News / Nasional
Rabu, 28 Januari 2026 | 11:08 WIB
Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih Thomas Djiwandono memberi salam saat mengikuti Rapat Paripurna DPR ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026). [ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto]
Baca 10 detik
  • Kekosongan Wakil Menteri Keuangan memicu spekulasi reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto.
  • Pengamat politik menilai kursi kosong dapat menjadi pemicu evaluasi kinerja dan penataan ulang posisi menteri lain.
  • Keputusan reshuffle besar atau minimal sepenuhnya bergantung pada pertimbangan dan langkah yang diambil oleh Presiden.

Suara.com - Kekosongan jabatan Wakil Menteri Keuangan usai ditinggal Thomas Djiwandono yang memilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia bisa menjadi pintu masuk bagi Presiden Prabowo Subianto untuk merombak kabinet atau reshuffle.

Pengamat politik, Arifki Chaniago, mengatakan dalam politik, kursi kosong jarang berhenti sebagai urusan teknis. Kursi kosong justru sering menjadi bola liar yang memicu evaluasi ke pos lain.

Kekosongan jabatan di Kementerian Keuangan mungkin saja merembet, membuka peluang terjadinya reshuffle secara besar-besaran, namun mungkin juga tidak. Arifki menegaskan hal tersebut bergantung terhadap keputusan Prabowo

Menurutnya jika Prabowo memilih langkah minimal, penggantian bisa berhenti di level wakil menteri. Sebaliknya, jika presiden menilai ada sektor lain yang perlu diperkuat, reshuffle menteri lain menjadi opsi yang rasional.

“Ini momentum yang sering disebut sebagai sekalian berbenah. Presiden bisa saja memanfaatkan satu kursi kosong untuk menata ulang lebih dari satu pos,” kata Arifki dalam keterangannya kepada Suara.com, Rabu (28/1/2026).

Kekinian isu reshuffle semakin nyaring. Menurut Arifki hal tersebut tidak terlepas dari usia kabinet yang memasuki fase pembuktian pada tahun ini.

Menurut Arifki fase pembuktian membuat toleransi terhadap kinerja anggota kabinet yang tidak optimal cenderung menurun.

“Di tahun pembuktian, satu masalah jarang diperlakukan sebagai masalah tunggal. Biasanya dibaca sebagai bagian dari gambaran besar,” kata Arifki.

Kendati reshuffle sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden, Arifki membaca kursi kosong sepeninggalan Thomas akan membuat panas dingin bagi menteri lain.

Baca Juga: Lewat Paripurna DPR, Thomas Djiwandono Resmi Jadi Deputi Gubernur BI

Mengingat peluang pintu masuk reshuffle dari kekosongan jabatan wamenkeu tetap memungkinkan.

“Tapi yang jelas, kursi kosong Wamenkeu sudah cukup untuk menggoyang radar politik. Dari situ, tafsir reshuffle ke menteri lain menjadi wajar,” kata Arifki.

Load More