Menteri PU Ungkap Kebutuhan Anggaran Perbaikan Infrastruktur Sumatra Capai Rp74 Triliun

Suara.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, memberikan penjelasan terkait alokasi anggaran yang diperlukan untuk memulihkan infrastruktur di tiga provinsi wilayah Sumatra yang terdampak bencana.

Meski sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebut estimasi awal sebesar Rp51,8 triliun, angka tersebut kini mengalami penyesuaian.

Dody menjelaskan bahwa berdasarkan usulan proposal yang tengah disusun oleh Kementerian PU, nilai anggaran yang dibutuhkan meningkat hingga menyentuh angka Rp74 triliun.

"Khusus anggaran, sebetulnya rencana, rencana proposal kita itu Rp 74-an (triliun) lah, hampir 74 sebenarnya," ujar Dody saat memberikan keterangan dalam konferensi pers di kantor Kementerian PU, Jakarta, pada Jumat (16/1/2026).

Dalam upaya merealisasikan pendanaan tersebut, Kementerian PU diwajibkan menyusun rencana induk secara komprehensif.

Dokumen ini nantinya akan diserahkan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, untuk melalui proses peninjauan atau reviu.

Tahap selanjutnya, usulan akan dibawa ke hadapan Dewan Pengarah guna mendapatkan persetujuan resmi.

"Dewan Pengarah itu ada BPK, Menko PMK, dan seterusnya. Setelah itu baru kita meminta anggaran kepada Menteri Keuangan,” jelas Dody mengenai prosedur birokrasi yang harus dilewati.

Dody mengungkapkan bahwa saat ini dokumen rencana induk tersebut telah selesai disusun dan hanya tinggal menunggu penyelesaian administrasi berupa tanda tangan dari para Direktur Jenderal (Dirjen) di lingkungan Kementerian PU.

Baca Juga: Prabowo Naikkan Anggaran Riset 50 Persen Jadi Rp12 Triliun, Fokus pada Swasembada Pangan dan Energi

"Jadi per hari ini surat sudah kami siapkan, karena rencana induk sebetulnya sudah selesai. Tinggal para Dirjen ini kan banyak juga yang di lapangan, jadi ngejar-ngejar tanda tangan mereka semua saja, sisa itu saja," ungkapnya.

Pihaknya memastikan bahwa segera setelah proses penandatanganan kolektif selesai, berkas tersebut akan langsung diteruskan ke Bappenas untuk segera ditindaklanjuti.

"Begitu tanda tangan lengkap, langsung kami kirimkan proposal rencana induk kita ke Kepala Bappenas untuk diproses lebih lanjut," pungkas Dody.