- SBY khawatir eskalasi geopolitik global mendekati potensi Perang Dunia III, berbeda dengan pandangan Ade Marup Wirasenjaya.
- Ade menilai pandangan SBY terfokus pada aktor negara, mengabaikan peran penting aktor non-negara sebagai penyeimbang global.
- Ade menyoroti bahaya pengelolaan SDA Indonesia yang melimpah saat politik domestik terfragmentasi, mengarah perlunya membangun *strong state*.
Suara.com - Belum lama ini, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengutarakan kekhawatirannya terhadap situasi global saat ini. Menurutnya, eskalasi geopolitik dunia berada di ambang Perang Dunia III.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ade Marup Wirasenjaya, memiliki pandangan berbeda. Ia menilai situasi global saat ini tidak sepesimistis kekhawatiran yang disampaikan SBY.
“Saya tidak terlalu pesimis Perang Dunia III akan segera terjadi, karena saya membidiknya bahwa ada aktor-aktor lain yang saat ini juga membangun inisiasi, membangun kolaborasi, membangun petisi—jurnalis global, dokter global, NGO global,” kata Ade saat dihubungi Suara.com, Kamis (22/1/2026).
Menurut Ade, pandangan SBY sangat dipengaruhi perspektif seorang mantan pemimpin negara yang cenderung berfokus pada official actor atau perilaku negara dan para pengambil keputusan. Padahal, kata dia, saat ini telah terjadi pergeseran besar dalam struktur hubungan internasional.
Ade memaparkan bahwa struktur dunia kini memiliki tiga lapisan aktor. Pertama, official actor yang terdiri dari negara, kementerian luar negeri, menteri pertahanan, dan institusi negara lainnya.
Kedua, semi-official actor seperti pengusaha dan jurnalis. Ketiga, non-official actor yang mencakup masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, hingga gerakan keagamaan.
Keberadaan aktor-aktor non-negara inilah yang, menurut Ade, menjadi penyeimbang sekaligus pembangun solidaritas global—sesuatu yang tidak dimiliki secara masif pada era Perang Dunia I dan II.
“Struktur historis antara Perang Dunia I, II, dan hari ini juga sudah banyak bergeser,” ucapnya.
Ia menjelaskan, pergeseran itu terlihat jelas dari sisi media. Jika pada masa lalu media masih bersifat tradisional sehingga eskalasi konflik mudah terjadi, kini meskipun tetap ada media yang memanaskan situasi, banyak pula media dan gerakan berbasis kesadaran baru yang aktif mengusung isu perdamaian dan anti-perang.
Baca Juga: Rusdi Masse Dikabarkan Mundur dari NasDem, Bakal Merapat ke PSI?
“Jadi, kita harus membaca dari struktur historisnya juga. Tapi sekali lagi, ini tanpa mengurangi respek pada keresahan SBY, karena beliau memang mantan pemimpin kita yang mungkin khawatir dengan imbas perang terhadap Indonesia,” tuturnya.
Kepemilikan SDA Jadi Sorotan
Alih-alih ancaman Perang Dunia III, Ade justru menyoroti potensi bahaya lain yang dinilainya lebih relevan bagi Indonesia, yakni persoalan kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam (SDA).
Menurutnya, kondisi akan menjadi berbahaya jika suatu negara memiliki SDA yang melimpah, tetapi dibarengi dengan situasi politik domestik yang terpecah belah.
Ia mencontohkan kasus Venezuela dan Iran, di mana kekayaan minyak justru menjadi pintu masuk intervensi asing ketika kondisi internal negara rapuh dan masyarakatnya terfragmentasi.
“Kasus Venezuela, kasus Iran, itu memberitahukan kepada kita bahwa kalau suatu negara sumber daya alamnya—khususnya minyak—kaya, tetapi sisi politiknya sangat fragmentatif dan tercerai-berai, itu mudah dimasuki pihak eksternal,” tegasnya.
Pelajaran dari negara-negara tersebut, kata Ade, harus menjadi peringatan serius bagi Indonesia. Kekayaan alam seperti minyak, mineral, dan batu bara berpotensi menjadi bumerang jika masyarakat muak terhadap dinamika politik dalam negeri.
Berita Terkait
-
Rusdi Masse Dikabarkan Mundur dari NasDem, Bakal Merapat ke PSI?
-
Viral WNI Asal Tangerang Jadi Tentara AS, Harunya Perpisahan dengan Keluarga di Bandara
-
Mengapa Bank Indonesia Harus Dijaga dari Intervensi Politik?
-
Suami Wamendikti Stella Christie Kecelakaan Ski di AS, Alami Cedera Berat dan Dirawat di ICU
-
Perkuat Human Capital, Mendagri Tito Minta Daerah Manfaatkan Program Prioritas Nasional
Terpopuler
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- 5 Parfum Indomaret dengan Wangi Segar Tahan Lama, Cocok Dipakai saat Cuaca Panas
- 12 Promo Makanan Hari Kartini 2026, Diskon Melimpah untuk Rayakan Momen Spesial
Pilihan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
-
Merantau ke Kota Kecil, Danu Tetap Sulit Cari Kerja: Sampai Melamar Pawang Satwa
-
Purbaya Copot Febrio dan Luky dari Dirjen Kemenkeu
Terkini
-
Wacana Tarif Purbaya, Menhan Malaysia Tegas: Tak Ada Negara Bisa Kuasai Selat Malaka!
-
Resmi Disahkan! Panduan Lengkap UU PPRT: Apa yang Berubah bagi Majikan dan Pekerja?
-
Aiptu YS Diduga Jadi Broker Proyek Rp16 M di Bekasi, IPW Desak PTDH dan Tersangka
-
'Kiamat' Pandemi COVID-19 Bisa Terulang Jika Selat Hormuz Terus Diblokir Iran
-
Singgung Kasus Rocky Gerung, Todung Tak Yakin Saiful Mujani Berakhir di Pengadilan
-
Perintah 'Tembak Mati' Donald Trump: Selat Hormuz di Ambang Perang Terbuka!
-
Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Penyimpangan dan Pengelolaan Tambang
-
Bantargebang di Ambang Kolaps, DPRD DKI Desak Strategi Pengelolaan Sampah Segera Dieksekusi
-
Dikaitkan dengan Kasus Kuota Haji, Khalid Basalamah Tegaskan Tak Pernah Interaksi dengan Gus Yaqut
-
Gus Lilur Gaungkan 'Abuktor' di Muktamar NU 2026: Syarat Mutlak Pemimpin PBNU Bebas Korupsi