Israel Resmi Gabung BoP, Pakar UGM Sebut Indonesia Terjebak Diplomasi 'Coba-Coba' Berisiko Tinggi

"Jika alasannya mencoba dulu lalu keluar, itu artinya pemikiran belum matang. Ini adalah spekulasi dengan pertaruhan besar," terangnya.

Munjid memperingatkan bahwa keterlibatan Indonesia bukan sekadar soal kehadiran fisik, melainkan adanya ikatan perjanjian dan komitmen finansial yang sangat besar. Ia menyoroti beban anggaran triliunan rupiah yang tetap harus dipenuhi sebagai konsekuensi dari kesepakatan internasional tersebut.

"Ada pertaruhan citra Indonesia di panggung global dan beban anggaran yang tidak kecil," ucapnya.

Lemahnya Posisi Tawar Indonesia

Munjid meragukan kemampuan Indonesia dalam memengaruhi kebijakan BoP, meskipun bergabung bersama aliansi negara Islam lainnya seperti Arab Saudi, Turki, dan Qatar. Menurutnya, BoP bukanlah organisasi yang mengedepankan kesetaraan anggota, melainkan lembaga yang sangat sentralistik.

"BoP bukan lembaga demokratis. Tidak ada prinsip kesetaraan karena keputusan akhir berada di tangan board member, dan yang paling menentukan adalah Donald Trump," paparnya.

Ia menambahkan bahwa peran Donald Trump hampir bersifat absolut, mulai dari penentuan kebijakan strategis hingga pengelolaan anggaran. Hak veto yang dimiliki Trump membuat usulan negara anggota, termasuk Indonesia, rentan dibatalkan secara sepihak.

"Jika usulan sudah disepakati board member tapi Trump tidak setuju, ia bisa membatalkannya karena memiliki hak penuh. Saya tidak menaruh harapan banyak dari keterlibatan Indonesia di Board of Peace ini," pungkas Munjid.

Baca Juga: SBY Minta Pemerintah Dalami Aturan Board of Peace Sebelum Bayar Iuran Rp17 Triliun