Muhammadiyah Tak Buru-buru Kelola Tambang, Masih Kaji Komoditas Paling Tepat

Suara.com - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menegaskan sikap kehati-hatian terkait peluang pengelolaan tambang bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan. Salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia ini memilih tidak tergesa-gesa mengambil keputusan meski regulasi telah membuka ruang keterlibatan ormas dalam sektor pertambangan.

Ketua PP Muhammadiyah Muhadjir Effendy mengakui bahwa pemerintah telah menerbitkan sejumlah aturan yang memberikan dasar hukum bagi ormas untuk mengelola tambang. Namun demikian, Muhammadiyah menegaskan komitmennya untuk tetap taat asas dan bergerak sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kita Muhammadiyah ini kan taat asas, pasti bergerak berdasarkan aturan. Undang-undang sudah turun revisi kan, di situ jelas bahwa organisasi kemasyarakatan bisa ikut ambil bagian,” kata Muhadjir saat ditemui di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Kamis (19/2/2026).

Muhadjir menjelaskan, dasar hukum pengelolaan tambang bagi ormas kini semakin luas. Aturan terbaru tidak lagi membatasi pengelolaan hanya pada wilayah bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), melainkan juga membuka peluang untuk komoditas tambang lain di luar batu bara.

“Sekarang kan semua, tidak harus di PKP2B dan bahkan di luar batu bara juga bisa. Ini artinya tantangannya sangat besar untuk organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah,” ujarnya.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji itu menilai keterlibatan Muhammadiyah di sektor pertambangan selaras dengan upaya memperkuat pilar ekonomi sebagai pilar ketiga gerakan persyarikatan. Meski begitu, ia menegaskan bahwa hingga kini Muhammadiyah masih melakukan kajian internal secara mendalam, termasuk dalam menentukan komoditas yang paling tepat dikelola.

“Ya belum [ditentukan] lah, ini sedang kita cari-cari dulu. Jangan buru-buru, ini masih, kan namanya tambang batu bara juga itu punya ekosistem sendiri. Kalau mau main di bauksit juga punya tata [cara] sendiri, kalau nikel juga [ada ekosistem] sendiri,” ucap mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) tersebut.

Senada, Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Bambang Setiaji menyampaikan bahwa langkah awal telah ditempuh dengan membentuk badan hukum berbentuk perseroan terbatas (PT) yang akan mengelola kegiatan pertambangan.

“Jadi untuk pertambangan masih berproses, sudah dibentuk suatu PT ya. Jadi tidak Muhammadiyah langsung, bukan pengurus PP langsung tapi sebuah PT, mudah-mudahan profesional,” kata Bambang.

Baca Juga: Transaksi Emas Ilegal Capai Rp25,8 Triliun dari Tambang Ilegal, Bareskrim Geledah 3 Toko di Jatim

Ia menambahkan, Muhammadiyah juga sangat mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan dalam menentukan komoditas tambang yang akan dikelola. Opsi untuk tidak bergantung pada batu bara menjadi salah satu pertimbangan utama.

“Alternatifnya tidak harus batu bara karena sorotan begitu tajam ya tapi kita sedang mengkaji,” tandasnya.