Tok! Keponakan Prabowo Resmi Disetujui DPR RI Jadi Deputi Gubernur BI

Suara.com - DPR RI secara resmi menyetujui nama Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia atau BI. Hal itu disepakati dalam Rapat Paripurna ke-12 yang digelar DPR RI hari ini.

Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu sebelumnya telah setujui oleh Komisi XI DPR RI usai melewati fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan yang digelar.

Pengambilan keputusan kemudian diambil oleh Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa selaku pimpinan Rapat Paripurna.

"Sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat apakah laporan Komisi XI DPR RI terhadap hasil uji kelayakan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia tersebut dapat disetujui?," tanya Saan dalam rapat.

"Setuju," jawab kompak anggota dewan yang hadir.

Usai disetujui, Thomas lantas diperkenalkan di depan anggota dewan dalam ruang rapat paripurna DPR RI.

Sebelumnya, Komisi XI DPR RI resmi menetapkan Thomas A.M. Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih untuk menggantikan Yuda Agung yang mengundurkan diri.

Keputusan ini diambil secara musyawarah mufakat oleh seluruh fraksi dalam rapat pleno internal yang digelar usai uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (26/1/2026).

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyatakan bahwa seluruh delapan kelompok fraksi (poksi) hadir lengkap dan memberikan persetujuan tanpa catatan atau keberatan sama sekali.

Baca Juga: Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI, Apa yang Terjadi saat Independensi Bank Sentral Hilang?

"Telah dilakukan kesepakatan melalui proses musyawarah mufakat, dan kemudian dimasukkan dalam rapat internal di Komisi XI, bahwa diputuskan yang menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia, pengganti Bapak Yuda Agung yang mengundurkan diri, adalah Bapak Thomas A.M. Djiwandono," ujar Misbakhun.

Ia menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan berlangsung sekitar 30 menit. Thomas dinilai sebagai figur yang dapat diterima oleh semua partai politik dan menunjukkan kapasitas profesional yang mumpuni, terutama dalam memaparkan pentingnya harmonisasi kebijakan.

"Pertimbangannya bahwa Bapak Thomas adalah figur yang bisa diterima oleh semua partai politik. Figur Bapak Thomas tadi juga menjelaskan dengan sangat bagus soal bagaimana perlunya membangun sinergi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, sehingga memberikan penguatan terhadap pertumbuhan ekonomi itu seperti apa," jelasnya.

Menanggapi pertanyaan mengenai hubungan kekeluargaan Thomas dengan Presiden Prabowo Subianto, Misbakhun menegaskan bahwa mekanisme kerja di Bank Indonesia bersifat kolektif kolegial, sehingga kebijakan tidak ditentukan oleh individu secara tunggal.

Ia juga memuji komitmen profesionalisme yang ditunjukkan Thomas dalam pernyataan penutupnya.

"Bahwa fakta Pak Thomas keponakan, itu iya. Tapi dia tadi sangat profesional menjelaskan tentang bagaimana kebijakan-kebijakan itu diambil dalam sebuah proses, sehingga kalau menurut saya isu itu bisa dikesampingkan. Profesionalisme menjadi salah satu hal yang kuat yang ingin beliau jaga," tegasnya.

Terkait kekhawatiran minimnya rekam jejak Thomas di bidang moneter, Misbakhun menilai latar belakang Thomas di bidang fiskal justru akan menjadi kekuatan yang saling melengkapi dalam Dewan Gubernur BI.