News / Nasional
Selasa, 03 Februari 2026 | 11:00 WIB
Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto. (Suara.com/Bagaskara Isdiansyah)
Baca 10 detik
  • Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tegaskan ambang batas parlemen penting untuk penguatan sistem presidensial.
  • PDIP sedang mengkaji besaran ideal ambang batas parlemen demi menjaga stabilitas politik dan konsolidasi demokrasi.
  • PAN mengusulkan penghapusan ambang batas parlemen agar aspirasi jutaan pemilih dapat terwakili di DPR RI.

Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menggarisbawahi pentingnya kebijakan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam sistem politik Indonesia.

Hal tersebut disampaikannya dalam dialog strategis bersama media massa usai memimpin rapat konsolidasi internal PDI Perjuangan Kalimantan Timur di Samarinda, Senin (2/2/2026) kemarin.

Ia menegaskan, bahwa ambang batas parlemen bukan sekadar angka, melainkan instrumen krusial untuk menjaga efektivitas sistem pemerintahan.

Menurutnya, keberadaan ambang batas sangat diperlukan guna memperkuat sistem presidensial yang dianut Indonesia serta mempercepat proses konsolidasi demokrasi.

"Parliamentary threshold tetap diperlukan dalam rangka konsolidasi demokrasi dan meningkatkan penguatan sistem presidensial tersebut. Hanya berapa besarannya, PDI Perjuangan masih melakukan kajian," ujar Hasto dalam keterangannya dikutip, Selasa (3/2/2026).

Kekinian, kata dia, PDIP tengah melakukan kajian mendalam untuk merumuskan angka yang ideal bagi ambang batas parlemen pada pemilu mendatang agar tetap menjamin representasi rakyat namun tetap menjaga stabilitas politik di parlemen.

Selain isu nasional, Hasto juga menyoroti berbagai isu hangat lainnya, termasuk pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan peran kader partai di daerah.

Ia menginstruksikan kader PDI Perjuangan di legislatif untuk tetap berani bersikap kritis, terutama dalam mengawal kebijakan pendidikan gratis agar tepat sasaran bagi rakyat yang membutuhkan.

"Jangan takut memperjuangkan kebenaran. Kader partai harus turun ke bawah dan menempatkan skala prioritas pada pembelaan terhadap rakyat yang tertinggal," tegas Hasto didampingi jajaran DPD PDIP Kaltim.

Baca Juga: PAN Dukung Ambang Batas Parlemen Dihapus Hingga Usul Fraksi Dibatasi

Lebih lanjut, Hasto mempertegas komitmen ekologi partai melalui "Gerakan Merawat Pertiwi".

Ia mengajak para jurnalis dan masyarakat luas untuk peduli pada lingkungan, dimulai dari hal-hal sederhana seperti menanam biji buah sisa konsumsi.

"Dari biji-bijian yang kecil pun, kita sebenarnya bisa menciptakan oksigen bagi kehidupan. Caranya dengan mengumpulkan biji-bijian tersebut, membiarkannya dalam suhu kamar atau atmosfer yang sesuai hingga tumbuh tunasnya. Bayangkan jika setiap orang mau menanam pohon, bahkan dimulai dari biji sisa makanan saja, kita pasti bisa menghijaukan kembali Indonesia,” pungkasnya.

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyoroti persoalan limbah radioaktif yang terpapar pada udang ekspor di Cikande, Kabupaten Serang, Banten. [Suara.com/Bagaskara]

Sebelumnya, Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungannya terhadap penghapusan ambang batas, baik untuk parlemen (parliamentary threshold) maupun pemilihan presiden (presidential threshold).

Hal ini bertujuan agar jutaan suara pemilih dalam pemilihan umum tidak terbuang sia-sia.

Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno, menjelaskan bahwa keberadaan ambang batas selama ini menghalangi aspirasi masyarakat untuk tersampaikan di tingkat nasional karena partai yang mereka pilih gagal memenuhi syarat persentase minimal.

Load More