BNPT Tangkap 230 Orang Terkait Pendanaan Terorisme

Fenomena ini, lanjutnya, menimbulkan tantangan terhadap kerangka hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme masih mensyaratkan adanya motif ideologi, politik, atau ancaman terhadap keamanan negara dalam mendefinisikan terorisme.

“Jika suatu tindakan kekerasan tidak terbukti memiliki tujuan politik atau afiliasi ideologis, maka cenderung dikategorikan sebagai kriminal umum, meskipun dampaknya menimbulkan ketakutan kolektif,” ujarnya.