- KPK melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) ketiga di awal tahun 2026 yang berlokasi di wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
- Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan operasi tersebut pada Senin (19/1) di Gedung Merah Putih, Jakarta.
- Saat ini tim penyidik masih mengumpulkan bukti dan belum merinci konstruksi perkara atau pihak yang terjaring.
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya di awal tahun 2026. Lembaga antirasuah tersebut baru saja mengonfirmasi pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) ketiga di tahun ini, yang menyasar wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Kabar tersebut dibenarkan langsung oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. Saat ini, tim penyidik di lapangan masih terus bekerja untuk mengumpulkan bukti dan mengamankan pihak-pihak terkait.
“Terkait yang di wilayah Pati, saat ini masih berprogres,” ujar Budi Prasetyo saat memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (19/1).
Budi masih enggan merinci detail konstruksi perkara maupun siapa saja sosok yang terjaring dalam operasi senyap tersebut. Ia meminta publik memberikan waktu kepada tim penyidik untuk menyelesaikan tugasnya.
“Kita sama-sama tunggu perkembangannya,” katanya singkat.
Isu Keterlibatan Bupati Sudewo Mencuat
Operasi di "Kota Pensiunan" ini pun langsung memicu spekulasi panas. Muncul pertanyaan besar apakah OTT kali ini turut menyeret orang nomor satu di Kabupaten Pati, yakni Bupati Sudewo.
Menanggapi kabar yang beredar mengenai keterlibatan Bupati Sudewo, Budi Prasetyo belum memberikan jawaban pasti dan hanya menjanjikan pembaruan informasi dalam waktu dekat.
“Ya, nanti kami akan update (beri tahu, red.) perkembangannya,” tegas Budi.
Baca Juga: Geger! Wali Kota Madiun Terjaring OTT KPK, Ratusan Juta Rupiah Disita
Ia memastikan bahwa KPK akan bersikap transparan mengenai siapa saja pihak yang diamankan dan menjalani pemeriksaan intensif setelah tiba di Jakarta.
“Nanti kami akan sampaikan,” tambahnya memastikan.
Kini, waktu terus berjalan bagi tim penyidik. Sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki batas waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang tertangkap—apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau sekadar saksi.
Masyarakat kini menanti, siapa saja yang akan mengenakan rompi oranye dalam pengumuman resmi KPK mendatang.
Berita Terkait
-
Senyum Immanuel Ebenezer Saat Jalani Sidang Dakwaan di Pengadilan Tipikor
-
Usai Didakwa Pemerasan Rp 70 Juta dan Gratifikasi Rp 3,3 Miliar, Noel: Saya Akui, Saya Bersalah
-
Geger! Wali Kota Madiun Terjaring OTT KPK, Ratusan Juta Rupiah Disita
-
Eks Wamenaker Noel Batal Minta Amnesti ke Prabowo: Nggak Mau Cengeng, Ngeri Jubir KPK Sinis
Terpopuler
- 10 Bulan di Laut, 4000 Marinir di Kapal Induk USS Gerald Ford Harus Ngantri Buat BAB
- 7 Bedak Compact Powder Anti Luntur Bikin Glowing Seharian, Cocok Buat Kegiatan Outdoor
- Kecewa Warga Kaltim hingga Demo 21 April, Akademisi Ingatkan soal Kejadian Pati
- 7 Rekomendasi Lipstik Terbaik untuk Kondangan, Tetap On Point Dibawa Makan dan Minum
- Cari Mobil Bekas untuk Wanita? Ini 3 City Car Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
Gempa 7,5 M Guncang Jepang, Peringatan Tsunami hingga 3 Meter Dikeluarkan
-
Respons Santai Jokowi Soal Pernyataan JK: Saya Orang Kampung!
-
Pemainnya Jadi Korban Tendangan Kungfu, Bos Dewa United Tempuh Jalur Hukum
-
Penembakan Massal Louisiana Tewaskan 8 Anak, Tragedi Paling Berdarah Sejak Awal Tahun 2024
-
Viral Tendangan Kungfu ke Lawan, Eks Timnas Indonesia U-17 Terancam Sanksi Berat
Terkini
-
Bareskrim Bongkar Gudang Ponsel Ilegal di Sidoarjo, Satu Truk Barang Bukti Disita
-
Sasar Pelanggan Kategori 2A, PAM Jaya Distribusikan Puluhan Toren untuk Ibu-ibu di Koja
-
Terisak Merasa Dikambinghitamkan, Ibam: Niat Bantu Nadiem Malah Dikriminalisasi 22 Tahun
-
Analis Masih Yakin Amerika Kalah Perang dengan Iran Meski dengan Bom
-
Terima Telepon PM Albanese, Prabowo Bahas Ekspor Pupuk Urea ke Australia
-
Warga Ciduk Pengguna Sabu Mondar-mandir saat Cari Ikan Sapu-sapu, Sempat Disuruh Tiduran di Got
-
LPG 12 Kg Melejit Rp228 Ribu, Pemprov DKI Perketat Pengawasan 'Eksodus' ke Gas Melon
-
Longsor Jadi Peringatan, DPRD DKI Percepat Pembenahan TPST Bantargebang
-
Pakar: Penegakan Hukum Jadi Kunci Tekan Rokok Ilegal
-
Rosan Roeslani Lapor ke Prabowo: Investasi Kuartal I 2026 Tembus Rp498,79 Triliun