kawasan dan Konsistensi Kebijakan

Suara.com - Indonesia menegaskan peran aktifnya dalam memperkuat diplomasi hak asasi manusia (HAM) di tingkat global seiring mandatnya sebagai Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pemerintah menilai posisi tersebut sebagai kesempatan strategis untuk mendorong pendekatan yang lebih inklusif dan konstruktif dalam isu HAM internasional.

"Dalam menjalankan mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia berkomitmen melaksanakan tugas-tugasnya dengan imparsial, inklusif dan objektif," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Vahd Nabyl A. Mulachela di Jakarta, seperti dikutip dari ANTARA, Sabtu.

Nabyl menjelaskan, dalam kapasitas kepemimpinan tersebut, Indonesia akan memimpin seluruh rangkaian proses dan persidangan Dewan HAM PBB. Selain itu, Indonesia juga akan memastikan berbagai program yang telah ditetapkan untuk tahun berjalan dapat terlaksana secara efektif dan tepat sasaran.

Pendekatan kepemimpinan itu, lanjut Nabyl, dijalankan melalui penguatan komunikasi lintas kawasan serta keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dalam kerangka kerja Dewan HAM PBB.

"Indonesia mengedepankan penguatan dialog lintas kawasan dan keterlibatan konstruktif para pemangku kepentingan," katanya.

Menurut Nabyl, mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB juga merupakan kelanjutan dari rekam jejak panjang diplomasi HAM Indonesia di forum internasional. Sebelumnya, Indonesia telah dipercaya menduduki berbagai posisi penting, baik di Komisi HAM PBB maupun Dewan HAM PBB.

Lebih jauh, kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB diharapkan tidak hanya berdampak di tingkat global, tetapi juga menjadi momentum penguatan kebijakan, kelembagaan, dan praktik HAM di dalam negeri.

Ia menambahkan, posisi tersebut sekaligus menegaskan komitmen Indonesia untuk menjaga keselarasan antara diplomasi HAM di kancah internasional dengan upaya pemajuan HAM di tingkat nasional.

"Hal ini ditempuh antara lain melalui penyempurnaan regulasi, peningkatan kapasitas lembaga-lembaga terkait dan yang tak kalah penting yaitu peningkatan ruang dialog dengan masyarakat sipil," katanya.

Baca Juga: LBHM Beri 4 Catatan 'Pedas' untuk Indonesia yang Baru Saja Jadi Presiden Dewan HAM PBB