5 Fakta Heboh Rumah Jokowi Dilabeli 'Tembok Ratapan Solo' di Google Maps

“Ya, saya sudah tahu. Enggak tahu Bapak sudah tahu apa belum ya,” ujarnya.

Namun, Syarif belum bisa memastikan apakah Jokowi sendiri sudah mendengar kabar mengenai penamaan unik itu. Secara personal, Syarif mengaku tidak merasa tersinggung dengan label tersebut dan menanggapinya dengan santai.

4. Larangan Aksi Meratap di Area Hunian Pribadi

Guna menyikapi fenomena sejumlah warga yang mulai mencoba meniru aksi teatrikal dalam video yang tengah viral belakangan ini, AKBP Syarif Fitriansyah selaku ajudan pribadi mengeluarkan himbauan tegas kepada masyarakat luas agar menahan diri dan tidak melakukan aksi 'meratap' atau tindakan serupa di depan pintu gerbang kediaman tersebut.

Dalam keterangannya, ia memberikan penekanan bahwa rumah yang berlokasi di kawasan Sumber itu merupakan hunian domestik atau tempat tinggal pribadi milik Bapak Joko Widodo dan Ibu Iriana, sehingga secara fungsional sangatlah berbeda dengan situs religi, monumen sejarah, ataupun objek wisata publik sebagaimana persepsi keliru yang terbangun akibat penamaan sepihak di platform digtal.

5. Tidak Ada Pembatasan Akses bagi Pengunjung

Walaupun gelombang popularitas digital telah mengubah citra rumah di Jalan Kutai Utara itu menjadi sebuah spot yang sangat viral di media sosial, hal tersebut tidak lantas membuat pihak keamanan memperketat penjagaan atau membatasi ruang gerak warga.

Syarif menegaskan bahwa tidak akan ada larangan khusus bagi masyarakat yang ingin lewat atau mengunjungi area tersebut, sehingga suasana di sekitar lokasi tetap kondusif sebagaimana biasanya.

Dinamika keramaian di kediaman mantan orang nomor satu di Indonesia ini sebenarnya bukanlah hal baru, terhitung sejak beliau kembali ke Solo pada akhir Oktober 2024, rumah itu telah menjadi magnet bagi masyarakat umum maupun jajaran politikus yang ingin bersilaturahmi dan hingga saat ini akses tetap dibuka secara normal tanpa pengamanan yang berlebihan. (Tsabita Aulia)

Baca Juga: ICW Sebut Wacana Jokowi Kembalikan UU KPK 2019 sebagai Upaya 'Cuci Tangan'