- AKBP Catur Setiawan ditunjuk sebagai Plh Kapolres Bima Kota menggantikan AKBP Didik Putra Kuncoro.
- Penunjukan ini kontroversial karena Catur pernah positif narkoba jenis sabu pada tes urine tahun 2017 di Maluku Utara.
- Polri menegaskan penunjukan ini bersifat sementara sambil menunggu proses hukum dan pejabat definitif.
Suara.com - Penunjukan AKBP Catur Setiawan sebagai Pelaksana Harian atay Plh. Kapolres Bima Kota menggantikan AKBP Didik Putra Kuncoro menuai sorotan. Pasalnya, perwira tersebut tercatat pernah positif mengonsumsi narkotika jenis sabu saat berdinas di Maluku Utara.
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengklaim penunjukan Catur telah melalui pertimbangan dan mekanisme internal di Polda Nusa Tenggara Barat (NTB).
"Dengan menimbang berbagai pertimbangan dan mekanisme yang tentunya sudah dilalui, maka ini sifatnya pengganti, Pelaksana Harian," ujar Trunoyudo kepada wartawan, Kamis (19/2/2026).
Menurut Trunoyudo, jabatan Catur bersifat sementara, menyusul proses hukum terhadap eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus narkotika.
"Pasca adanya dugaan pelanggaran dan kemudian pasca tindakan yang dilakukan oleh Polda NTB dan Propam dan Bareskrim. Maka nanti perkembangannya tentu akan disampaikan oleh Polda NTB," jelasnya.
Catatan internal menunjukkan, saat masih berpangkat AKP dan menjabat Kasat Reserse Narkoba Polres Ternate, Catur pernah menjalani tes urine pada 4 Mei 2017 oleh Biddokes Polda Maluku Utara dan dinyatakan positif sabu.
Atas temuan itu, ia dijatuhi sanksi disiplin oleh Kapolda Maluku Utara Brigjen Dwi Apriyanto. Catur sempat dicopot dari jabatan, namun kemudian kembali berdinas di tempat lain.
Kini, di tengah upaya pemulihan institusi pasca kasus narkoba yang menjerat Kapolres sebelumnya, penunjukan Catur sebagai Plh ditegaskan Mabes Polri hanya bersifat sementara sambil menunggu pejabat definitif.
Baca Juga: Fakta Baru: Selain Narkoba, AKBP Didik Terbukti Lakukan Penyimpangan Seksual
Berita Terkait
-
Fakta Baru: Selain Narkoba, AKBP Didik Terbukti Lakukan Penyimpangan Seksual
-
Tok! Eks Kapolres Bima AKBP Didik Resmi Dipecat Buntut Kasus Narkoba
-
Politisi PDIP Sentil Jokowi Soal Revisi UU KPK: Sebagai Mantan Presiden Tanggung Jawab Itu Tetap Ada
-
Kompolnas: Peluang AKBP Didik Dipecat Sangat Besar, Sidang Etik Uji Ketegasan Polri
-
Jejak Bandar E dan 'Nyanyian' Kasat: Bagaimana Narkoba Mengakar di Pucuk Pimpinan Polisi Bima Kota?
Terpopuler
- 6 HP 5G Terbaru Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Jempolan
- Aksi Ngamen di Jalan Viral, Pinkan Mambo Ngaku Bertarif Fantastis Setara BLACKPINK
- Proyek 3 Triliun Dimulai: Makassar Bakal Kebanjiran 200 Ton Sampah dari Maros dan Gowa Setiap Hari
- Berapa Gaji Pratama Arhan? Kini Dikabarkan Bakal Balik ke Liga 1
- Banyak Banget, Intip Hampers Tedak Siten Anak Erika Carlina
Pilihan
-
Hizbullah Klaim Hancurkan Kapal Militer Israel Sebelum Serang Lebanon
-
Jusuf Kalla Mau Laporkan Rismon Sianipar ke Polisi! Ini Masalahnya
-
Di Balik Lahan Hindoli, Seperti Apa Perkebunan yang Jadi Lokasi 11 Sumur Minyak Ilegal?
-
Traumatik Mendalam Jemaat POUK Tesalonika Tangerang: Kebebasan Beribadah Belum Terjamin?
-
'Ayah, Ayah!' Tangis Histeris Keluarga Pecah saat Jenazah 3 Prajurit TNI Gugur Tiba di Tanah Air
Terkini
-
Geger! Saiful Mujani Serukan "Gulingkan Prabowo": Dinasihati Nggak Bisa, Bisanya Hanya Dijatuhkan
-
Sebut Indikasi Kecelakaan Kalideres Murni Musibah, Kadispenad Pastikan Pemeriksaan Tetap Dilakukan
-
Update Gempa M 7,6: Nyaris Seribu Gempa Susulan Guncang Maluku Utara
-
Hizbullah Klaim Hancurkan Kapal Militer Israel Sebelum Serang Lebanon
-
AS-Israel Gempur Wilayah Iran: 15 Orang Tewas, Pasukan IRGC Gugur dan Pilot F-15E Dicari
-
Spesifikasi Pesawat A-10 Thunderbolt II 'Warthog' Milik AS, Hancur Ditembak Iran
-
Gembira Dihampiri Kasatgas PRR, Asa Penyintas di Desa Sekumur Kembali Menyala
-
Polda Riau Bongkar Mafia Solar Subsidi di Pelalawan dan Inhil, Hak Rakyat Kecil Terselamatkan
-
Di momen Ramadhan, Jusuf Kalla mengadakan sejumlah pertemuan dengan beberapa pihak
-
Siasat Cegah Defisit, JK Sarankan Pemerintah Evaluasi Anggaran dan Kurangi Subsidi