- Ratusan guru madrasah swasta PGMI berunjuk rasa di Gedung DPR RI pada Rabu, 11 Februari 2026.
- Tuntutan utama meliputi penghapusan diskriminasi, kuota PPPK, dan kelancaran pembayaran sertifikasi guru.
- Perwakilan PGMI telah audiensi dengan Komisi VIII DPR RI untuk menyampaikan tuntutan kesejahteraan guru madrasah.
Suara.com - Ratusan guru madrasah swasta yang tergabung dalam Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia (PGMI) menggelar aksi damai di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (11/2/2026). Aksi ini menuntut peningkatan kesejahteraan dan pengakuan status setara dalam sistem pendidikan nasional.
Dalam aksinya, para guru menyampaikan empat tuntutan utama kepada pemerintah:
- Menghapus diskriminasi terhadap guru madrasah swasta.
- Membuka kuota penempatan dalam seleksi PPPK.
- Memastikan kelancaran pembayaran tunjangan sertifikasi.
- Menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait penyelenggaraan pendidikan dan kesejahteraan guru madrasah.
Para guru dari seluruh Indonesia, termasuk yang berasal dari luar DKI Jakarta, rela menempuh perjalanan jauh ke ibu kota demi menyuarakan harapan mereka.
Dewi, salah satu perwakilan guru dari Banjarnegara, Jawa Tengah, mengungkapkan keprihatinannya atas nasib rekan-rekannya yang telah mengabdi puluhan tahun namun belum mendapatkan kesejahteraan layak.
"Kami datang jauh-jauh menuntut keadilan kepada Bapak Presiden. Kami ingin guru madrasah disejahterakan, diangkat menjadi PPPK, dan mohon segera diterbitkan Inpres-nya," ujar Dewi.
Mereka berharap Presiden sebagai kepala negara dapat mengambil langkah konkret melalui kewenangannya dalam menentukan kebijakan. Dewi menambahkan:
"Kami hanya ingin menuntut kepada Bapak Presiden sebagai kepala negara yang punya wewenang atas semua kebijakan. Kami hanya ingin guru madrasah disejahterakan, kami ingin guru madrasah di-P3K-kan, Pak Presiden mohon di-Inpres-kan."
Hingga berita ini diturunkan, aspirasi mereka mendapat respons positif dari parlemen. Pimpinan Komisi VIII DPR RI telah menerima audiensi dari perwakilan PGMI. Sebanyak 30 guru dari berbagai kabupaten dijadwalkan masuk ke Gedung DPR pada pukul 12.00 WIB untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
Saat ini, aksi unjuk rasa masih berlangsung hingga audiensi selesai dilakukan.
Baca Juga: Kapolda Metro ke Anggota: Jangan Sakiti Hati Masyarakat, Satu Kesalahan Bisa Hapus Seluruh Prestasi!
Reporter: Dinda Pramesti K
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Rekomendasi Merk Rice Cooker yang Awet dan Bagus untuk Pemakaian Jangka Panjang
- Feng Shui Rumah Menghadap Utara, Lakukan 4 Tips Ini agar Energi Seimbang dan Bawa Hoki
- TNI Mau Ambil Alih Kamtibmas? TB Hasanuddin: Itu Tugas Polri
- 5 Pilihan HP Samsung RAM 12 GB Agustus 2026, Performa Ngebut Anti Lag
- Warga Teror Pekerja Stadion Sudiang, Pembangunan Tribun Selatan Terpaksa Ditinggalkan
Pilihan
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
Terkini
-
Bank Sumsel Babel Tebar Promo HUT RI, Jajan Cukup Bayar Rp1.945 dengan QRIS BSB Mobile
-
Cashback Jadi Andalan Luna Maya Saat Belanja, Sudah Kumpulkan Hingga Rp 1,6 Juta
-
Bank Sumsel Babel Perluas Layanan, 624 Prajurit Yonif TP 893 Kini Punya Akses Perbankan
-
Dari Sekolah hingga UMKM, Internet Mengubah Kehidupan Warga di Daerah 3T
-
Karhutla Sumsel Makin Sulit Dikendalikan, Hujan Buatan Terkendala Awan
-
Karhutla Sumsel Makin Sulit Dipadamkan, Sumber Air Mulai Jadi Masalah
-
Viral Tukang Cukur di Rancabungur Dimarahi Karena Belum Pasang Bendera, Ini Kata Camat
-
Bintang-bintang Legendaris Liga Inggris akan Saling Berhadapan di GBK, Catat Waktunya
-
Yenti Garnasih Bongkar Indikasi TPPU Febrie dan Luruskan Istilah Kriminalisasi
-
Polisi Temukan Bukti Permulaan, Kasus Kematian Sutrimo Naik ke Tahap Penyidikan Pidana