- AKBP Catur Setiawan ditunjuk sebagai Plh Kapolres Bima Kota menggantikan AKBP Didik Putra Kuncoro.
- Penunjukan ini kontroversial karena Catur pernah positif narkoba jenis sabu pada tes urine tahun 2017 di Maluku Utara.
- Polri menegaskan penunjukan ini bersifat sementara sambil menunggu proses hukum dan pejabat definitif.
Suara.com - Penunjukan AKBP Catur Setiawan sebagai Pelaksana Harian atay Plh. Kapolres Bima Kota menggantikan AKBP Didik Putra Kuncoro menuai sorotan. Pasalnya, perwira tersebut tercatat pernah positif mengonsumsi narkotika jenis sabu saat berdinas di Maluku Utara.
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengklaim penunjukan Catur telah melalui pertimbangan dan mekanisme internal di Polda Nusa Tenggara Barat (NTB).
"Dengan menimbang berbagai pertimbangan dan mekanisme yang tentunya sudah dilalui, maka ini sifatnya pengganti, Pelaksana Harian," ujar Trunoyudo kepada wartawan, Kamis (19/2/2026).
Menurut Trunoyudo, jabatan Catur bersifat sementara, menyusul proses hukum terhadap eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus narkotika.
"Pasca adanya dugaan pelanggaran dan kemudian pasca tindakan yang dilakukan oleh Polda NTB dan Propam dan Bareskrim. Maka nanti perkembangannya tentu akan disampaikan oleh Polda NTB," jelasnya.
Catatan internal menunjukkan, saat masih berpangkat AKP dan menjabat Kasat Reserse Narkoba Polres Ternate, Catur pernah menjalani tes urine pada 4 Mei 2017 oleh Biddokes Polda Maluku Utara dan dinyatakan positif sabu.
Atas temuan itu, ia dijatuhi sanksi disiplin oleh Kapolda Maluku Utara Brigjen Dwi Apriyanto. Catur sempat dicopot dari jabatan, namun kemudian kembali berdinas di tempat lain.
Kini, di tengah upaya pemulihan institusi pasca kasus narkoba yang menjerat Kapolres sebelumnya, penunjukan Catur sebagai Plh ditegaskan Mabes Polri hanya bersifat sementara sambil menunggu pejabat definitif.
Baca Juga: Fakta Baru: Selain Narkoba, AKBP Didik Terbukti Lakukan Penyimpangan Seksual
Berita Terkait
-
Fakta Baru: Selain Narkoba, AKBP Didik Terbukti Lakukan Penyimpangan Seksual
-
Tok! Eks Kapolres Bima AKBP Didik Resmi Dipecat Buntut Kasus Narkoba
-
Politisi PDIP Sentil Jokowi Soal Revisi UU KPK: Sebagai Mantan Presiden Tanggung Jawab Itu Tetap Ada
-
Kompolnas: Peluang AKBP Didik Dipecat Sangat Besar, Sidang Etik Uji Ketegasan Polri
-
Jejak Bandar E dan 'Nyanyian' Kasat: Bagaimana Narkoba Mengakar di Pucuk Pimpinan Polisi Bima Kota?
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 3 Pimpinan BGN Dilaporkan ke Ombudsman, Diduga Rangkap Jabatan di BUMN
- Kacamata Cat Eye Cocok untuk Bentuk Wajah Apa? Ini 3 Pilihan dengan Harga Ramah di Kantong
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 8 Pilihan Parfum di Alfamart yang Semakin Berkeringat Semakin Wangi
Pilihan
-
Dokumen Kunker Menteri PU ke New York Bocor, Ajak Istri dan Anak Jelang Final Piala Dunia?
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
-
Cristiano Ronaldo Umumkan Perpisahan! Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Terakhir
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
Terkini
-
KPK Bongkar Borok MBG, Kepala BGN Nanik S Deyang Malah 'Ngilang' Usai Audiensi
-
Jangan Mimpi Punya Generasi Emas, FKBI Soroti Ironi Negara Raup Rp2,23 Triliun dari Perokok Anak
-
Bukan Tenggelam! Bercak Darah Buktikan 3 Polisi Katingan Dihabisi Sebelum Dibuang ke Sungai
-
Kunjungan Prabowo dan PM India Narendra Modi, Operasional Candi Prambanan Disesuaikan
-
Mengapa Banjir Pesisir kini Semakin Sering Terjadi? Penelitian Ungkap Imbas Krisis Iklim
-
Pemprov DKI Respons Usulan Kenaikan Tarif Transjakarta, Fokus pada Rute Bandara
-
Penugasan Presiden ke Ketua MPR Dipertanyakan, Mekanisme Ketatanegaraan jadi Sorotan
-
Bedah Buku Presiden Solusi, Abdul Mu'ti Ajak Publik Jangan Cuma Melihat Kekurangan Prabowo
-
Isu PHK 1.250 Karyawan Mereda, Said Iqbal Batalkan Demo ke Kantor ByteDance Indonesia
-
DPR Mulai Bahas RUU Pertanggungjawaban APBN 2025, Fraksi Sampaikan Sikap