Mendikdasmen Abdul Mu'ti Ungkap Data: Banyak Anggota Dewan Lulusan Paket C

Suara.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mu’ti melontarkan pernyataan menarik dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Senayan.

Dia mengungkap, mayoritas anggota DPR RI adalah lulusan pendidikan nonformal seperti Paket C.

Hal itu diungkap Abdul Mu'ti saat rapat di DPR,  Selasa (21/1) pekan lalu.

Dalam forum tersebut, Mu’ti menyoroti vitalnya peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan program pendidikan kesetaraan dalam struktur pendidikan nasional.

Secara blak-blakan, Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa jalur pendidikan nonformal seperti Paket C bukanlah hal yang bisa dipandang sebelah mata.

Ia menyebutkan bahwa banyak figur publik, termasuk mereka yang kini duduk di kursi parlemen, merupakan produk dari sistem pendidikan kesetaraan tersebut.

“Paling banyak itu ya lulusan Paket C. Banyak juga anggota dewan yang lulusan Paket C," kata  Abdul Mu’ti.

Pernyataan tersebut seketika memicu gelak tawa dari para peserta rapat,.

Tapi di balik itu, terdapat pesan serius mengenai aksesibilitas pendidikan di Indonesia.

Baca Juga: Mendikdasmen Abdul Mu'ti: Sekolah di Sumbar-Sumut Mulai Normal 100 persen, di Aceh Baru 95 persen

Solusi Realistis di Tengah Tingginya Angka Putus Sekolah

Pernyataan Mu’ti bukan sekadar seloroh politik. Hal ini menjadi pembuka untuk membedah tantangan besar yang dihadapi Indonesia: angka putus sekolah yang masih memprihatinkan.

Menurut Mu’ti, keberadaan PKBM menjadi sangat krusial karena masih banyak anak bangsa yang tidak mampu menyelesaikan pendidikan formal di sekolah reguler.

Ia menganalisis, penyebab tingginya angka tidak sekolah di Indonesia bersifat multidimensional.

Masalahnya tidak hanya terpaku pada faktor ekonomi atau kemiskinan semata. Ada faktor kultural dan geografis yang sangat dominan, terutama di daerah-daerah terpencil.

"Misalnya persoalan pernikahan dini dan atau keterbatasan akses pendidikan terutama di wilayah-wilayah tertentu."

Ekspansi Layanan PKBM Hingga ke Luar Negeri

Melihat besarnya urgensi tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berencana melakukan langkah ekspansif.

Pemerintah tidak hanya akan memperkuat PKBM di dalam negeri, tetapi juga memperluas jangkauan layanan pendidikan nonformal ini hingga ke luar negeri untuk melayani warga negara Indonesia (WNI) yang berada di perantauan.

Fokus utama penguatan ini diarahkan pada program kesetaraan Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (setara SMA), yang akan diintegrasikan dengan berbagai kursus keterampilan (vocational skills).

Tujuannya agar lulusan PKBM tidak hanya mengantongi ijazah, tetapi juga memiliki keahlian yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini.

Sebagai bukti nyata efektivitas PKBM, Mu’ti menceritakan pengalamannya saat mengunjungi sebuah PKBM di Jawa Barat.

Ia melihat antusiasme masyarakat yang sangat besar terhadap pendidikan alternatif ini.

“Ya pesertanya ratusan dan paling banyak mengikuti Paket C," kata dia.

Penataan Administrasi dan Pengawasan BOP

Kendati memberikan dukungan penuh terhadap PKBM, Mendikdasmen juga memberikan catatan tegas terkait tata kelola.

Mengingat seluruh peserta program kesetaraan mendapatkan dukungan dana melalui Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP), Mu’ti tidak ingin ada celah untuk praktik kecurangan atau penyimpangan administrasi.

Pemerintah berkomitmen untuk melakukan penataan yang lebih ketat agar kualitas akademik pendidikan nonformal setara dengan pendidikan formal.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah praktik "loncat jenjang" yang sempat marak di masa lalu demi mendapatkan ijazah secara instan.

“Tidak boleh ada yang lompat-lompat jenjang. Kami pastikan soal itu."

Strategi Meningkatkan Rata-rata Lama Belajar

Langkah penguatan PKBM ini adalah bagian dari strategi besar pemerintah untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia, khususnya pada poin rata-rata lama belajar masyarakat.

Saat ini, Kemendikdasmen telah memperkuat struktur organisasinya dengan menghadirkan direktorat khusus yang menangani pendidikan informal dan nonformal.

Keberadaan direktorat ini diharapkan mampu mengoordinasikan berbagai program intervensi pendidikan agar lebih tepat sasaran.

Dengan PKBM yang lebih kuat dan terawasi, pemerintah optimis angka putus sekolah dapat ditekan secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.