PDIP menggelar perhelatan akbar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan peringatan HUT ke-53 partai di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (10/1/2026). (Suara.com/Bagaskara)
Baca 10 detik
- PDIP memutuskan mengambil peran sebagai penyeimbang dalam pemerintahan Presiden Prabowo, bukan sebagai oposisi formal.
- Posisi penyeimbang memungkinkan PDIP mendukung program pro-rakyat sambil tetap mengkritik kebijakan yang tidak sejalan.
- Menurut kader, sistem presidensial Indonesia tidak mengenal istilah oposisi, sehingga pilihannya adalah di dalam atau di luar pemerintahan.
Guntur menegaskan bahwa menjadi penyeimbang bukan berarti mendukung semua kebijakan pemerintah. Ia lantas membeberkan sejumlah sikap tegas PDIP yang sering kali berseberangan dengan kekuatan politik mayoritas.
"Yang mungkin sekarang masih banyak yang bertanya, apakah ini sikap yang mendua atau apa pun? Tapi bisa dicek sendiri bagaimana sikap PDI Perjuangan sendiri selama ini," kata Guntur.
"Misalnya isu penolakan Soeharto menjadi pahlawan, nuntut bencana di Sumatra menjadi bencana nasional, dan saat ini sendirian mendukung Pilkada secara langsung dan menolak Pilkada melalui DPRD. Itulah sikap dari PDI Perjuangan," sambung Guntur.
Komentar
Berita Terkait
-
PSI Incar Jawa Tengah Jadi Kandang Gajah, Hasto PDIP Kasih Respons Santai, Begini Katanya
-
Rakernas I 2026: PDIP Bakal Umumkan Sikap Resmi Terkait Wacana Pilkada di Akhir Acara
-
Megawati di HUT ke-53 PDIP: Politik Adalah Alat Pengabdian, Bukan Sekadar Kejar Jabatan
-
Megawati Dorong Politik Berbasis Kearifan Lokal: Peradaban Diukur dari Cara Menghormati Bumi
-
Instruksi Tegas Megawati di HUT ke-53 PDIP: Kader Wajib Jaga Alam, Hingga Lawan Keserakahan
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana
-
Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!
-
Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global
-
Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen
-
Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan
-
MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba
-
Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi
-
Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat
-
Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal
-
Diplomasi 'Sahabat' di Kremlin: Putin Puji Prabowo, Indonesia Tancap Gas Perkuat Ekonomi dan Energi