- Pengamat Bonatua Silalahi menggugat sengketa ijazah Presiden Jokowi karena menerima dokumen awal yang tersembunyi sembilan poin penting.
- Saat mediasi KIP, Bonatua diupayakan dibujuk agar hanya dirinya yang melihat dokumen ijazah tanpa publikasi luas.
- Melalui sengketa yang alot, sembilan poin data teknis ijazah yang disensor akhirnya berhasil dibuka untuk publik.
Upaya dibujuk dan dirayu ini diakui Bonatua terjadi secara langsung di ruang mediasi. Pihak-pihak terkait mencoba mencari jalan tengah yang tidak mengharuskan data tersebut terbuka bagi masyarakat luas.
"Kita dibujuk dan dirayu supaya hanya saya yang melihat," ungkap Bonatua mengenai momen di tahap mediasi tersebut.
Tawaran tersebut ditolak karena ia menganggap informasi mengenai ijazah seorang kepala negara adalah milik publik, bukan konsumsi pribadi pemohon.
Terbukanya 'Kotak Pandora' Ijazah Jokowi
Setelah melewati proses persidangan sengketa informasi yang panjang dan alot, desakan Bonatua akhirnya membuahkan hasil.
Pihak berwenang akhirnya bersedia membuka sembilan poin yang sebelumnya ditutupi.
Hal ini dianggap sebagai kemenangan bagi transparansi informasi di Indonesia, mengingat status dokumen tersebut yang sempat menjadi polemik di berbagai lapisan masyarakat.
Data yang kini telah dibuka secara lengkap tersebut mencakup rincian teknis yang sebelumnya menjadi misteri, mulai dari nomor blangko hingga tanda tangan pejabat terkait pada masa itu.
Bonatua mengibaratkan terbukanya data ini sebagai sebuah pengungkapan besar yang selama ini tersimpan rapat.
Baca Juga: Ijazah Jokowi Tanpa Sensor Akhirnya Dirilis, Drama Berjilid-jilid Segera Berakhir?
"Akhirnya dibuka seperti kotak pandora," kata Bonatua.
Transparansi Informasi dan Kepentingan Publik
Langkah Bonatua Silalahi dalam mengejar keterbukaan informasi ini menyoroti pentingnya fungsi Komisi Informasi Pusat dalam menjembatani hak warga negara terhadap data pemerintah.
Meskipun sempat diwarnai dengan upaya dibujuk agar informasi tetap terbatas, hasil akhir dari sengketa ini menunjukkan bahwa mekanisme hukum di KIP dapat menjadi saluran bagi masyarakat untuk mendapatkan kebenaran administratif.
Kini, dokumen ijazah yang telah dibuka secara lengkap tersebut menjadi bukti otentik yang dapat diakses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, mengakhiri spekulasi mengenai poin-poin yang sebelumnya sempat disembunyikan dari pandangan publik.
Berita Terkait
-
Ijazah Jokowi Tanpa Sensor Akhirnya Dirilis, Drama Berjilid-jilid Segera Berakhir?
-
Saksi Ahli Berbalik Arah! Mohamad Sobary Dukung Roy Suryo Cs dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Jadi Saksi Ahli Dokter Tifa Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Din Syamsuddin Diperiksa Selama 4 Jam
-
Polda Metro Jaya Bakal Kembalikan Berkas Perkara Tudingan Ijazah Palsu Usai Periksa Jokowi di Solo
-
Profil Bonatua Silalahi, Peneliti yang Ungkap Salinan Ijazah Jokowi di KPU
Terpopuler
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
- 5 Motor Teririt untuk Buruh dan Pelajar, Dompet Tetap Aman Meski Pakai Pertamax
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
Pilihan
-
Kabar Duka! Legenda Persija Si Macan Betawi Tan Liong Houw Tutup Usia
-
Takut PHK, Prabowo Putuskan Harga LNG untuk Industri USD 13/MMBTU
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
Terkini
-
Taruna Akmil akan Dampingi Siswa Sekolah Rakyat Belajar Mandiri di Asrama Selama 5 Hari
-
Tak Lagi 'Macan Ompong', RUU HAM Beri Komnas HAM Kewenangan Penyidikan
-
Menuju Kota Global, Jakarta Kejar Target Bebas Buang Air Sembarangan
-
Jangan Terkecoh! Pendakian Gunung Merapi Masih Ditutup, Abaikan Ajakan di Medsos
-
Jadi Otak Penyekapan, Bos Percetakan di Senen Perintahkan Anak Buah Pasung Kaki Korban
-
Bertemu Dony Oskaria, KPK Minta Pejabat BUMN Bandel Tak Lapor LHKPN Disanksi
-
Gelar Budaya Jokowi Disorot, Dinilai Jadi 'Senjata' Politik Incar Masyarakat Paternalistik
-
Satu Tahun Menuju 5 Abad, Apakah Jakarta Sudah Layak Kota Global?
-
Sekjen Golkar: Pasar Tak akan Goyang Hanya Karena Gaya Pidato Prabowo
-
Rp1,1 Triliun Anggaran Pendidikan Jakarta Tak Terserap, DPRD: Harusnya Bisa untuk Sekolah Gratis