Said Didu Ungkap Data Ngeri: Misi Utama Prabowo Rebut RI dari Cengkeraman Oligarki

Selain kedaulatan ekonomi, Said Didu juga menyoroti rapuhnya kedaulatan politik. Ia berpendapat bahwa hampir seluruh partai politik yang ada saat ini sudah berada di bawah kendali dan pengaruh oligarki.

Sebagai contoh, ia mengingatkan publik bagaimana sejumlah ketua umum partai politik pernah secara terbuka terlibat dalam promosi proyek Meikarta, yang di kemudian hari terbukti bermasalah dan merugikan ribuan konsumen.

Sikap diam partai politik terhadap isu-isu krusial yang menyangkut kepentingan publik, seperti proyek PIK 2, juga menjadi bukti nyata dari cengkeraman ini.

"Adakah ketua partai yang berteriak tentang PIK 2? Enggak ada satu pun," tegasnya.

Puncak dari apa yang disebutnya sebagai "penyanderaan" kedaulatan ini termanifestasi dalam pengesahan produk legislasi.

Said Didu secara spesifik menunjuk Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dan revisi UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) sebagai produk hukum yang melegitimasi kepentingan oligarki di atas kedaulatan rakyat.

“Jadi saya katakan Undang-Undang Cipta Kerja adalah Undang-Undang yang mengkudeta kedaulatan ekonomi rakyat ke oligarki," jelas Said Didu. (Tsabita Aulia)