News / Nasional
Selasa, 13 Januari 2026 | 12:50 WIB
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad ketika memimpin rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah yang berlangsung di Banda Aceh, Aceh, Sabtu (10/1/2026). [dokumentasi]
Baca 10 detik
  • Sosiolog Ahmad Humam Hamid menyoroti peran penting Sufmi Dasco Ahmad dalam percepatan penanganan pascabencana di Aceh.
  • Titik balik penanganan terjadi saat Dasco memimpin rapat koordinasi dengan pejabat pusat pada 30 Desember 2025.
  • Peran Dasco adalah menjembatani politik nasional dan kebutuhan riil masyarakat untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dan ekonomi.

Hal ini sangat penting mengingat masyarakat Aceh memiliki standar keberhasilan yang pragmatis: apakah akses jalan pulih, jembatan tersambung, dan layanan publik berjalan kembali.

Pragmatisme Aceh ini, lanjut Humam, menjelaskan mengapa peran tokoh pusat seperti Dasco menjadi sangat relevan.

Aceh tidak memerlukan retorika, melainkan hasil nyata yang mampu mengakhiri fase darurat dan memulai tahap pemulihan jangka panjang.

Saat ini, tantangan terbesar adalah memastikan fase Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab-Rekon) tidak terjebak dalam birokrasi yang melelahkan.

Ketika fase Rehab-Rekon benar-benar dimulai, urusan akan jauh lebih kompleks. Pemulihan infrastruktur hanyalah fondasi.

Tantangan nyata ada pada penyediaan ribuan rumah layak huni bagi keluarga terdampak dan penguatan ekonomi lokal. Nelayan, petani, dan pelaku UMKM membutuhkan kepastian distribusi dan bantuan modal agar ekonomi Aceh tidak lumpuh total.

"Kalau ditinjau keseluruhan proses yang berjalan, peran Dasco adalah variabel penting. Dia menjaga langkah pemerintah pusat dan DPR tidak berjalan sendiri-sendiri. Dia juga bisa memastikan politik anggaran berpihak pada kebutuhan lapangan."

Menurutnya, tanpa figur sentral yang mampu mengonsolidasikan kekuatan politik dan eksekutif, risiko tumpang tindih program dan keterlambatan anggaran akan terus menghantui.

Fenomena Aceh menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, politik justru bisa menjadi alat percepatan, bukan penghambat.

Baca Juga: BNI Dukung Danantara Serahkan 600 Hunian Layak Pascabencana di Aceh Tamiang

Load More