- Kedutaan Besar Iran di Jakarta meluruskan unjuk rasa sejak Desember 2025 dipicu masalah ekonomi dan anjloknya nilai mata uang.
- Pemerintah Iran mencatat 1.850 korban tewas akibat kerusuhan yang beralih menjadi tuntutan politik meluas.
- Iran menuding intervensi asing serta menegaskan komitmen pada hak sipil dan dialog solusi ekonomi.
Suara.com - Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta merilis pernyataan resmi untuk meluruskan opini publik di Indonesia, terkait gelombang unjuk rasa dan kerusuhan yang terjadi di negerinya dalam beberapa pekan terakhir.
Siaran pers tersebut diterbitkan sebagai respons atas situasi keamanan dan ekonomi yang berkembang di Teheran sejak akhir Desember 2025.
Pemerintah Iran menjelaskan bahwa gejolak bermula dari persoalan ekonomi, khususnya anjloknya nilai tukar mata uang yang memicu lonjakan harga kebutuhan pokok dan terganggunya aktivitas bisnis.
Aksi protes awalnya digerakkan oleh kalangan pengusaha, pedagang, dan serikat pekerja di Teheran yang menyuarakan penurunan daya beli serta tuntutan stabilisasi ekonomi.
Namun, dalam perkembangannya, unjuk rasa tersebut disebut berubah menjadi kerusuhan massal.
Eskalasi situasi di lapangan dilaporkan semakin memburuk. Data terbaru yang disampaikan pemerintah Iran mencatat sedikitnya 1.850 orang tewas, termasuk dari kalangan massa dan aparat keamanan.
Protes yang semula berfokus pada tuntutan ekonomi kini dilaporkan bergeser menjadi desakan politik yang lebih luas, dengan masyarakat mempertanyakan kebijakan stabilitas pasar yang dinilai gagal.
Krisis Nilai Tukar Jadi Pemicu
Pemerintah Iran menyebut ketidakstabilan ekonomi yang dipicu fluktuasi tajam nilai tukar mata uang menjadi pemantik utama aksi protes yang mulai terjadi sejak Minggu, 28 Desember 2025.
Baca Juga: Harga Minyak Dunia Terguncang: Geopolitik AS, Iran dan Venezuela Jadi Penentu
Pada tahap awal, aksi unjuk rasa diklaim berlangsung damai dan tertib, dengan tuntutan agar pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memulihkan kondisi ekonomi tanpa mengganggu ketertiban umum.
Komitmen terhadap Hak Sipil
Dalam pernyataannya, pemerintah Iran menegaskan komitmennya terhadap konstitusi nasional serta Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR).
Kedutaan Besar Iran menyatakan bahwa negara menjamin kebebasan berekspresi dan hak berunjuk rasa secara damai.
“Tidak ada tindakan yang diambil terhadap para pengunjuk rasa damai,” demikian bunyi pernyataan resmi tersebut.
Namun, pemerintah Iran juga menekankan adanya perbedaan antara protes ekonomi yang sah dan tindakan kekerasan terorganisir.
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Sepatu New Balance Tanpa Tali, Bantalan Nyaman untuk Jalan Kaki Jauh
- Warga Kayumanis Bogor Tolak PSEL
- 5 Sepatu Adidas Tanpa Tali yang Serbaguna, Anti Pegal Dipakai Jalan Seharian
- 5 HP Baru 2026 Memori Besar dan Baterai Badak untuk Multitasking, Harga Rp2 Jutaan
- 5 Moisturizer Mengandung SPF untuk Pagi Hari, Melembapkan dan Mencerahkan Kulit
Pilihan
-
Kesehatan Donald Trump Bermasalah? Gedung Putih Dituding Tutupi Hasil Medical Check-up
-
Kebakaran RSUD Syekh Yusuf Gowa, Begini Kondisi Terkini Pasien
-
Israel Bombardir Lebanon, 74 Warga Jadi Korban Satu Keluarga Tewas Saat Kabur
-
AS-Iran Kembali Sepakati Gencatan Senjata, Harga Minyak Stabil di USD 90
-
Skandal! Jaksa AS Selidiki FIFA, Penjualan Tiket Piala Dunia 2026 Diduga Bermasalah
Terkini
-
Prof Uceng: Negara Bukan Takut Film Pesta Babi, Tapi Takut Narasi Alternatif
-
Sebut Film 'Pesta Babi' Aman Secara Hukum, Uceng UGM: Jangan-Jangan Ada Unsur Politik?
-
Ribuan Lansia Jalan Sehat Meriahkan Puncak HLUN 2026 di NTT
-
Guru Besar UGM Cium Ada Perubahan Sikap yang Tak Biasa Usai Mama Sinta Lapor Polisi soal Pesta Babi
-
HLUN 2026 Momentum Wujudkan Lansia Tangguh Menuju Indonesia Emas
-
Pacu Iklim Kompetisi Daerah, Kemendagri Gelar Apresiasi Pemda 2026 Regional Sulawesi
-
Bukan Melalui Kekerasan, Militerisasi Masuk ke Ranah Sipil Lewat Jalur Administratif Halus
-
Saiful Mujani: Pemilu Cacat Bikin Legitimasi Negara Runtuh, Serukan Boikot Jika Curang
-
Masalah Krusial di Mina Terkuak, Jemaah Haji Tak Makan 9 Jam hingga Tenda Melebihi Kapasitas
-
Bukan Sekadar Seremonial, Ini Alasan PDIP Wajibkan Lagu Bung Karno Bapak Marhaenisme