- Peserta JKN segmen PBI nonaktif dapat aktivasi melalui Dinas Sosial atau dibantu Fasilitas Kesehatan setempat untuk koordinasi dengan Kemensos.
- Penonaktifan ini merupakan bagian dari pemutakhiran data oleh pemerintah agar bantuan negara bagi peserta PBI lebih tepat sasaran.
- Faskes wajib melayani pasien darurat JKN, termasuk PBI nonaktif, karena pelayanan darurat tidak boleh terhambat administrasi kepesertaan.
Suara.com - Bagi masyarakat peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang mendapati status kepesertaannya tidak aktif, kini tidak perlu risau.
BPJS Kesehatan menegaskan bahwa proses aktivasi kembali dapat dilakukan dengan mudah melalui Dinas Sosial (Dinsos) atau dibantu oleh Fasilitas Kesehatan (Faskes) setempat.
Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menjelaskan bahwa langkah pertama yang harus dilakukan peserta adalah melapor ke instansi terkait. Kemudahan akses ini diberikan agar masyarakat tetap mendapatkan hak layanan kesehatan saat dibutuhkan.
"Yang pertama, mendatangi Dinas Sosial. Jadi, peserta yang tidak aktif bisa segera datang ke Dinsos atau sebenarnya bisa melalui Faskes. Puskesmas atau klinik itu bisa membantu peserta sakit untuk bisa segera menghubungi ke Dinas Sosial," ucap Rizzky Anugerah kepada wartawan di Jakarta, Jumat (6/2/2026).
Setelah laporan diterima, Rizzky menambahkan bahwa pihak Dinas Sosial akan berperan sebagai jembatan menuju pemerintah pusat.
"Setelah mendatangi Dinas Sosial, ujar Rizzky, pihak Dinas Sosial selanjutnya akan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk proses verifikasi kepesertaan sebelum pengaktifan dilakukan."
Mengapa Kepesertaan Bisa Nonaktif?
Ternyata, penonaktifan ini merupakan bagian dari langkah besar pemerintah dalam pemutakhiran data. Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, sebelumnya mengungkapkan bahwa perubahan status kepesertaan PBI-JK bertujuan agar bantuan negara lebih tepat sasaran.
Gus Ipul—sapaan akrabnya—menjelaskan bahwa pemutakhiran data dilakukan untuk memastikan kepesertaan dialihkan kepada warga yang benar-benar membutuhkan. Berdasarkan data Kemensos, proses ini sudah berjalan sejak tahun lalu. Kabar baiknya, sebanyak 25 ribu peserta yang memenuhi kriteria telah berhasil direaktivasi kembali.
Baca Juga: Kemenkes Minta Jangan Lagi Ributkan BPJS PBI: RS Harus Tetap Layani Pasien
Syarat Reaktivasi: Masuk dalam Desil 1-4
Pemerintah memberikan jaminan bagi warga yang memang layak menerima bantuan. Jika peserta yang dinonaktifkan terbukti berhak dan masuk dalam kategori Desil 1-4 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), maka statusnya bisa diaktifkan kembali melalui pemda setempat.
"Dalam rangka pembiayaan itu, pemerintah bertanggung jawab, kalau dia memang dari keluarga yang berada di Desil 1 sampai Desil 4 atau keluarga yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai keluarga yang memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan, akan kita bantu prosesnya," tegas Mensos.
Dengan adanya mekanisme ini, masyarakat diharapkan lebih proaktif memeriksa status kepesertaannya dan tidak ragu meminta bantuan ke Puskesmas atau Dinas Sosial jika menemui kendala pada kartu JKN-PBI mereka.
Tak Boleh Tolak pasien termasuk PBI Nonaktif
BPJS Kesehatan menegaskan rumah sakit tidak boleh menolak pasien yang membutuhkan penanganan darurat, termasuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan status Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang sedang tidak aktif.
Berita Terkait
-
11 Juta Peserta BPJS PBI Dinonaktifkan, PDIP: Keselamatan Rakyat Tak Boleh Dikalahkan Birokrasi!
-
Jika BPJS Mati Rumah Sakit Dilarang Tolak Pasien Darurat, Ini Penjelasan Mensos!
-
Pasien Kronis Terancam Buntut Masalah PBI BPJS, DPR: Hak Kesehatan Tak Boleh Kalah Oleh Prosedur
-
Kemenkes Minta Jangan Lagi Ributkan BPJS PBI: RS Harus Tetap Layani Pasien
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Sambut HUT PDIP ke-53, Atribut Soekarno Run 2026 Resmi diluncurkan di GBK
-
Pramono Targetkan Inflasi Jakarta 2026 Jinakkan Angka Nasional
-
Polda Metro Bongkar Jaringan Perdagangan Anak di Jakarta Barat! Empat Balita Berhasil Diselamatkan
-
Timnas Futsal Melaju ke Final Piala Asia 2026, Bahlil Lahadalia: Ah Paten Itu!
-
Benarkah Beras dan Rokok Penentu Garis Kemiskinan Warga Jakarta?
-
Tak Mau Ingkari Putusan Munas Golkar, Bahlil Tegaskan Bakal Dukung Prabowo-Gibran hingga Selesai
-
Waketum PAN Ingin Prabowo Dipasangkan Dengan Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Doa Saja
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Dari Dua Kali Jadi Sekali? MBG Lansia Berpotensi Ikut Skema Rp10 Ribu per Porsi
-
Soal Prabowo Dua Periode, Dasco: Kita Lihat Kepuasaan Masyarakat pada Program Periode Pertama