- Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mengaitkan bencana banjir Sumatra November 2025 dengan konsesi perusahaan rusak lingkungan.
- JATAM menyoroti koneksi elite politik seperti Surya Paloh, keluarga Bakrie, dan lingkaran Prabowo di lokasi terdampak.
- Keterkaitan para aktor kekuasaan ekonomi-politik tersebut diprediksi menghambat evaluasi izin dan penegakan hukum lingkungan.
JATAM juga memaparkan adanya konsesi kehutanan dan energi skala raksasa yang dikaitkan dengan lingkaran Presiden Prabowo Subianto.
Meski nama Prabowo tidak tercantum secara langsung dalam struktur perusahaan saat ini, sebuah fakta yang juga ditegaskan oleh adiknya, Hashim Djojohadikusumo, yang membantah keterlibatan sang presiden, JATAM menunjuk pada bukti historis dan jejak orang-orang terdekatnya.
Salah satu perusahaan yang disorot adalah PT Tusam Hutani Lestari, yang menguasai konsesi seluas lebih dari 100 ribu hektare di Aceh.
"Tetapi kalau kita cek dokumen-dokumen awalnya, sejarahnya memang Prabowo lah yang membeli PT Tusam Hutani Lestari ini. Dan dalam struktur pengurus berikutnya sampai sekarang yang duduk di struktur perusahaan adalah orang-orang yang notabene ini orang-orang dekatnya Prabowo, termasuk ada nama Prosetio Hadi," ungkap Melky.
Menurut JATAM, kuatnya relasi ekonomi-politik para aktor inilah yang menjadi tembok penghalang bagi penegakan hukum. Proses evaluasi izin dan pemberian sanksi terhadap perusahaan perusak lingkungan berpotensi besar akan tebang pilih dan menemui jalan buntu.
"Ini saya kira mengapa kemudian dalam proses evaluasi dan penegakkan hukum terkait biang kerok penyebab banjir di provinsi Sumatera kemarin, pasti akan menemukan jalan butuh. Karena mereka yang terlibat adalah aktor-aktor yang punya kekuasaan ekonomi politik yang besar dan mereka ada di lingkaran Istana," ucap Melky.
Berita Terkait
-
Pemerintah Cuma Mikir Cuan, JATAM: Sumatra Akan Tetap Diterpa Bencana Meski Tak Ada Hujan Ekstrem
-
Prabowo Naikkan Anggaran Riset 50 Persen Jadi Rp12 Triliun, Fokus pada Swasembada Pangan dan Energi
-
Airlangga Ungkap Pemerintah Siapkan Dana 6 Miliar USD demi Bentuk BUMN Tekstil Baru
-
Direstui Prabowo, Purbaya Ancam Setop Kirim Anggaran Jika Kementerian Lelet Belanja
-
RUU Disinformasi Masih Wacana, Mensesneg Sebut untuk Pertanggungjawaban Platform Digital
Terpopuler
- Bedak Wardah Apa yang Cocok untuk Usia 40 Tahun? Ini 5 Rekomendasi Terbaik agar Flawless dan Fresh
- DPR Pertanyakan, Pemerintah Menjawab, Dari Mana Datang Isu Kipas Angin Rp1,8 T untuk Kopdes?
- 7 Statistik Miris Argentina Saat Dipecundangi Spanyol di Final Piala Dunia 2026
- Rapor Duo Timnas Indonesia Ole Romeny dan Hubner Saat Fortuna Sittard Hadapi Olympiacos
- Kulit Sawo Matang Jangan Salah Pilih Warna Lipstik! Ini 8 Pilihan yang Bikin Wajah Cerah Seketika
Pilihan
-
Mendukung Working Mom Mengelola Keuangan Keluarga Lebih Efisien dengan AstraPay
-
Usai Nobar Final Piala Dunia, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Kena OTT KPK
-
Menteri PU Dody Hanggodo Bakal Dicopot Agustus? 'Prabowo Tak Suka Menteri yang Bikin Gaduh'
-
Tersangka Don Ritto Dikawal Rantis Brimob saat Tiba di Kejagung, Emas hingga Brankas Ikut Dibawa
-
Banggar DPR Dorong Sinkronisasi Belanja Pusat dan Daerah untuk Percepat Pembangunan Jawa Timur
Terkini
-
Mendukung Working Mom Mengelola Keuangan Keluarga Lebih Efisien dengan AstraPay
-
Menembus Macet demi Langit Bersih: Catatan Acara Lintas Komunitas Kemenhub
-
Berawal dari Dapur Rumahan, Camilan BUNCY Kini Mendunia Bersama BRI
-
Terjaring OTT, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini tiba di KPK
-
Banyak Sekolah Rusak? Prabowo Janji Bereskan Semuanya Sebelum 2029
-
Gaji Bukan Hambatan, Pep Guardiola Berpeluang Tangani Timnas Italia
-
Pakar Jelaskan Soal BPA pada Galon Guna Ulang, Benarkah Berbahaya?
-
Green Label Jadi Tren Baru Bangunan, Material Ramah Lingkungan Semakin Diminati
-
Mendagri Tito Heran Banyak Kepala Daerah Kena OTT, Padahal Sudah Ikut Retret
-
Kriminolog: TPPU Pintu Masuk untuk Kasus Eks Jampidsus